Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL FIAT JUSTISIA Jurnal Hukum Malahayati Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Legalita Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (JM-PKM) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian UMKM
Martha Riananda
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
DINAMIKA KEDUDUKAN TAP MPR DI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN riananda, martha
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peoples Consultative Assembly (MPR) decree dynamics position in the hierarchy of legislation and as the legislation arising drowned in accordance political developments and laws and regulations governing the order of legislation. Keywords: Position, Peoples Consultative Assembly (MPR) and the hierarchy of legislation
EVALUASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2014 DI PROVINSI LAMPUNG rudy, rudy; riananda, martha; meylina, utia
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find a model of electoral implementation simultaneously in Indonesia, through the elections of regional heads of Lampung province as a form of legislative elections, and the election of regional heads were held simultaneously on April 9, 2014. This research uses case approach and statute approach. The research found that there were drawbacks on the election of regional heads in Lampung province, one of them was the postponement of the election. Keywords: Election Evaluation of 2014, and Lampung Province
DINAMIKA KEDUDUKAN TAP MPR DI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN martha riananda
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v8no2.297

Abstract

People's Consultative Assembly (MPR) decree dynamics position in the hierarchy of legislation and as the legislation arising drowned in accordance political developments and laws and regulations governing the order of legislation. Keywords: Position, People's Consultative Assembly (MPR) and the hierarchy of legislation
EVALUASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2014 DI PROVINSI LAMPUNG rudy rudy; martha riananda; utia meylina
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v8no4.319

Abstract

This research aims to find a model of electoral implementation simultaneously in Indonesia, through the elections of regional heads of Lampung province as a form of legislative elections, and the election of regional heads were held simultaneously on April 9, 2014. This research uses case approach and statute approach. The research found that there were drawbacks on the election of regional heads in Lampung province, one of them was the postponement of the election. Keywords: Election Evaluation of 2014, and Lampung Province
POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Tubagus Muhammad Nasarudin; Martha Riananda
Jurnal Hukum Malahayati Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v1i1.3741

Abstract

Dalam negara yang berbentuk kesatuan, pada umumnya penyelenggaraan pemerintahan akan dijalankan dengan dua kemungkinan yaitu melalui sistem sentralisasi atau desentralisasi atau otonomi daerah. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah pusat wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu, diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu, pemerintah pusat wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PENYULUHAN URGENSI SARANA HUKUM DALAM PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 Martha Riananda; Malicia Evendia; Ahmad Saleh; Budiyono
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.188 KB) | DOI: 10.23960/buguh.v2n1.231

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi saat ini. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019. Protokol kesehatan bukan lagi menjadi suatu pilihan namun sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Upaya pencegahan dan pengendalian Covid19 bukan hanya tanggungjawab pemerintah, masyarakat perlu memahami bahwa Covid19 ini sesuatu yang sangat membahayakan yang terjadi begitu masif tanpa memandang usia. Hukum sebagai panglima, sangat diperlukan untuk mengatasi kendala dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid19. Masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan menjadi polemik dan permasalahan yang perlu diatasi melalui hukum. Adapun target khusus kegiatan ini harapannya menjadi sebuah solusi dan upaya dalam mencegah penyebaran Covid19, peran hukum sangat urgen dalam memberi sanksi dan ketegasan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Oleh karenanya, sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah masyarakat desa, khususnya pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan agama. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Fajar Baru, Lampung Selatan. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa pemahaman masyarakat akan kesadaran menerapkan protokol kesehatan semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai post test yang diberikan tim. Beberapa indikator diantaranya: Manfaat dan Tujuan Protokol Kesehatan Covid19; Protokol Kesehatan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; Sarana Hukum dalam mendisiplinkan penerapan Protokol Kesehatan; program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID19; dan upaya yang dapat mendorong peningkatan budaya sadar hukum dalam menerapkan protokol kesehatan.
PENINGKATAN PEMAHAMAN APARATUR DESA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI PASCA UU CIPTA KERJA Muhtadi Muhtadi; Zulkarnain Ridlwan; Malicia Evendia; Ahmad Saleh; Martha Riananda
Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): JM-PKM
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (853.664 KB) | DOI: 10.37090/jmpkm.v1i2.739

Abstract

Peran koperasi yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat sudah terbukti mampu bertahan dalam menghadapi krisis perekonomian. Koperasi merupakan potensi dalam mengembangkan ekonomi nasional. Selain itu, koperasi juga mewakili sistem ekonomi indonesia yang berciri khas asas kekeluargaan dan gotong royong, bukan kapitalisme. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi aparatur desa mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Pasca UU Cipta Kerja. Hal ini karena berbagai adanya perubahan kebijakan hukum terhadap koperasi menjadi bagian penting yang juga perlu dipahami oleh desa. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi agar desa dalam melakukan upaya dalam pengembangan koperasi di wilayahnya. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan perwakilan masyarakat. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Fajar Baru. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskus. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa: kesadaran hukum masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Pasca UU Cipta telah meningkat hingga 88%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: peran koperasi; perlindungan hukum koperasi dalam peraturan perundang-undangan; otonomi desa; dan perlindungan koperasi pasca UU Cipta Kerja.
MEMBANGUN BUDAYA SADAR HUKUM SISWA DALAM PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DI SEKOLAH Yusdiyanto Yusdiyanto; Malicia Evendia; Martha Riananda; Ahmad Saleh; Dewi Nurhalimah
Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): JM-PKM
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (999.117 KB) | DOI: 10.37090/jmpkm.v1i2.747

Abstract

This Community Service activity aims to increase legal awareness of the community, especially the younger generation in understanding their own human rights and the importance of respecting the human rights of others within the framework of the rule of law. This is important so that students do not only promote the Human Rights inherent in themselves, but ignore the Human Rights which are also attached to others. The specific target of this activity is expected to be a solution and an effort to encourage a culture of law awareness so that the conditions for law-abiding and law-abiding among young people are increasingly created. So that the target audience in this activity is high school students. The location of the activity was carried out at MAN 1 Bandar Lampung. The method used in this activity is through lectures and discussions. It is hoped that after this activity is carried out, the participants will increase their understanding of Human Rights as regulated in laws and regulations so as to encourage the creation of a culture of legal awareness. The results of the activity show that: the legal awareness of the activity participants towards human rights has increased by up to 85%. This is indicated by several indicators including human rights; children's rights; the purpose of protecting human rights; regulation of human rights in Indonesia; and the importance of a litigious culture.
A Implementasi Pasal 214 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku: IMPLEMENTATION OF ARTICLE 214 OF LAW NUMBER 23 OF 2014 R CONCERNING REGIONAL GOVERNMENT IN THE APPOINTMENT OF THE ACTING REGIONAL SECRETARY OF THE MOLLUCAS PROVINCE Steven Edoward Salasiwa; Martha Riananda; Malicia Evendia
Legalita Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v4i2.622

Abstract

Abstract: The acting Regional Secretary of the Moluccas Province is an official appointed to occupy the position of Regional Secretary which is temporary, because the Regional Secretary is still (definitively) unable to carry out his duties so that there is a “vacancy” of the Regional Secretary. Then some media circles think that there is an element of politicization in the appointment of the Acting Secretary. Moluccas Province Regional. However, it was different during an interview with Karsul Selang, S.T., M.T. According to him, the appointment of the acting Regional Secretary by the Governor of Moluccas Province to Sadli Le, S.Hut., M.Si. is the authority of the Governor as referred to in Article 214 of 2014 Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the appointment is normative because Sadli Le, S.Hut., M.Si. has received a recommendation from the Minister of Home Affairs and the appointment of the Governor of Moluccas Province as the representative of the central government.
Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak Ahmad Saleh; Malicia Evendia; Martha Riananda
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 1 (2020): Vol. 22 No. 1, April 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i1.15694

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan produk hukum daerah apa saja yang dapat mendorong upaya perwujudan kabupaten/kota layak anak. Tingginya kasus dan kekerasan terhadap anak merupakan fakta bahwa hak-hak anak belum terpenuhi oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analitis, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: roadmapping kebutuhan hukum daerah agar terciptanya kabupaten/kota ramah anak bersumber dari kewenangan daerah rezim hukum pemerintahan daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan rezim hukum sektoral perlindungan anak yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Produk hukum daerah yang dibutuhkan antara lain peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota. Setidaknya terdapat lima Perda yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota layak anak yaitu Perda tentang Perlindungan Anak, Perda tentang Pengembangan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, Perda tentang Pemberian ASI Esklusif, Perda tentang Ketahanan Keluarga, dan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pemetaan kebutuhan produk hukum daerah ini nantinya akan menjadi arah kebijakan hukum untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak. Mapping the Needs of Local Law In Order to Create the Friendly District and City Area For Kids This study aims to analyze and to map local regulations that can encourage efforts to form districts/cities that are child-friendly. The high cases of violence against children is a fact that children's rights have not been protected by the government, including local governments. This study uses a normative legal research method with a statutory, analytical and conceptual approach. The results showed that the authority to form regional regulations to create child-friendly districts/cities originated from the authority regulated in the Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government and the sectoral legal regime for child protection as stipulated in the Law No. 23 of 2003 concerning Child Protection. Regional legal products needed include regional regulations and regent/mayor regulations. At least there are five Regional Regulations needed in order to realize child-friendly districts/cities, namely Regional Regulations on Child Protection, Regional Regulations on the Development of Child Participation in Development, Regional Regulations on Providing Exclusive ASI, Regional Regulations on Family Resilience, and Regional Regulations on Non-Smoking Areas. Mapping the need for regional legal products will later become the direction of legal policy to realize districts/cities that are child-friendly.
Co-Authors Ahmad Saleh Ahmad Saleh Budiyono Dewi Nurhalimah Firmansyah, Ade Arif Malicia Evendia Muhtadi Muhtadi Rudy Rudy Rudy Rudy Steven Edoward Salasiwa Tubagus Muhammad Nasarudin utia meylina utia meylina, utia Yusdiyanto Yusdiyanto Zulkarnain Ridlwan