Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

2.083

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Hukum Respublica DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Gagasan Hukum PATTIMURA Legal Journal Riau Law Journal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara

Ledy Diana

Fakultas Hukum Universitas Riau

Author-ID : 3354892

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

KONSEP PERLINDUNGAN PACU JALUR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Adi Tiaraputri; Ledy Diana
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 01 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Pacu jalur merupakan salah satu tradisi dari Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Pacu jalur juga termasuk dalam ruang lingkup kebudayaan. Untuk ada kelestarian kebudayaan tentunya harus ada perlindungan terhadap kebudyaan tersebut. Tulisan ini mengkali terkat konsep perlindungan yang dapat diberikan pada tradisi pacu jalur. Metode penelitian dalam tulisan ini melalui pendekatan yuridis normatif. Dalam tulisan ini mengkaji konsep perlindungan untuk pacu jalur dapat melalui perlindungan warisan budaya tak benda dan kekayaan intelektual komunal. Pacu Jalur is one of the traditions of Kuantan Singingi Regency, Riau Province. Pacu jalur is also included in the scope of culture. For there to be preservation of culture, of course, there must be protection of that culture. This paper examines the concept of protection that can be given to the tradition of racing lanes. The research method in this paper is through a normative juridical approach. In this paper, we examine the concept of protection for the runway through the protection of intangible cultural heritage and communal intellectual property.

Implementasi Sanksi Pidana Dalam Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk Di Provinsi Riau. Tengku Arif Hidayat; Maria Maya Lestari; Ledy Diana
Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v21i2.8321

implementasi sanksi pidana dalam perlindungan terbatas jenis ikan terubuk di provinsi riau. Metodologi menggunakan metode sosiologis. Proses pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan di provinsi riau masih hanya berupa pemberian teguran baik secara lisan maupun tertulis disertai dengan dilakukannnya proses sosialisasi secara berkelanjutan dengan melakukan penempelan stiker kepada kapal-kapal nelayan dan pembagian brosur tentang pelarangan pnagkapan ikan terubuk pada tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Diharapkan dari adanya proses pemberian teguran dan sosialisasi secara berkelanjutan dapat dicapainya tujuan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berupa perlindungan ikan terubuk.

Penerapan Sanksi Adat Melayu dalam Penyelesaian Perkara Kejahatan di Siak Sri Indrapura Ledy Diana
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2019): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Pada dasarnya kejahatan meruakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ternyata masyarakat Siak Sri Indrapura banyak menyelesaikan perkara kejahatan melalui jalur hukum adat. Ha ini karena proses penyelesaian perkara kejahatan melalui hukum adat bersifat kekeluragaan dapat mengikatkan kembali rasa dan hubungan persaudaraan. Dalam hal terjadi kejahatan di lingkungan masyarakat adat Siak Sri Indrapura, maka pemangku adat akan memberikan sanksi adat sesuai dengan jenis pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan. Penerapan sanksi adat ini dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, jika sudah dilaksanakan barulah akan dikenakan sanksi adat terhadap pelaku kejahatan tersebut. Akan tetapi, apabila tidak tercapai kata sepakat dan mufakat,maka akan diterapkan sanksi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI KABUPATEN BENGKALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT NASIONAL Adi TiaraPutri; Ledy Diana
Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

The State regulates the procedures for the management of fish resources that are contained in various regulations. The State also provides space for the community to manage fish resources. In the management of fish resources based on the principles of management. The management of fish resources includes also controlling of fish resources. Bengkalis Regency is the coastal areas which has potential fish resource, terubuk fish. The research method used the normative method with approach of legislation concerning the role of the community in the management of fish resources.Keywords : Fish Resources, Management, National Law

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Adi Tiara Putri; Ledy Diana
Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakDalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa asas dalam pengelolaan lingkungan hidup berlandaskan kearifan lokal. Masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokalnya yang dapat ditemukan di dalam petatah, petitih, syair, tunjuk ajar, norma. Begitu juga dengan nilai-nilai kearifan lokal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan dapat ditemukan dalam sumber hukumnya.. Penelitian ini berkaitan dengan penerapan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat melayu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi. Kata Kunci : Kearifan Lokal, Lingkungan, Melayu AbstractIn Law Number 32 Year 2009, the principle of environmental is based on local wisdom. The Malay community has the values of local wisdom that can be found in the petatah, petitih, lyric, teaching point, norm. The values of local wisdom associated with the protection and management of the environment will be found in the source of the law. This research is related to the implementation of local wisdom values of Malay community about environmental in Kuantan Singingi.Keywords : Local Wisdom, Environment, Malay

PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PEKANBARU, MENGAPA MASIH MARAK TERJADI? Ledy Diana
Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Akan tetapi perdagangan pakaian bekas impor sudah puluhan tahun ditekuni oleh warga Pekanbaru. Dan sampai saat ini masih marak terjadi di Pekanbaru. Metode penelitan yakni jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris atau penelitian hukum lapangan. Lokasi penelitian di Pekanbaru. Sumber data yaitu dara primer, data sekunder dan data tertier. Analisis data secara kualitatif, dan menarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa maraknya terjadi perdagangan pakaian bekas impor di Pekanbaru adalah karena Pakaian bekas menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan sandang. Pembeli terobsesi untuk terus mengkonsumsinya agar terlihat berkelas dan tidak kalah dengan yang lainnya. harga murah, dan bermerk menjadi pilihan utama bagi para pembeli pakaian bekas, namun tidak mengutamakan kesehatan dari pakaian bekas tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini maraknya perdagangan pakaian bekas impor karena faktor kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota Pekanbaru, lemahnya penegakan hukum, kondisi geografis pekanbaru yang strategis, kondisi industri dalam negeri dan masyarakat. Kata Kunci: Perdagangan, Pakaian Bekas, Impor

Perlindungan Warisan Budaya di Kabupaten Siak Provinsi Riau Ledy Diana; Adi Tiaraputri
Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Setiap daerah di Indonesia mempunyai warisan budaya yang merupakan ciri khas dari daerah tersebut. Kabupaten Siak juga mempunyai warisan budaya yang merupakan ciri khas tersendiri, hal ini sesuai dengan city branding dari Kabupaten Siak yaitu The Truly Malay. Warisan budaya perlu untuk dilindungi. Penelitian ini focus pada perlindungan warisan budaya di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum empiris. Pengaturan terkait dengan warisan budaya suadh terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi masih belum detail. Salah upaya perlindungan warisan budaya baru bisa dilakukan adalah melakukan invetarisir terkait dengan warisan budaya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Teknik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Adat Riska Fitriani; Ledy Diana
Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Terkait teknik yang baik dalam upaya penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat sehingga tercapinya win-win solution yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, bagaimanakah bentuk-bentuk dan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, bagaimana teknik mediasi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

KETAATAN NELAYAN DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP.59/MEN/2011 TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS JENIS IKAN TERUBUK (Tenualosa macrura) DITINJAU DARI ASAS KELESTARIAN DAN ASAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Ledy Diana
Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Ikan Terubuk merupakan ikan endemik yang hanya terdapat di perairan kabupaten Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Pemerintah berupaya untuk melindungi populasi ikan terubuk yang semakin berkurang dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 59/MEN/2011 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (Tenualosa macrura). Ketaatan nelayan terhadap peraturan tersebut adalah faktor penting terjaganya populasi ikan terubuk. Beberapa nelayan diketahui masih melanggar peraturan tersebut. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana ketaatan nelayan dalam pelaksanaan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis yuridis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah berupa wawancara, baik secara langsung maupun dengan penyebaran kuesioner. Kajian kepustakaan diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya dan mengkaji dari sisi asas kelestarian dan asas pembangunan berkelanjutan.

Penerapan ILO Convention Nomor 111 Ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia Layla Murni; Evi Deliana HZ; Ledy Diana
PATTIMURA Legal Journal Vol 1 No 3 (2022): Desember 2022 PATTIMURA Legal Journal
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pela.v1i3.6664

Introduction: Discrimination in employment and occupation through the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 1999 concerning Ratification of the ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation by implementing it in Article 5 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. However, Article 5 Law 13 of 2003 concerning Manpower have not specifically defined discrimination so that there is still discrimination against job seekers in company job vacancies. Purposes of the Research: To find out how the implementation of ILO Convention No. 111 into the Indonesian Manpower Act regarding legal protection for job seekers from discriminatory work requirements and find out what Indonesia's policies are after ratifying ILO Convention No. 111. Methods of the Research: The type of research used is normative legal research, namely using literature studies in searching the data. Results Originality of the Research: The results showed the application of the ILO Convention No. into the Indonesian Manpower Law regarding Legal Protection for Job Seekers. Indonesia's labor regulations are still not specific in terms of discrimination in the field of employment, so it is necessary to make more detailed and specific rules regarding this matter which can later become a clear legal basis in terms of discrimination in the field of employment and protect the rights of Indonesian job seekers.

Co-Authors Adi Tiara Putri Adi Tiaraputri Aprilia Mawaddah Davit Rahmadan Dessy Artina Evi Deliana HZ Khairunnisa Khairunnisa Layla Murni Maria Maya Lestari Riska Fitriani Tengku Arif Hidayat Yuny Handayani Hrp

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search