Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Thengkyang Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal Kajian Pembaruan Hukum AKM: Aksi Kepada Masyarakat
Nurlani, Meirina
Universitas Sjakhyakirti Palembang
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SENGKETA BISNIS DI INDONESIA Nurlani, Meirina
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2021): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan jalan alternatif penyelesaian sengketa dalam Hukum Bisnis di Indonesia di luar lingkungan Peradilan. Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa urgensi penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan ditandai oleh kecenderungan masyarakat kalangan bisnis mendayagunakan penyelesaian sengketa tersebut. Jalan penyelesaian melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) diangap lebih efektif efektif, efisien, cepat dan biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution) yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa khususnya hukum bisnis.
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH INDUSTRI DITINJAU DARI SEKTOR HUKUM, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DI INDONESIA adm-jurnal adm-jurnal; Meirina Nurlani
Jurnal Tengkhiang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembaharuan ide tentang pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal yang penting untuk kita kaji, hal tersebut di perkuat dengan perkembangan pembagunan industri di Indonesia yang semakin pesat. Perkembangan tersebut memberikan beberapa dampak apabila kita melihatnya dari segi pembuangan akhir industri tersebut yaitu limbah. Dari hal inilah, di perlukan peran pemerintah untuk membuat suatu terobosan baru berupa pembaharuan ide tentang tata kelola lingkungan hidup di tinjau dari beberapa sektor baik sektor hukum, ekonomi, sosial maupun budaya di Indonesia.
PENGARUH PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA NASIONAL TERHADAP POLITIK HUKUM DI INDONESIA Meirina Nurlani
Jurnal Tengkhiang Vol 3 No 1 (2019): Edisi Desember 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Agraria mempunyai pengaruh penting di dalam pembentukan Politik Hukum di Indonesia hal tersebut disebabkan oleh karena permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat tentang agraria perlu mengalami pembaharuan guna mendukung perkembangan zaman yang kian meningkat, pengaruh pembaharuan kebijakan terkadang memiliki faktor penghambat, akan tetapi disinilah sudah menjadi tugas kita bersama untuk saling menganalisa secara seksama apakah tujuan dasar dari Negara dalam membuat suatu pembaharuan, dasar tersebut tentunya untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.
KONTRADIKTIF KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN BEBAS VISA DITINJAU DARI SEKTOR PARIWISATA DAN SEKTOR TENAGA KERJA ASING MEIRINA NURLANI NURLANI
Jurnal Tengkhiang Vol 4 No 1 (2020): Edisi Juni 2020 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya kontradiktif kebijakan pemerintah dalam penetapan bebas visa ini terlihat dari sektor pariwisata dan sektor tenaga kerja asing. Tujuan Negara Indonesia memberlakukan kebijakan mengenai penetapan bebas visa bertujuan untuk meningkatkan wisatawan asing berkunjung ke Indonesia guna mendongkrak perekonomian Negara, akan tetapi hal ini berdampak pada sektor tenaga kerja asing yang justru mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam hal prosedur perizinan tenaga kerja asing dengan penyelahgunaan bebas visa yang mana dalam hal ini tenaga kerja asing mempunyai kewajiban memiliki visa bekerja.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak: Tinjauan Perspektif Keadilan dan Kesejahteraan Anak Meirina Nurlani
Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Vol 1 No 1 (2021): January-June 2021
Publisher : Master's Program at the Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (758.202 KB) | DOI: 10.19184/jkph.v1i1.23397

Abstract

Increasing economic demands shape the situation of a child having to work to help his parents to support his family's economy. Therefore, it is necessary to provide legal protection for child labor. Legal protection for child labor is an important instrument that must be considered by the government; considering that the guarantee of legal protection is a moral responsibility for the government to fulfill the welfare and justice of child workers. This type of research is legal research. This legal research uses a statute approach and conceptual approach. The legal materials used in this legal research are primary and secondary legal materials. The results of this study state that legal protection for child labor is based on various laws and regulations. The welfare of child workers will be obtained when the rights of child workers as stated in various laws and regulations are fulfilled and guaranteed by the company. Prosperity in this study does not only have material meaning, but includes non-material aspects; as well as continuing to provide flexibility for children to continue to develop their capacity. Furthermore, regarding justice, child workers should also be given legal protection; considering that children are human beings who have human rights. Tackling the problem of child labor can be done using three efforts; namely preventive efforts, curative efforts, and repressive measures. On the other hand, an integrated planning is needed to deal with the problem of child labor. This sustainable planning is carried out to fulfill various fundamental rights of child labor. KEYWORDS: Child Workers, Child Rights, Legal Protection for Child Workers.
Penyuluhan Hukum Pancasila Sebagai Grundnorm Hukum Pada Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 2022 Junaidi Junaidi; Mila Surahmi; Desmawati Romli; Randi Aritama; Citra Dewi Saputra; Martindo Merta; Meirina Nurlani; Zaimah Husin
AKM Vol 4 No 1 (2023): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v4i1.782

Abstract

Pancasila sebagai gurndnorm dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum dipahami dengan baik. Para peserta (mahasiswa) hanya mengetahui Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, pandangan hidup dan tuntunan hidup. Dengan adanya penyuluhan hukum ini membuat para peserta (mahasiswa) dapat mengerti, memahami dan bisa mengaplikasikan dengan menganalisis setiap peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan Pancasila. Penyuluhan hukum ini dapat dilaksanakan untuk dapat memberikan manfaat kepada para peserta (mahasiswa) dalam mengikuti perkuliahan di kampus. Penerapan dari penyuluhan ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih bijak dalam memahami pembuatan peraturan perundang-undangan. Membentuk mahasiswa yang cerdas, tanggap dan berakhlak baik yang dapat menyadari dan taat pada aturan hukum.
Co-Authors adm-jurnal adm-jurnal Citra Dewi Saputra Desmawati Romli Junaidi Junaidi Martindo Merta Mila Surahmi Randi Aritama Zaimah Husin