Garuda - Garba Rujukan Digital

SUATU PANDANGAN TENTANG EKSISTENSI DAN PENGUATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH adm-jurnal adm-jurnal; Muhammad Zainul Arifin
Jurnal Tengkhiang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

DPD lahir sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional. Utusan daerah ditunjuk oleh DPRD provinsi didaerah, sedangkan utusan golongan ditunjuk oleh organisasi kemasyarakatan, hal ini jugalah yang mendasari untuk meniadakan utusan daerah dan utusan golongan dan diganti dengan terbentuknya lembaga baru yaitu DPD, lembaga ini terbentuk dalam kerangka demokrasi, maka anggota DPD RI ini dipilih langsung oleh masyarakat di daerah dengan 4 orang anggota perwakilan di setiap provinsi dan DPD RI merupakan lembaga pada tingkat nasional yang selama masa jabatan 5 tahun bersidang di Ibukota negara Republik Indonesia untuk menyuarakan aspirasi masyakat dan daerah dalam pembuatan kebijakan pada tingkat nasional.

NATURALISASI DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN: MEMAHAMI KONSEP, SEJARAH, DAN ISU HUKUMNYA adm-jurnal adm-jurnal; M. Alvi Syahrin
Jurnal Tengkhiang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Naturalisasi diartikan sebagai proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Dalam praktiknya, naturalisasi dapat menimbulkan dampak positif serta negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Pemerintah perlu melakukan kebijakan selektif untuk mencegah dampak negatif yang akan timbul. Demi menunjang keteraturan dan keamanan serta diberlakukan filterisasi atau penyaringan yang selektif dari pemerintah Indonesia dengan ini yang tertuang dalam perturan perundang-undangan pada UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam tulisan ini akan dijelaskan apa dan bagaimana proses naturalisasi dalam berbagai dimensi, serta beberapa isu hukumnya.

PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IUU FISHING DALAM PENGUATAN SISTEM HUKUM NASIONAL adm-jurnal adm-jurnal; dedeng dedeng
Jurnal Tengkhiang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia memiliki 17.504 pulau dan luas perairan laut 5, 8 juta km², terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km2, luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km2. Potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 7,3 juta ton per tahun. Salah satu masalah dalam sektor perikanan perikanan Indonesia adalah banyak terjadi IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia oleh kapal nelayan asing. Kondisi seperti ini, menjadikan upaya pencegahan dan penanggulangan kegiatan IUU Fishing sangat signifikan. Permasalahan terkait IUU Fishing di Indonesia berkenaan dengan: pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku IUU Fishing, dan kerjasama antar negara dalam pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing.Berdasarkan temuan, terdapat tidak kurang 13 peraturan perundang-undangan, mulai tingkat undang-undang hingga peraturan menteri Keluatan dan Perikanan yang mengatur masalah IUU Fishing di Indonesia. Dua penegakan hukum, yaitu Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) atau Satgas 115. Kerjasama bilateral, terbatas pada tingkat MOU atau Joint Communique. Tingkat ASEAN belum dicapai suatu perjanjian regional, yang lebih maju adalah kerjasama dalam bentuk keikutsertaan Indonesa dalam IOTC, CCSBT dan WCPFC. Sebab itu, dalam memperkuat sistem hukum nasional harus terus memperbarui perundang-undangan, mengalakan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan dalam kerangka ASEAN.

REKONSEPTUALISASI SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH UNTUK MEMPERKUAT CALON INDEPENDEN DALAM MENGHILANGKAN PRAKTIK POLITIK UANG adm-jurnal adm-jurnal; haris fakhri
Jurnal Tengkhiang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pilkada sejatinya sebuah mekanisme dalam berdemokrasi dan merupakan peristiwa penting, dimana rakyat dimintai restu oleh calon kepala daerah untuk menjadi ‘wakilnya’ di dalam pemerintahan. Di dalam pilkada, para Kandidat dan Partai Politik bersaing untuk mendapatkan simpati pemilih. Persaingan ini, idealnya kemudian menjadi penentu dan berpengaruh terhadap pilihan kebijakan Pemerintah, karena calon kepala daerah dan Partai akan menerapkan pilihan bijak yang sesuai dengan perspektif yang mereka bangun.

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH INDUSTRI DITINJAU DARI SEKTOR HUKUM, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DI INDONESIA adm-jurnal adm-jurnal; Meirina Nurlani
Jurnal Tengkhiang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pembaharuan ide tentang pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal yang penting untuk kita kaji, hal tersebut di perkuat dengan perkembangan pembagunan industri di Indonesia yang semakin pesat. Perkembangan tersebut memberikan beberapa dampak apabila kita melihatnya dari segi pembuangan akhir industri tersebut yaitu limbah. Dari hal inilah, di perlukan peran pemerintah untuk membuat suatu terobosan baru berupa pembaharuan ide tentang tata kelola lingkungan hidup di tinjau dari beberapa sektor baik sektor hukum, ekonomi, sosial maupun budaya di Indonesia.

WEWENANG DAN HAMBATAN PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CUKAI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI adm-jurnal adm-jurnal; Waliadin Waliadin
Jurnal Tengkhiang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penegak hukum sesuai UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP harus melaksanakan suatu tindakan pemeriksaan pendahuluan. Mencari kebenaran materiil, ialah mencari suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Perkembangan tindak pidana ekonomi cakupannya semakin luas mengikuti perkembangan ekonomi. Beberapa jenis tindak pidana ekonomi adalah Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau, Jual Beli Pita Cukai Asli, hasil tembakau tidak dilekati pita cukai. Sehingga Wewenang Dan Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai dibutuhkan penanganan lebih serius. Terbentuk peraturan yang terpadu dan menyeluruh. Pelaksanaan Undangundang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sehingga Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai perlu dilakukan perubahan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995.

Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi (Strudi Kasus di Kota Palembang) adm-jurnal adm-jurnal; mila surahmi
Jurnal Tengkhiang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Developments in Economic field bring big impact on crime in community. One mode that develops is a fraud with an effort to compile a fund to benefit through investments with the lure of a big yield. But in the attempt, such assessment is nothing but a returns to the investor profits. These developments were not accompanied by an adequate knowledge and understanding of the economic and financial on business of community. So many are popping up due to business investment mode. Legal protection for victims is essential because in fact, the resolution of criminal cases found less crime victims obtain adequate legal protection. This has to be one of problems in this research, especially in this case, investments found victim protection in Palembang often got barriers. Thus, required the formulation of the victims protection concept which can provide adequate judicial protection not only by providing penalties on crime perpetrators but also victims recovery so as to create a balance and bring a sense of peace within the community and embodied justice. This research is empirical. Data were collected through interviews and a literatre study. Using the sociological approach. From this research results, legal protection of investment fraud victims in Palembang got barriers due to several factors including: (a) legislation: in practice often got barriers in the process of handling crime on this investment fraud; (b) public awareness are reluctant to provide reports and testimony; (c) facilities and infrastructure; (d) law enforcement officers that number is still lacking. From some of the barriers and challenges that exist, it necessary law reform to provide legal protection of victims.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search