Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN Siti Nur Intihani; Andi M Akram
VERITAS Vol 5 No 2 (2019): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Penegakan hukum dalam suatu negara hukum merupakan keharusan yang harus dijalankan dan diberikan kepada semua lapisan masyarakat. Negara hukum (rechtsstaat) adalah suatu negara dimana kedaulatan tertinggi terletak pada hukum dan segala susuatu didasarkan pada hukum. Dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan prinsip the Rule of Law, and not of Man, yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, nomos. Indonesia sebagai negara yang mengakui supremasi hukum membawa konsekuensi bahwa sistem sistem pemerintahannya harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segenap warga negara memiliki persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, memegang teguh asas legalitas

PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Siti Nur Intihani
VERITAS Vol 6 No 2 (2020): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v6i2.888

Negara Kesatutan Republik Indonesia adalah Negara hukum, Hukum adalah produk politik. Hukum Islam merupakan norma yang hidup dan diyakini (living law) oleh masyarakat Islam Indonesia, oleh karenanya sejak awal perumusan konstitusi, nilai dan prinsip-prinsip ajaran hukum Islam telah mempengaruhi dan menjadi insprirasi perumusan naskah konstitusi. Sejak dibentuknya konstitusi negara Indonesia, nilai ajaran Islam telah dirumuskan dalam Piagam Jakarta yang merupakan sumber berdaulat yang memancarkan proklamasi kemerdekaan dan Konstitusi Nasional. Pada awal tahun 1980-an sampai sekarang, tampak isyarat positif bagi kemajuan pengernbangan hukum Islam dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis. Pengakuan berlakunya hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berimplikasi kepada adanya pranata-pranata sosial, budaya, politik dan hukum. Salah satunya adalah diundangkannya Undang Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan. Kehadiran ICMI diyakini sebagai tonggak baru menguatnya Islamisasi politik di Indonesia, dan semakin tampak ketika diakomodirnya kepentingan syari’at Islam melalui UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama, sekaligus menempatkan Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan negara yang diatur dalam UU No.14/1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman, disusul dengan UU No.10/1998 tentang Perbankan (pengganti UU No.7/1992), UU No.38/ 1999, tentang Zakat, Inpres No.1/1991 tentang Penyebarluasan KHI. Undang Undang Perkawinan, Undang Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang tentang Waqaf, Undang-Undang Perbankan Syariah. Dan beberapa Fatwa MUI dalam bidang ekonomi syariah, salah satunya adalah Fatwa MUI tentang Jual Beli Saham sehingga muncul lembaga Pasar Modal Syariah.

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham yang Tidak Menyetor Modal pada Perseroan Terbatas dalam Perspektif Keadilan Rosyida Setiani; Siti Nur Intihani
VERITAS Vol 7 No 2 (2021): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v7i2.1639

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham yang tidak menyetorkan modal pada Perseroan Terbatas dalam perspektif keadilan bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Pemegang Saham yang tidak setor modal pada Perseroan Terbatas dalam perspektif keadilan. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif, yaitu mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian adalah kewajiban Pemegang saham diatur dalam Pasal 33-34 UUPT, yaitu : Pemegang saham harus menyetor penuh atas modal yang dtempatkan pada Perseroan, penyetoran modal dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah antara lain bukti setoran ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pemegang saham yang tidak setor modal tidak dapat menjalankan hak-haknya sebagai pemegang saham, karena tidak dapat membuktikan adanya penyetoran saham pada perseroan. Upaya hukum dilakukan dengan : 1) mengajukan RUPSLB melalui Penetapan Pengadilan, 2) Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Perseroan, 3) Melapor ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan deviden. Dari Putusan Pengadilan, Majelis Hakim menyatakan bahwa pemegang saham yang tidak menyetorkan modal, maka hak-haknya ditunda sampai dengan yang bersangkutan menyetorkan sahamnya ke dalam rekening perusahaan, Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan, apabila persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan ternyata persyaratan itu “tidak dipenuhi”. Pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut, tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham; antara lain hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham (selanjutnya DPS), hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan. Dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kourum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan Anggaran Dasar”. Perlindungan hukum tetap diberikan kepada pemegang saham yang belum setor modal yaitu dinyatakan sah sebagai pemegang saham, namun untuk hak-hak sebagai pemegang saham belum dapat diberikan. Hal mana sesuai asas keadilan.

Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court Siti Nur Intihani; Arifudin Arifudin; Juliani Juliani
VERITAS Vol 8 No 1 (2022): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v8i1.1804

E-Court (Pengadilan Elektronik) adalah aplikasi yang berisi layanan untuk Pengguna Terdaftar untuk kasus online pendaftaran, memperoleh perkiraan biaya pengadilan online, pembayaran online, panggilan melalui saluran elektronik, dan percobaan yang dilakukan secara elektronik Peluncuran eCourt ini dinilai sebagai terobosan yang mampu mewujudkan uji coba yang sederhana, cepat, dan berhiaya rendah. Di sisi lain karena pandemi Covid-19, e-Court menjadi sarana bagi pencari keadilan yang memberikan kemudahan dan tidak perlu berhubungan dengan banyak orang Namun, yang perlu ditelaah lebih lanjut dan juga menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifkab sidang berbasis e-Court selama pandemi Covid-19 di PN Bekasi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode empiris, yaitu dengan menelaah primer data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian Haul penelitian menggambarkan bahwa berbasis e-Court sidang di masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negen Bekasi sudah efektif, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses perkara dan mengurangi biaya Pengadilan meskipun dalam beberapa tahap proses uji coba masih konvensional yaitu pada tahap pembuktian dan pembacaan putusan

Strategi Berargumentasi dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Siti Nur Intihani
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 3 No 2 (2021): Hukum dalam Dunia Digital
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Legal argumentation is the reason for a clear description of the explanation, in the form of a series of logical statements, to strengthen or reject an opinion, stance or idea, relating to the principles of law, legal norms and concrete legal regulations, as well as legal systems and legal discoveries. The study of legal arguments is carried out using normative juridical methods, namely reviewing secondary data in the form of primary, secondary and tertier legal materials. The question that will be studied is how the strategy of argumentation in solving legal problems. The results of the study concluded that actions must be taken to find strong legal arguments in resolving or finding solutions to legal problems, namely by doing: a) Fact Gathering; b) Classification of Legal Issues; c) Identification and Selection of Relevant Legal Issues; d) Legal discoveries relating to Legal Issues; e) Application of the Law. In the application of the law there are often obstacles, including overlapping authorities and conflicts of interest that occur due to differences in interests and differences in how to interpret laws and regulations. In this regard, interpretation, reasoning and legal argumentation are carried out to prevent and overcome overlapping authorities and conflicts of interest and turn it into an arena of cooperation between governments, entrepreneurs, and society. The conclusion of this study is that legal argumentation is a scientific skill in finding legal solutions, a form of analysis to reach a solution is by the existence of legal opinions. A meaningful argument is built only on logic. In other words, a "conditio sine qua non" decision may be accepted, if based on a process of reason, in accordance with the formal system of logic which is an absolute condition for argumentation. In order for an argument to have meaning, a basic material and an appropriate way are needed. The basic material needed to conduct legal agumentation is an understanding of a matter about law related to legal science. The ability to understand basic materials alone is not enough if it is not presented in the right way. For this reason, a mastery of parables is needed in carrying out the thought process to facilitate using legal arguments

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS GOLONGAN BERAT YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM PERSPEKTIF KEADILAN Asep Nugroho; Abdul Haris Semendawai; Siti Nur Intihani
VERITAS Vol 8 No 2 (2022): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v8i2.2061

Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun yang tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda. Permasalahan yang diteliti adalah: bagaimana pengaturan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dalam peraturan-perundangan, lalu bagaimana penerapan, kendala, dan upaya restoratif justice dalam tindak pidana kealpaan kecelakaan lalu lintas golongan berat di wilayah Polresta Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana kealpaan dalam berkendaraan yang menyebabkan orang lain meninggal diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 63 ayat (2) KUHP. Kendala penerapan restoratif justice dalam kecelakaan lalu lintas golongan berat di wilayah Polresta Bandung yaitu: 1) belum ada payung hukumnya, 2) Besaran ganti rugi kadang-kadang dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi pihak tertentu dalam proses perdamaian pada peristiwa pidana kecelakaan lalu-lintas di wilayah hukum Polresta Bandung, 3) Keterbatasan kemapuan ekonomi pelaku tindak pidana lalu lintas golongan berat 4) Keterlibatan pihak-pihak yang tidak terkait langsung dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menginterprestasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan berkoordinasi dengan atasan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas golongan berat yang mana antara para pihak telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

LEGAL REVIEW OF GREEN ZONE VIOLATION AT AGRICULTURAL LAND FUNCTIONAL SHIFT ACCORDING TO LOKAL REGULATION KABUPATEN BEKASI NO. 12/2011 OF KABUPATEN BEKASI STAKE LAYOUT PLAN Iwan Setiyono; Syarif Fadillah; Siti Nur Intihani
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 4 No 1 (2022): Penerapan Hukum Pada Masa Covid-19
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v4i1.88

Jurisdictional Review of Green Zone Violations on the Transfer of Agricultural Land Function According to Bekasi Regency Regional Regulation Number 12 of 2011 aims to determine the regulation of land transfer according to Law Number 41 of 2009 on Protection of Sustainable Food Agricultural Land, knowing the transfer of agricultural land function in Bekasi Regency in relation to the arrangement of the Spatial Planning of Bekasi Regency and to determine the legal consequences of the violation of the Transfer of Function of Agricultural Land in relation to not meeting the requirements that have been set. This thesis research uses a normative juridical approach, data sources used, sources and types of data are focused on secondary data that includes legal materials and legal documents including legal cases that are the basis of researchers in order to answer problems and research objectives. Data collection techniques rely on secondary data. The analysis of the data used is done in a qualitative normative manner based on the norms or rules of law and doctrines relevant to the problem. The results of the study showed, First, Bekasi Regency for the improvement of the making of Perda RTRW (Regional Spatial Plan) and the implementation of PERDA No. 12 of 2011 has not been implemented well as seen from the rapid transfer of land functions in Bekasi Regency, this is supported by the lack of public awareness on the importance of sustainable food agricultural land protection, coupled with the lack of repressive action by local governments and law enforcement officers to give effect. jera cause the protection of sustainable food agricultural land is impressed only of a preventive nature. Second, the rapid shift in land function in Bekasi Regency is due to the dynamics of urban growth, demographics and economy, in addition, lack of support for local government policies to maintain agricultural land, weaknesses in regulatory aspects, there is no local regulation regarding thedetailed plan of spatial planning and special regional regulations related to Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) so as to open up opportunities for the transfer of agricultural land functions. Therefore, it is necessary to immediately make a spatial map of agricultural land based on GIS (Geographic Information System) as part of maintaining green land in Bekasi Regency.

LEGAL SOLUTION FOR LOCAL BUDGET CORRUPTION CRIME IN COVID-19 PANDEMIC ERA Siti Nur Mutiyah; Mulyono Mulyono; Siti Nur Intihani
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 4 No 1 (2022): Penerapan Hukum Pada Masa Covid-19
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v4i1.94

The crime of corruption in the misuse of village funds in Indonesia has long been a public concern. Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, still seems to be ineffective in making perpetrators of misuse of village funds afraid and deterrent. One example of a criminal act of corruption in the Sukowarno village fund, Suka Karya District, Musi Rawas Regency, there are indications of irregularities in the accountability of the Village Fund for communities affected by the Covid-19 pandemic. Data analysis was carried out using qualitative data analysis methods. Based on the results of the study, the legal settlement of the criminal act of corruption in village funds during the covid-19 pandemic (study of the Palembang District Court Decision Number: 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg) was appropriate and in terms of the application of material criminal law. the defendant's actions were legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of corruption as stated in the Primary Public Prosecutor's indictment in Article 2 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption. The Panel of Judges sentenced the defendant to imprisonment for 8 (eight) years and a fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah), this illustrates that the Panel of Judges is serious about enforcing the law against perpetrators of misuse of village funds, although a verdict is still expected. higher. However, according to the author, the Panel of Judges also carried out non-juridical considerations based on the background of the defendant, the consequences of the defendant's actions should the perpetrators of the Corruption Crime of Village Funds During the Covid-19 Pandemic be sentenced to death, the aim is to create a deterrent effect and prevent recurrence. the same thing in the future.

PIERCING THE CORPORATE VEIL DOCTRINE IMPLEMENTATION IN LIMITED COMPANY STOCKHOLDERS ACTIVITIES Siti Nur Intihani
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 4 No 1 (2022): Penerapan Hukum Pada Masa Covid-19
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v4i1.95

Research on the position of shareholders in Limited Liability Companies has been written by many legal experts and legal practitioners, in this study the author will examine how the application of the doctrine of piercing the corporate veil to the actions of shareholders and the legal consequences on Limited Liability Companies and the legal settlement process. The method used in this research is a normative juridical method (library study) by examining secondary data obtained from primary legal materials, namely regulations and court decisions, secondary legal materials, namely books, journals and research results from other parties and tertiary legal materials. namely dictionaries. The results of the study illustrate that the responsibilities of shareholders have been clearly regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), namely in Article 3 paragraph (1) and paragraph (2). Article 3 paragraph (1) of the Company Law stipulates that the shareholders of the Company are not personally responsible for the agreements made on behalf of the Company and are not responsible for the Company's losses in excess of the shares owned. Article 3 paragraph (2) of the Company Law states that the liability of shareholders is no longer limited if the shareholders commit acts against the company. The unlawful act is that the shareholder concerned either directly or indirectly in bad faith utilizes the Company for personal interests, the shareholder concerned is involved in an unlawful act committed by the Company; or the shareholders concerned either directly or indirectly unlawfully use the Company's assets which results in the Company's assets being insufficient to pay off the Company's debts. The legal settlement of the actions of shareholders who violated the law in a Limited Liability Company has been rolled out in the Corruption Court, namely a case of corruption by the shareholders of PT. MP. The shareholder was charged with committing a criminal act of corruption in a protected forest area shooting project carried out by PT. MP and has been found guilty by the Central Jakarta District Court with a sentence of 2 years and a fine of money. At the level of appeal the decision became higher, namely 6 years and at the level of cassation the decision for 6 years has been upheld by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. However, in its development, the doctrine of piercing the corporate veil was also applied to the actions of the Company's Directors and Commissioners who were negligent in running the Company.

Kajian Legal Drafting Urgensi Perubahan Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan Slamet Riyanto; Siti Nur Intihani
VERITAS Vol 9 No 1 (2023): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v9i1.2969

Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System (UU SJSN) and Law Number 24 of 2011 concerning BPJS (UU BPJS) order further regulation of the technical aspects of administering the national health insurance program in a Presidential Regulation.In 2018 it was deemed necessary to refine the Presidential Regulation regarding Health Insurance and finally it was replaced by Presidential Regulation concerning Health Insurance Number 82 of 2018 concerning Health Insurance.In addition to the problems above, based on the legal drafting study, it was found that several contents of Presidential Regulation Number 82 of 2018 were disharmony with the Social Security Law and the BPJS Law, there were inconsistent formulation of norms in arrangements between articles, there were repeated arrangements(redundant) so that it is less useful, as well as the existence of ambiguous or multiple interpretations of editorial norms.The problems above are common reasons for the need to make changes to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance. Specifically, the changes are intended to continue to encourage sustainability and improve the quality of the JKN program.For changes related to the standard inpatient class (KRIS), for example, the review was carried out as mandated by RI Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Social Security.DJSN together with related stakeholders has carried out a series of processes for reviewing and preparing policies including learning from various countries, defining standard inpatient class criteria, identifying the impact of financing and so on.Meanwhile, in order to make KRIS a success, health stakeholders continue to improve cross-sector outreach and coordination.As stated in the mandate of RI Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance, the implementation of KRIS is one of the policies in the design of JKN program benefits based on Basic Health Needs (KDK).

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search