Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2019 - 2024

0.947

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah

Ainul Masruroh

Universitas Islam Darul 'Ulum

Author-ID : 3378959

Religion Arts Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SUMURBER KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK Eksan Eksan; Ainul Masruroh; Sholihan Sholihan
MIMBAR YUSTITIA Vol 3 No 1 (2019): Juni 2019
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

The agency or the administrative office of the State does not necessarily succeed in carrying out its duties, sometimes the dispute arises due to a decision of the State administration that can cause dissatisfaction. The proposed termination of village chief conducted by the Village consultative Agency is not qualified as a reason to dismiss the head of Sumurber village, Panceng District, Gresik Regency. In addition to the State Administrative Decree/object dispute is contrary to government regulation about the village, also contrary to the regional regulation of Gresik Regency number 12 Year 2006 about the village government. On the other hand, the country's administrative decisions are contrary to good principles of government. Because the State Administrative Decree/object dispute is a state administrative decision contrary to good laws and principles of government. The author uses a method of scripting which provides the solution of legal case ATS that occur. This study analyzed the cancellation of decree of Regent of Gresik No. 141/678/HK/437.12/2013, dated 3 May 2013 concerning the dismissal of the village head of Sumurber, Panceng District, Gresik Regency. The decision of deliberation of the village consultative Agency related to the termination of the village head has been null and void, as a result of the Regent's decision on the termination of Sumurber village chief is irrevocable.

PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PERSAINGAN USAHA MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Dewi Nawang Wulan; Ainul Masruroh; rusydi rusydi
MIMBAR YUSTITIA Vol 3 No 2 (2019): Desember 2019
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Conspiracy tender an action collusive which can reduce the transparency and honesty among the participants of the tender. While time is the government is already set on Procurement of Goods and / or Services in electronic form of e-tendering, with the system online are expected to minimize leakage of the tender as well as the level of conspiracy tender there . But in practice leakage tender and conspiracy are still going on between the actors of business , including the Tender Works Revitalization Development Arena Youth / Teens province of West Nusa Tenggara on Year Budget 2011. Setting the tender which already are online should be able to prevent the conspiracy that happen, but in practice conspiracy tender occur with other modes namely with an agreement that is done by the participants of the tender kolusif the form of similarity IP Address, is practices outside the mechanism system of tendering set . Of things that mean conspiracy tender is still going on and still be one of the problems for the world of busines . Material laws are used as a reference will be analyzed using the technique of analysis of the contents by formulating the analysis of the decision that was decided by the Commission for the Supervision of Competition Usaha (KPPU). Results of the study showed that the system electronics have not fully guarantee the tender free of the conspiracy that carried out by the perpetrators of the business . It is an impact on the budget and the level of competition of business that is healthy , from the system electronics in the form of e- tenderimg the search of a conspiracy can be detected much earlier.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TRANSPORTASI ONLINE DALAM INDUSTRI 4.0 Muhamad Arif Fahmi; Ahmad Munir; Ainul Masruroh
MIMBAR YUSTITIA Vol 3 No 2 (2019): Desember 2019
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v3i2.2305

In Indonesia, the last five years is very rapid development of technology until it penetrated into the field of transportation called online transportation. The existence of online transportation is hypothesized by most people as a positive part of the evolution of Industry 4.0 in the field of transportation in Indonesia. Not a few people also look negatively at this online transportation, because the existence of online transportation is considered to displace the existence of conventional transportation and the impact of income from conventional transportation is decreasing. The need for legal protection against online transportation businesses and conventional transportation must be provided by the government. This research is a normative research that examines regulations related to transportation and legal protection of online transportation businesses. Then there needs to be a role from the government to provide a legal umbrella on this online transportation.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah di KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Ainul Masruroh; Etika Maya Wulandari
ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah Vol 4 No 1 (2021): Januari
Publisher : Universitas Islam Darul 'ulum Lamongan

Baitul mal wa tamwil (BMT) adalah lembaga keungan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil. Salah satu tujuannya, untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat masyarakat. Modal awal BMT berasal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan landasan sistem ekonomi yang salaam, yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. BMT adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari oleh dan untuk masyarakat. Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak diterapkan pada KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera adalah Pembiayaan Murabahah. Murabahah merupakan produk keuangan yang berbasis ba’i atau jual beli. Murabahah adalah produk yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pembiayaan murabahah dengan minat nasabah di KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera. Serta untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan jumlah nasabah di KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera. Untuk mempermudah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka kemudian di uji dengan SPSS. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah menyebar kuisioner kepada 74 responden yang diambil secara random. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara pembiayaan murabahah dengan peningkatan jumlah nasabah. Sedangkan dengan analisis uji t menunjukkan bahwa, pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Formulasi Akad Dalam Pembuatan Rumah Sistem Borongan Ihlal Fauqi; Ainul Masruroh
ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah Vol 5 No 1 (2022): Januari
Publisher : Universitas Islam Darul 'ulum Lamongan

Perjanjian pemborongan rumah merupakan suatu perjanjian dimana seorang pemborong menerima pesanan pembuatan rumah dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan. Di Desa Tunggul, perjanjian antara konsumen dan pemborong dilakukan secara lisan dan isi perjanjian tersebut tidak memuat mengenai bentuk penyelesaian masalah. Perjanjian antara konsumen dan pemborong di Desa Tunggul berlangsung baik, meskipun pada kenyataannya tidak sedikit para pemborong dan konsumen harus menanggung risiko kerugian yang di sebabkan oleh overmacht dan wanprestasi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan akad apa yang disepakati oleh kedua pihak tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mengambarkan bentuk akad dalam pembuatan rumah dengan sistem borongan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi untuk memperoleh gambaran lokasi penelitan, observasi untuk mengetahui akad serta wawancara pemborong dan konsumen di Desa Tunggul untuk memperoleh data yang valid. Teknik analisis data menggunakan analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah mengenai risiko kerugian. Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa praktek perjanjian pemborongan rumah di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menggunakan akad istisna’ dengan bentuk akad secara lisan. Akad tersebut sesuai atau sah dalam Hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun akad.

Co-Authors Ahmad Munir Dewi Nawang Wulan Eksan Eksan Etika Maya Wulandari Ihlal Fauqi Muhamad Arif Fahmi rusydi rusydi Sholihan Sholihan

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search