Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Jurnal Agregasi Moderat Abdimas Galuh : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)
Erlan Suwarlan
Universitas Galuh
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI KESEHATAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT 2011-2017 Erlan Suwarlan; Utang Suwaryo; Rahman Mulyawan
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1570.975 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v7i2.2316

Abstract

The implementation of decentralization in Indonesia which has been running for ten years after the reforms have become interesting and an important momentum for reflection and evaluation of various polemics and problems that arise. The achievements of each region vary greatly in responding to the policy. This study supports analyzing health decentralization from factors: authority, regional resources, and access. The research method used is a qualitative method using phenomenology. The results of the study show how the implementation of health decentralization in Tasikmalaya Regency is as follows: Low regional capacity characterized by small Regional Original Income (PAD); Does not spur regional innovation and creativity in elaborating regional potential; Dependence on priority centers in the budget; and not yet achieved independence. Suggestions from the results of this study are the need for: meeting the minimum health sector budget, fulfilling the approval of health workers from various types of workforce, both quality and satisfaction, fulfillment of facilities and infrastructure in public health centers and public hospitals, equitable distribution and access to needed services. The findings in this study are factors of "political will" and decentralization of health. The findings in this study are beyond the three factors studied that the "political will" factor and institutional capacity also determine the success of implementing decentralization of health.
PERAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG KUTA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN CIAMIS Erlan Suwarlan
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v8i2.3289

Abstract

Abstrak Potensi ancaman terhadap wilayah adat bisa terjadi di mana pun, tidak terkecuali pada wilayah adat kampung Kuta yang notabene selama ini memberi kontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup yang ada di Ciamis. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran lembaga adat Kampung Kuta yang dikenal sebagai kampung “seribu” larangan dalam mempertahankan nilai-nilai dan tradisi untuk melestarikan lingkungan hidup. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi informasi guna memperoleh kejelasan makna dari setiap peran yang ditunjukkan oleh para aktor dalam melestarikan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Adat Kampung Kuta dalam merencanakan pesan berawal dari nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dengan istilah “pamali. Nilai ini sangat efektif dan secara khusus memiliki implikasi positif dalam pelestarian lingkungan hidup. Kemudian peran dalam membuat pesan penyadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup tertuang dalam nasihat-nasihat yang berkembang dari mulut ke mulut yang diwariskan dari para leluhur. Selanjutnya peran dalam menyampaikan pesan berbasis dari keluarga sehinga nilai-nilainya bisa ditanamkan sejak dini. Peran Komunitas Adat dalam mempraktikkan nilai-nilai sesungguhnya ada dalam seluruh aspek kehidupan, secara khusus peran kuncen dalam menjaga hutan keramat atau Leuweung Gede sangat menentukan dan berpengaruh terhadap kelestariannya sampai saat ini. Secara keseluruhan empat peran dalam melestarikan lingkungan hidup berbasis nilai-nilai kearifan lokal diperankan oleh kuncen, sesepuh, dan ketua adat. Kata Kunci: Peran, Lembaga Adat, Lingkungan Hidup, Kearifan Lokal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI PERDESAAN Erlan Suwarlan; Agus Nurulsyam Suparman; Endah Vestikowati; Kiki Endah
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v9i2.4902

Abstract

ABSTRAK Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat perdesaan, salah satunya bisa diperankan oleh Lembaga Komunikasi Perdesaan. Namun, hingga saat ini implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan di Kabupaten Ciamis belum optimal. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan di Kabupaten Ciamis. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi informasi guna memperoleh kejelasan makna dari setiap peran yang ditunjukkan oleh para aktor dalam pelaksanaan kebijakan. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kelompok informasi masyarakat masih jauh dari ideal. Koordinasi lintas sektor dan aktor pun belum berjalan baik, kondisi ini memperlambat terbentuknya kelompok informasi masyarakat yang ada di desa-desa. Dukungan anggaran daerah masih sangat minim, termasuk komitmen desa untuk memberi anggaran pun sangat minim. Ketersediaan peralatan pun masih sangat terbatas. Selain dari itu, pemahaman aparatur, khususnya jajaran pemerintahan desa belum seutuhnya paham terhadap regulasi yang mengatur tentang Kelompok Informasi Masyarakat. Rendahnya pemahaman ini berimplikasi terhadap rendahnya perkembangan dan eksistensi kelompok informasi masyarakat yang ada di desa-desa. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kelompok Informasi Masyarakat, Organisasi, Interpretasi, Aplikasi.
PEMBANGUNAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN ERLAN SUWARLAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2156

Abstract

Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki hak otonom memiliki dua arena sekaligus, yakni arena politik dan arena pemerintahan yang posisinya paling dekat dengan masyarakat. Eksistensinya memiliki sejarah panjang dan tidak pernah luput dari sejumlah masalah seiring dengan dinamika peraturan-perundangan yang mengaturnya yang cenderung tidak berpihak, sehingga membuat desa menjadi lemah dan memiliki ketergantungan, bahkan untuk menentukan nasibnya sendiri pun sangat kesulitan. Pengelolaan keuangan desa secara umum masih menjadi sorotan publik. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta segala peraturan-perundangan turunannya, dimana sebagian besar meyakini bahwa saat ini relatif lebih baik dari semua Undang-Undang sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi desa bahwa bukan hanya diakui memiliki hak otonom namun harus benar-benar mampu berotonomi yang salah satu parameternya adalah kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, sah, hemat dan berdaya guna untuk mensejahterakan masyarakatnya.Kata Kunci: Pembangunan Kapasitas, Pemerintah Desa, Keuangan Desa.
PEMBANGUNAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN ERLAN SUWARLAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.447 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2156

Abstract

Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki hak otonom memiliki dua arena sekaligus, yakni arena politik dan arena pemerintahan yang posisinya paling dekat dengan masyarakat. Eksistensinya memiliki sejarah panjang dan tidak pernah luput dari sejumlah masalah seiring dengan dinamika peraturan-perundangan yang mengaturnya yang cenderung tidak berpihak, sehingga membuat desa menjadi lemah dan memiliki ketergantungan, bahkan untuk menentukan nasibnya sendiri pun sangat kesulitan. Pengelolaan keuangan desa secara umum masih menjadi sorotan publik. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta segala peraturan-perundangan turunannya, dimana sebagian besar meyakini bahwa saat ini relatif lebih baik dari semua Undang-Undang sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi desa bahwa bukan hanya diakui memiliki hak otonom namun harus benar-benar mampu berotonomi yang salah satu parameternya adalah kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, sah, hemat dan berdaya guna untuk mensejahterakan masyarakatnya.Kata Kunci: Pembangunan Kapasitas, Pemerintah Desa, Keuangan Desa.
PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI DESA DANASARI KECAMATAN CISAGA KABUPATEN CIAMIS Kiki Endah; Erlan Suwarlan; Aditiyawarman Aditiyawarman
Abdimas Galuh Vol 3, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v3i2.6115

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka mengenai pentingnya keberadaan lembaga atau kelompok informasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan informasi pembangunan kepada masyarakat. Selain itu, pentingnya keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai mediator komunikasi informasi pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan serta menjadi forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah dan pembangunan serta sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota kelompok informasi masyarakat dengan pemerintah Desa Danasari Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Permasalahan mitra yang muncul dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 1) Minimnya pemahaman masyarakat berkaitan kelompok informasi masyarakat di desa; 2) Sebagian masyarakat belum sadar akan pentingnya informasi untuk dapat meningkatkan daya saing ekonomi; 3) Minimnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam membentuk dan mengelola kelompok informasi masyarakat. Adapun tujuan dari pengabdian masyarakat yang dilaksanakan, yaitu: a) Memberikan pemahaman pentingnya kelompok informasi masyarakat sebagai nilai tambah masyarakat dan membangun kesadaran akan pentingnya informasi. b) Melaksanakan sosialisasi pemberdayaan kelompok informasi masyarakat guna meningkatkan kemampuan dalam pembentukan kelompok informasi masyarakat. c) Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat berkaitan pembentukan dan pelaksanaan kelompok informasi masyarakat. Adapun solusi yang diberikan adalah memberikan pemahaman serta pendampingan dalam pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan cara pemberian sosialisasi, pendampingan dalam pembentukan kelompok informasi masyarakat. Dimana tahapan dalam pengabdian ini adalah: 1) sosialisasi; 2) pemahaman mengenai kelompok Informasi Masyarakat; 3) Pendampingan; 4) Evaluasi dan tindak lanjut.
Implementasi Kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Lina Herlina; Erlan Suwarlan; Asep Nurdin Rosihan Anwar
THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 4 No 2 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/ijpp.v4i2.6638

Abstract

Berdasarkan observasi di Desa Kertabumi ditemukan permasalahan perihal implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yaitu rendahnya minat remaja untuk ikut andil dalam kegiatan PIK-R. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif. Dengan datanya yaitu data primer dan sekunder dengan jumlah informan sebanyak 10 (sepuluh) orang yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua PIK-R, 2 orang Kader PIK-R, Kepala Dusun, perwakilan RW, perwakilan RT serta 2 orang remaja bukan anggota PIK-R. Sedangkan pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dan studi lapangan (observasi, wawancara). Kemudian pengolahan data dengan cara reduksi data, sajian data dan verifikasi data. Adapun hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi masih belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih ditemukan berbagai permasalahan diantaranya yaitu kecukupan sumber daya manusia tidak diikuti dengan kemampuan sumber daya itu sendiri, anggaran belum tetap dan fasilitas masih kurang. Selain itu, implementor belum konsisten dalam melaksanakan tanggung jawabnya, kemudian mekanisme kelembagaan belum maksimal, koordinasi yang terjadi sudah ada namun tidak rutin.
PROSES SELEKSI TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF ILMU PEMERINTAHAN Dini Yuliani; Erlan Suwarlan; Irfan Nursetiawan; Regi Refian Garis
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 3 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i3.12737

Abstract

Kepemimpinan memiliki peran yang krusial dalam pemerintahan desa.  Kepala desa yang efektif harus mampu menjadi perekat yang menghubungkan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak lain untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Melalui kepemimpinan yang kuat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Sehingga proses pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk konkrit pelaksanaan demokrasi pada tingkat lokal dengan melibatkan banyak pihak. Jika terjadi situasi khusus yang memerlukan pemilihan kepala desa pengganti antar waktu, dan perlu adanya proses seleksi tambahan.  Proses seleksi tambahan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalam prosesnya ada keterlibatan perguruan tinggi. Dengan harapan adanya keterlibatan akademisi dapat menjadi lebih profesional, objektif, dan transparan.  Dilihat dari perspektif ilmu pemerintahan, proses seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa memberikan banyak keunikan yang menarik dan berdampak pada perkembangan ilmu pemerintahan.  Kajian dan pemahaman tentang proses ini dapat memperkaya literatur ilmu pemerintahan dan menjadi pijakan bagi pengembangan pemerintahan desa yang lebih efektif, responsif, dan berdaya saing.
Co-Authors Aditiyawarman ASEP NURDIN ROSIHAN ANWAR Dini Yuliani Endah Vestikowati Endah, Kiki Irfan Nursetiawan Lina Herlina Rahman Mulyawan Regi Refian Garis Suparman, Agus Nurulsyam Utang Suwaryo