Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Malahayati
Tubagus Muhammad Nasarudin
Universitas Malahayati
Humanities Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Tubagus Muhammad Nasarudin; Martha Riananda
Jurnal Hukum Malahayati Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v1i1.3741

Abstract

Dalam negara yang berbentuk kesatuan, pada umumnya penyelenggaraan pemerintahan akan dijalankan dengan dua kemungkinan yaitu melalui sistem sentralisasi atau desentralisasi atau otonomi daerah. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah pusat wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu, diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu, pemerintah pusat wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Analisis Yuridis Kedudukan Fatwa Mui Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Kasus Fatwa Mui Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella di Kota Bandar Lampung) Eva Yuliana; Tubagus Muhammad Nasarudin; Andre Febian Perdana
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i2.7016

Abstract

Fatwa merupakan jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah. Fatwa dikeluarkan oleh MUI sebagai suatu keputusan tentang persoalan yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat islam di Indonesia. Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yaitu Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR). Vaksin MR yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak luput dari pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal ini di latar belakangi bahwa vaksin MR mengandung zat babi yang hukumnya haram di kalangan masyarakat muslim. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris yang bersifat eksploratif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Fatwa MUI dapat disetarakan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama, sehingga dalam kehidupan umat islam, tidak mengikat secara hukum, akan tetapi mengikat secara agama semata.
Co-Authors Andre Febian Perdana Eva Yuliana Martha Riananda