Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : JCES (Journal of Character Education Society)

VILLAGE SOCIOECONOMIC POTENTIAL IDENTIFICATION TRAINING COMMUNITY PARTICIPATION PATTERNS Nani Harlinda Nurdin; Muhammad Nasir Mahmud; Agustan Agustan; Suparman Mekka
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 4, No 1 (2021): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v4i1.3514

Abstract

Abstrak: Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang; Desa, mengamanahkan bahwa pembangunan desa hendaknya mengedepankan sikap gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, guna mencapai kemajuan bersama, baik social, ekonomi, budaya juga politik dan demokrasi berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan itu, setidaknya terdapat beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan, yakni diantaranya. (a) Pemberdayaan politik, (b) Pelibatan perempuan, (c) Keterbukaan Informasi, (d) Swadaya Masyarakat, (e) Keberlanjutan Program, (f) Partisipasi Masyarakat. Sedangkan pemberdayaan di wilayah sosial budaya dilakukan dengan memberikan masyarakat agar memiliki kesempatan, dalam membangun kekutan yang dimilikinya, baik individual maupun kelompok, yang berimplikasi pada komunitas atau masyarakat desa secara keseluruhan. Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang memungkinkan hal itu terwujud, dosen Universitas Indonesia Timur (UIT), melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), di Desa Parangmata, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. PKM yang diselenggarakan selama dua hari, diikuti tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan. Hasilnya dinilai menjawab kebutuhan warga masyarakat dan pemerintah desa.Abstract:  Law No. 6 of 2014 concerning; The village,  mandates that village development should prioritize mutual cooperation, togetherness, kinship, in order to achieve mutual progress, both social, economic, cultural as well as political and democracy based on Pancasila. To achieve this, there are at least a number of principles that must be considered, including. (a) Political empowerment, (b) Women's involvement, (c) Information Disclosure, (d) Community Self-Help, (e) Program Sustainability, (f) Community Participation.  Meanwhile, empowerment in socio-cultural areas is carried out by providing society so that they have the opportunity, in building the strength they have, both individually and in groups, which has implications for the community or village community as a whole. To contribute ideas that make this possible, a lecturer at the University Indonesia Timur (UIT), carried out Community Service (PKM), in Parangmata Village, Galesong District, Takalar Regency, South Sulawesi. PKM which was held for two days, followed by community leaders, youth and women. The results were judged to answer the needs of the community and village government.