Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

PERAN NEGARA DAN RAKYAT DALAM MENANGGULANGI DAN MENCEGAH PANDEMI COVID 19 Fatkhurohman, Fatkhurohman; Sirajuddin, Sirajuddin
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2020 "Peranan Strategis Teknologi Dalam Kehidupan di Era New Normal"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi covid 19 adalah sesuatu yang tidak bisa terhindarkan, karena keberadaannya adalah bersifat global. Korban baik secara materiil maupun imateriil terus berjatuhan dimana pandemi ditengarai akan berlangsung lama. Negara harus hadir dengan cerdas dan cermat dalam menanganinya termasuk juga dengan warga masyarakat. Perpaduan peran secara harmoni antara dua unsur mutlak harus dilakukan karena masing masing akan mempengaruhi keberhasilan dalam mencegah pandemi ini. Penelitian ini akan mengusung masalah terkait mengapa negara dan warga masyarakat harus mengambil peran yang tepat dan bagaimana peran ideal yang harus dilakukan oleh keduanya agar pandemi dapat tertangani dengan baik dan benar. Metoda pelaksanaan ini penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif/doctrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran Negara dalam menangani pandemik diatur dalam kurang lebih  tujuh puluh satu peraturan perundangan undangan. Sedangkan peran masyarakat bias dilakukan atas kesadaran sendiri dan karena perintah undang-undang. Hal ini menunjukan bahwa peran Negara dan rakyat dalam penanggulangan dan pencegahan adalah merupakan keharusan dan wajib diselesaikan bersama sama. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Negara wajib harus bertindak konkrit dan terukur dalam mencegah dan menanggulanginya hal ini disebabkan karena sudah menjadi tnaggung jawab yang harus dilakukan dan merupakan perintah Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Disisi lain Negara dalam mengambil langkah benar benar menekankan kepada tindakan tindakan langsung dalam menangani korban dan tidak langsung memberikan sosialisasi sampai kepada pemberian sanksi kepada para pelanggar serta mempertimbangkan kondisi khususnya aspek ketahanan ekonomi masyarakat dimana akibat mewabahnya covid 19 ini banyak membawa dampak korban baik jiwa maupun kehilangan pekerjaan.
EFEKTIVITAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Sukma, Indah; Sirajuddin, Sirajuddin; Solehoddin, Solehoddin
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2021 "Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Energi Global"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang didasarkan pada norma Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ternyata masih banyak menimbulkan polemik dan tidak memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara hak dan kewajiban para pihak, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 guna memberikan tafsir terhadap beberapa norma dan juga yang terkait di dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3). Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian Yuridis-Sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, telah memberikan tafsir terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa pasal a quo inkonstitusional. Selain itu berkaitan dengan efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Kota Bengkulu dapat disimpulkan belum berjalan efektif sebagaimana diamanatkan dalam putusan a quo bahwa mekanisme ekesusi jaminan fidusia idelanya harus mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan negeri.
REKONSTRUKSI PENGUJIAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMINIMALISIR DAMPAK SIFAT PUTUSAN YANG FINAL DAN MENGIKAT Firmansyah, Adithya Tri; Cengkeng, Anwar; Sirajuddin, Sirajuddin
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2021 "Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Energi Global"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Pengujian Undang-Undang merupakan Putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat yang bermakna bahwa tidak ada upaya hukum lagi yang bisa ditempuh untuk menggugurkan Putusan tersebut. Keadaan ini tentu tidak diharapkan ketika lembaga peradilan yang berpotensi melahirkan ketidakadilan justru menutup rapat-rapat ruang dialektika kebenaran. Menemukan model pengujian kembali terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi untuk meminimalisir dampak sifat Putusan yang final dan mengikat merupakan tujuan yang hendak dicapai. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif/doctrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi pengujian kembali terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang sangat diperlukan dengan dilandasi oleh alasan filosofis, yuridis dan sosiologis bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuka perkara kembali. Selanjutnya Putusan final dan mengikat masih menimbulkan persoalan yaitu tidak terjaminnya terpenuhi keadilan bagi warga negara, hal ini menimbulkan persoalan hukum yang secara normatif tidak ditemukan solusi pemulihan atas ketidaktercukupi rasa keadilan. Sehingga untuk meminimalisir dampak dari permasalahan tersebut, diperlukan pengaturan Praktik Overruling dan Pengintegrasian fungsi Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi melalui perubahan lanjutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Peraturan Perundang-undangan yang sejalan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
IMPLEMENTASI AFFIRMATIVE ACTION KUOTA PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi di Wilayah Kota Malang) Sirajuddin Sirajuddin; Adiloka Sudjono
Widya Yuridika Vol 1, No 2 (2018): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10662.575 KB) | DOI: 10.31328/wy.v1i2.746

Abstract

In the 2009 legislative general election, there were 793 definitive candidates, consisting of 528 men and 265 women. Therefore, the average percentage of definitive female candidates from the whole parties was 33% and in general it seems that the percentage was above 30%. But, an affirmative action as stated on the law on the election of the house of representative members in Malang city in 2009 was not reached, since the number of the elected female legislative representative was still under quota of 30%. Factors causing such less optimum affirmative action in political parties and the house of representative in Malang city are as follows: (1) the political context dominated by men so that the women’s interest was less accommodated. (2) the social context dominated by men so this resulted in masculine practices and (3) the cultural context dominated by a patriarchal tradition resulting a social construction on the division of men and women, and the legal factor through the decision of the constitutional court that did not condition the legislative candidates based on the highest voters, instead of the number order.  Kata Kunci: affirmative action, perempuan, partai politik, lembaga perwakilan rakyat daerah
PENEGAKAN KODE ETIK WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) DALAM PROMOSI DAN PENJUALAN SUSU FORMULA OLEH ASOSIASI PERUSAHAAN PRODUK BERNUTRISI UNTUK IBU DAN ANAK (APPNIA) TERKAIT PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) EKSKLUSIF (STUDI DI PT SARI HUSADA MALANG DAN DI SUPERMARKET KOTA MALANG) Feby Kusumawardhani; Fatkhurohman Fatkhurohman; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 1, No 1 (2017): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v1i1.580

Abstract

Breast milk is the best nutrition for infants. Exclusive breastfeeding may help reduce the risk of death in infants. In fact, many people are not aware of the benefits of breastfeeding.This is compounded by the incessant promotion of infant formula is as if the function can replace breast milk. To prevent excessive promotion of infant formula, WHO made WHO Code which forbade the activity of promotion of infant formula in order to ensure the fulfillment of breast milk for babies and supervise the use of breast milk substitute products. WHO Ethical Code was adopted in some regulations in Indonesia which is equipped with a reporting mechanism for those who violate them and the imposition of sanctions for such violations. WHO Ethical Code violations most often done by infant formula companies. In addition it can be reported through government channels, WHO Code violations committed by the infant formula companies also can be handled directly by APPNIA which is an association that is followed by all infant formula companies in Indonesia serving to enforce the rules of WHO Ethical Code. Key words: Code of ethics, Law enforcement, Exclusive breastfeeding program
PERLAKUAN NEGARA TERHADAP PENOLAKAN PEMBERIAN VAKSIN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) OLEH WARGA NEGARA Suyarno Suyarno; Fatkhurohman Fatkhurohman; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3623

Abstract

Virus Covid-19 mulai mewabah di Indonesia pada awal tahun 2020. Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh adanya virus tersebut dan banyaknya penduduk Indonesia yang terpapar virus Covid-19, maka pemerintah melakukan upaya-upaya untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut seperti himbauan memakai masker, lockdown wilayah, pemberlakuan physical distancing, social distancing, mencuci tangan, pemakaian handsanitizer, Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lain-lain. Selanjutnya, Pemerintah juga memberikan kebijakan tentang vaksinasi secara nasional untuk melindungi warganya dari virus tersebut. Dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, tidak sedikit masyarakat yang masih belum bersedia atau bahkan enggan untuk ikut serta dalam program vaksinasi tersebut. Hal ini dikarenakan banyak informasi negatif tentang vaksinasi tersebut, serta terkesan dipaksa dalam pelaksanaannya. Sehingga banyak yang mengaitkan pelaksanaan vaksinasi tersebut dengan hak asasi manusia perihal kebebasan menentukan hak atas kesehatan
BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA Srikam Abdullah; Anwar Cengkeng; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3630

Abstract

Dalam penelitian ini terdapat tiga  pokok permasalahan, yakni 1) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Indonesia?, 2) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?, 3) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum di daerah pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Selanjutnya, penelitian ini menghasilkan, 1) bantuan hukum diterapkan mulai zaman kolonial sebagai perwujudan keadilan; 2) Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan amanat daripada konstitusi yang dimaknai bahwa bantuan hukum ini merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia; dan 3) dalam konteks perda perihal bantuan hukum, tidak semua daerah memiliki Perda tentang Bantuan Hukum, sejak diberlakukannya UU Bantuan Hukum. Secara kuantitas, ini masih jauh dari memadai untuk dapat memperluas layanan dan menjangkau seluruh masyarakat miskin di Indonesia
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINGKAT PENYIDIKAN Ecky Widi Prawira; Fatkhurohman Fatkhurohman; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i1.3738

Abstract

The legal process against the perpetrators of the crime of rape at the investigation level is the first step in providing protection for victims who have experienced trauma. The legal process against the perpetrators of the crime of rape at the investigation level can be carried out with Restorative justice without overriding the customary law that applies in certain communities. The form of prevention efforts carried out by the police are preventive and repressive (action efforts) such as providing counseling and conducting socialization in Tamiyang Layang Regency in order to increase awareness of all possible occurrences of rape crimes against women and children in the family and community environment, as well as conducting patrols. at night where children and teenagers are dating so that immoral acts can be minimized.
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH GANDA DI KOTA BATU Indah Andrijasari; Anwar Cengkeng; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3627

Abstract

Penelitian ini menghasilkan, Pertama, kasus sertipikat ganda terjadi disebabkan penelantaran obyek tanah oleh pemilik sah nya sampai obyek tanah tersebut ditumbuhi semak belukar, lalu kemudian ada orang yang memanfaatkan tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut seperti tak bertuan. Dengan penguasaan secara fisik (dikelola), orang tersebut memohonkan juga sertipikat tanah atas obyek tanah tersebut. Sehingga dikemudian hari, terdapat 2 sertipikat hak milik atas obyek tanah yang sama. Kedua, Penyelesaian dari sengketa kasus sertipikat ganda melalui dua jalur penyelesaian, yakni jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Dengan terjadinya sengketa kasus sertipikat ganda, seringkali pemilik tanah melakukan gugatan di pengadilan umum (perdata atau tata usaha negara) dikarenakan kasus sengketa tersebut merupakan suatu hal yang menciderai perihal kepemilikan yang sah.
PENYIKSAAN DALAM PROSES PENETAPAN TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT TULUNGAGUNG Mohammad Saifudin; Sirajuddin Sirajuddin; Ibnu Subarkah
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3628

Abstract

Penelitian yang berjudul “Penyiksaan dalam Proses Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tulungagung”, bertujuan untuk a) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penetapan tersangka di wilayah hukum Kepolisian Resort Tulungagung, b) untuk mengetahui konstruksi hukum yang akan dating terhadap penanganan tindak pidana dalam proses penetapan tersangka agar tidak terjadi lagi penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung. Serta hasil dari penelitian ini bahwasannya ada 4 faktor penyebab terjadinya penyiksaan oleh penyidik dan hukum positif yang diratifikasi dari konvenan Internasional merupakan pengaturan terhadap perlindungan hak asasi manusia dari tindakan penyiksaan maupun kekerasan dalam proses penyidikan