Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Agregasi Moderat Abdimas Galuh : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JGSRD
Suparman, Agus Nurulsyam
Universitas Galuh
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
PARTAI POLITIK DAN KADERISASI (Membentuk Partai Politik yang Berkualitas Sesuai dengan Tuntutan Demokrasi) Suparman, Agus Nurulsyam; Rahman, Gilang Yuniar
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.645 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i4.1031

Abstract

Harapan awal dari banyaknya partai politik akan menimbulkan perubahan yang signifikan atas masa depan yang lebih baik, melalui potensi untuk kesadaran kolektif yang dibangun atas dasar partisipatoris, ternyata berbeda dengan kenyataannya. Partai politik masih tetap saja tidak dapat keluar dari fragmatisme dan bayang-bayang perebutan kekuasaan dan kerap mengangkat tema ideologis untuk tujuan-tujuan praktis yang terkadang tidak berkaitan sama sekali dengan tujuan reformasi. Ketatnya kompetisi antar partai politik dalam memperoleh dukungan dan membentuk basis massa telah memberikan membuat kecenderungan suatu partai politik untuk membiaskan ideologinya agar dapat diterima dan mendapatkan massa simpatisan. Namun pada konteks ini justru partai politik terjebak oleh pengaruh oligarki yang semakin menguat didalam tubuh partai politik itu sendiri. Kata Kunci : Demokrasi, Partai Politik, dan Ideologi.
PENGARUH PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA WARINGINSARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR Suparman, Agus Nurulsyam; Rahman, Gilang Yuniar
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.509 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1084

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan berawal dari adanya masalah 1) masih adanya masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, 2) masih adanya masyarakat yang kesulitan untuk membuka usaha, dan 3) masih adanya masyarakat yang kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan  sebagai berikut: 1) Bagaimana pendirian Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar? 2) Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar? 3) Seberapa besar pengaruh pendirian Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 9.385 orang dan sampel penelitian sebanyak 99 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan untuk menentukan tingkat hubungan menggunakan rumus koefisien korelasi dan menentukan tingkat pengaruh menggunakan rumus koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa: 1) Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukan dengan skor rata-rata sebesar 296,8 dan jika dipersentasikan hasilnya 59,95% termasuk ke dalam kategori cukup baik. 2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dapat ditunjukan dengan skor rata-rata sebesar 257,5 dan jika dipersentasikan hasilnya 52,02%, termasuk ke dalam kategori cukup baik, dan 3) Terdapat pengaruh antara pendirian Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar. Hal ini ditunjukan dengan hasil koefisien determinasi sebesar 23,3% yang termasuk ke dalam kategori pengaruhnya cukup berarti.  Kata Kunci:     Pendirian Badan Usaha Milik Desa, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN FISIK DI DESA CIJULANG KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2013 ASMARA, RARA; SUPARMAN, AGUS NURULSYAM
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2928

Abstract

Berdasarkan hasil penjajagan penulis bahwa pengelolaan alokasi dana desa belum dilaksanakan dengan optimal. Selanjutnya penulis merumuskan masalah, sebagai berikut: 1) Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari 3 orang perwakilan Aparatur Desa, 2 perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, 2 orang perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 3 perwakilan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi Lapangan (observasi dan wawancara). Teknis analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian daya dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik belum dilaksanakan sesuai dengan penadapat Sukanto (2004:73) karena terdapat beberapa faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik sebagian sudah dapat dilaksanakan, namun sebagian lagi masih kurang sesuai dengan faktor-faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa. 2) Adanya hambatan-hambatan antara lain, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pelaksanaan pembangunan fisik, kurangnya kesadaran dalam masyarakat masih kurang sehingga walaupun diundang untuk mengikuti rapat perencanaan pembangunan fisik namun tidak datang. 3) Upaya yang dilakukan antara lain: membuat jadwal sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi di masyarakat sehingga memilih untuk melaksanakan sosialisasi di malam hari atau sore hari pada saat masyarakat pulang kerja, kepala desa mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat dalam menyusun RAPBDes, melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi bahwa dilakukan berbagai upaya antara lain: kepala desa lebih terbuka kepada masyarakat dalam membuat suatu perencanaan dengan selalu meminta masukan, pemerintahan desa berupaya lebih dekat dengan masyarakat dan selalu mengikuti kegiatan pertemuan yang dilaksanakan di masyarakat.
PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA OLEH PEMERINTAH DESA DALAM MEINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN CIAMIS Hermansyah, Nana; Suparman, Agus Nurulsyam; Siswadi, Edi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2711

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemerintah desa belum mampu secara optimal menyerap pendapatan asli desa dari pengelolaan kekayaan desa yang ada, belum adanya regulasi tentang penertiban aset desa, terutama dalah hal sewa aset desa, serta kurangnya antusiasme warga desa dalam mengembangkan potensi, setelah mendapatkan pembinaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (literature study) dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu model interaktif, yang terdiri dari tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, display data, verivikasi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli desa oleh pemeritah desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis secara umum telah dilaksanakan degan baik, namun belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan SDM yang kompeten, penerimaan uang sewa, belum adaya regulasi penertiban aset desa, kurangnya antusias masyarakat, dan masih lemahnya pertangungjawaban rencana kerja desa. Upaya-upaya yang dilakukan adalah melakukan pembinaan SDM, merubah pola fikir masyarakat, adanya regulasi penertiban aset desa, pelatihan berkaitan dengan proses pertangungjawaban.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI PERDESAAN Erlan Suwarlan; Agus Nurulsyam Suparman; Endah Vestikowati; Kiki Endah
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v9i2.4902

Abstract

ABSTRAK Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat perdesaan, salah satunya bisa diperankan oleh Lembaga Komunikasi Perdesaan. Namun, hingga saat ini implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan di Kabupaten Ciamis belum optimal. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan di Kabupaten Ciamis. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi informasi guna memperoleh kejelasan makna dari setiap peran yang ditunjukkan oleh para aktor dalam pelaksanaan kebijakan. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kelompok informasi masyarakat masih jauh dari ideal. Koordinasi lintas sektor dan aktor pun belum berjalan baik, kondisi ini memperlambat terbentuknya kelompok informasi masyarakat yang ada di desa-desa. Dukungan anggaran daerah masih sangat minim, termasuk komitmen desa untuk memberi anggaran pun sangat minim. Ketersediaan peralatan pun masih sangat terbatas. Selain dari itu, pemahaman aparatur, khususnya jajaran pemerintahan desa belum seutuhnya paham terhadap regulasi yang mengatur tentang Kelompok Informasi Masyarakat. Rendahnya pemahaman ini berimplikasi terhadap rendahnya perkembangan dan eksistensi kelompok informasi masyarakat yang ada di desa-desa. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kelompok Informasi Masyarakat, Organisasi, Interpretasi, Aplikasi.
IMPLEMENTATION OF THE FORMING PROGRAM FOR FAMILY PLANNING IN THE BABAKAN VILLAGE PANGANDARAN DISTRICT: Array Indri Rahma Yusmayanti; Agus Nurulsyam Suparman
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.264 KB)

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Family Planning Village in Babakan Village, Pangandaran District, Pangandaran Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative research methods, data collection techniques through interviews and literature study. Data analysis was carried out through triangulation techniques in which the collected data was reduced, translated and analyzed in descriptive form. The results of research conducted in the Implementation of the Family Planning Village Formation Program have not been carried out optimally, it is seen from several dimensions that are still less than optimal, namely: employee understanding of the KB village; Human resource factors are felt to be lacking; and the availability of funds and equipment, in the dimension of limited sources of funds and equipment to support programs implemented by employees in the field. However, with minimum resources try as much as possible by using a variety of available resources to the maximum. Thus it can be seen how the Implementation of the Establishment of the Family Planning Village in Babakan Village has been carried out to the maximum extent possible with various limitations.
COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH BROWN SUGAR HOME INDUSTRY BY VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT INSTITUTIONS IN KUBANGGEDE BLOCK AREA, CIKULU HAMLET, SUKAHURIP VILLAGE, SUB-DISTRICT OF PANGANDARAN: Array Sophiatun Wahidah; Kiki Endah; Agus Nurulsyam Suparman; Fachmi Syam Arifin
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The background of this research, namely community empowerment through the Brown Sugar Home Industry by the Sukahurip Village Community Empowerment Institute is still low. According to preliminary observations, the writer found various problems in the field such as: 1) Village Community Empowerment Institutions have not yet provided new ideas to the brown sugar home industry community. 2) Low training and guidance for the brown sugar home industry community by the Village Community Empowerment Institution. 3) Low funding assistance from LPMD for the brown sugar home industry community. Methodology of this research is used qualitative research methods using a descriptive qualitative approach. Based on the results of the research, it is known that Community Empowerment through the brown sugar home industry by the Village Community Empowerment Institute in the Kubanggede Block Area, Cikulu Hamlet, Sukahurip Village, District of Pangandaran has not been implemented properly. Where the empowerment carried out by the Sukahurip Village Community Empowerment Institute has not been implemented optimally. Evidenced by the table recapitulation of research results with 27 questions indicating that there are indicators that have not been implemented properly. The obstacles in the implementation of empowerment are the absence of financial assistance, the absence of new ideas provided by the LPMD, the absence of training and coaching from the LPMD, the absence of marketing of brown sugar products from the LPMD. The fforts that made are helping with the contribution of funds from the Village Government, optimizing training and coaching, helping to improve the capacity of the community with new ideas provided by LPMD.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA UTAMA AGUS NURULSYAM SUPARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2848

Abstract

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa dalam implementasinya Perda Nomor 6 tahun 2006 tentang BPD di Desa Utama belum dapat melaksanakan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan didukung data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 8 (delapan) orang Perangkat Desa, 1 (satu) orang Ketua BPD, dan 8 (delapan) orang anggota BPD di Desa Utama. Sedangkan sumber data sekunder, yaitu diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi dari Pemerintajan Desa dan BPD Desa Cijeungjing. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 tahun 2006 tentang BPD di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis telak dapat dilaksanakan cukup baik, hal ini terlihat dari setiap indikator-indikator yang penulis tanyakan kepada informan telah dilaksanakan secara keseluruhan walaupun dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 tahun 2006 tentang BPD, yaitu sebagai berikut: a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide atau saran terhadap pelaksanaan pembangunan. b. Masih adanya perbedaan pendapat antara BPD dan pemerintah desa dalam menentukan setiap kebijakan. c. Masih kurangnya pemahaman tentang pemerintahan desa baik anggota BPD maupun perangkat desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan desa. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 tahun 2006, yaitu: a. Dalam melaksanakan musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan secara voting untuk menentukan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh BPD dan Pemerintah Desa. b. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. c. Melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat secara persuasive.
PENGARUH PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TERMINAL PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN AGUS NURULSYAM SUPARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2736

Abstract

Berdasarkan hasil penjajagan penulis diketahui bahwa adanya beberapa masalah yang berhubungan dengan kepuasan penumpang angkutan umum. Keadaan tersebut diduga karena pelayanan yang diberikan oleh petugas kurang optimal, selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelayanan?; 2) Bagaimanakah kepuasan penumpang angkutan umum?; 3) Seberapa besar pengaruh pelayanan terhadap kepuasan penumpang angkutan umum? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sebanyak 420 orang. Teknik pengambilan sampel dengan teknik random sampling segingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 81 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara, dan angket). Teknik analisis dara melalui langkah-langkah, yaitu menentukan rentang, kategori penilaian dan persentase dilakukan uji korelasi, uji determinasi dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa: 1) Pelayanan penumpang angkutan umum sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan tahapan dan SOP yang berlaku, menurut Arikunto (1998:246). Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis angket dengan skor sebesar 279,4 yaitu berada pada kategori baik, artinya bahwa pelayanan petugas sudah dilaksanakan dengan baik. 2) Kepuasan penumpang angkutan umum yang dilakukan oleh petugas sudah sesuai dengan ukuran kepuasan. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis angket di dapat skor 301,2 berada pada kategori baik dan apabila dipresentasekan di dapat sebesar 74,37% termasuk cukup baik. 3) Terdapat pengaruh antara pelayanan terhadap kepuasan penumpang angkutan umum. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 57,19% kepuasan penumpang angkutan dipengaruhi oleh pelayanan.
TIPE PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018 (Studi di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis) Agus Nurulsyam Suparman; Endah Vestikowati; Gelar Pangestu
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1776

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi payung hukum kontestasi politik lokal secara serentak. Terdapat tujuh gelombang Pilkada serentak yaitu Desember 2015, Februari 2017, Juni 2018, tahun 2020, tahun 2023 dan gelombang ketujuh, yaitu tahun 2027. Keberhasilan pelaksanaan Pilkada langsung dipengaruhi dua faktor antara lain faktor pemilih baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas; dan faktor organisasi penyelenggara Pilkada langsung. Dari aspek kualitas pemilih, kecenderungan menggantikan ideologi dengan apa yang dilihat lebih bersifat praktis berguna secara umum yakni melalui program kerja. Program kerja yang ditawarkan kandidat menjadi daya tarik tersendiri untuk memengaruhi pemilih. Rekam jejak dari calon juga menjadi prioritas oleh karenanya, pemilih berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang calon yang akan dipilih lalu dibandingkannya dengan calon lain. Kata Kunci: Tipe Pemilih, Pilkada Serentak
Co-Authors Aan Anwar Sihabudin ASMARA, RARA Dadi Dadi Edi Siswadi Endah Vestikowati Endah, Kiki Erlan Suwarlan Fachmi Syam Arifin Gelar Pangestu Gilang Yuniar Rahman Hanung Adi Nugroho Hermansyah, Nana Imam Maulana Yusuf Indri Rahma Yusmayanti Nana Hermansyah Rahman, Gilang Yuniar RARA ASMARA Rissa Dwi Meilani Siswadi, Edi Sophiatun Wahidah Yayang Nurafiat