Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RESAM Jurnal Hukum
Amir Syam
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Lembaga Adat Sarak Opat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Amir Syam
RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2019): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1979.315 KB) | DOI: 10.32661/resam.v5i2.32

Abstract

Masyarakat Gayo di Aceh Tengah mempunyai hukum tersendiri dalam menata kehidupannya dan hukum yang hidup dalam masyarakat ini disebut sebagai hukum adat, tujuan penelitian ini untuk mengetahui lembaga adat sarak opat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan Sarak opat berperan aktif mencegah perbuatan sumang, menindak perbuatan sumang, melaksanakan hukum adat istiadat, kebiasaan dan sanksi edet, menyelesaikan kemalun edet empat perkara, madu opat : dan menyelesaikan yang menyalahi edet empat perbuatan. 
Penerapan Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok Amir Syam; Arief Robby Nurrahman
RESAM Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2022): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v8i2.66

Abstract

Perkembangannya dewasa ini, masih sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran terhadap hak seseorang di bidang kesehatan. Salah satu hal yang aktual adalah pola hidup masyarakat Indonesia dalam kegiatan merokok. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelanggar yaitu diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tujuan dari dilakukannya penelitian ini, untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelanggaran Qanun Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok, dan untuk mengetahui faktor penghambat penerapan pidana terhadap pelanggaran Qanun Aceh Tengah tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok. Jenis Penelitian adalah yuridis empiris, yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data primer terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan pidana terhadap pelanggaran Qanun Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok, sejauh ini belum diterapkan hanya sebatas diberikan peringatan dan himbauan agar tidak merokok di kawasan-kawasan yang dilarang untuk merokok, sedangkan faktor penghambat penerapan pidana antara lain dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasiltas yang mendukung, kurangnya kesadaran hukum pegawai pemerintah daerah.
Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Aceh Tengah Namirah Simatupang; Amir Syam
RESAM Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2021): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v7i2.72

Abstract

The challenges of national development related to employment have increased with the presence of free trade and industrial globalization, the presence of foreign workers is a necessity and an unavoidable challenge. The presence of foreign workers will have an impact on the absorption of local workers. The purpose of this research is to find out the supervision of foreign workers by the Office of Transmigration and Manpower in Central Aceh District. This type of research is empirical juridical, using primary data sources and secondary data. The method of data collection is done by interviews and document studies. The results of the study show that supervision of foreign workers by the Transmigration and Manpower Office in Central Aceh District is only limited to monitoring Permits to Employ Foreign Workers (IMTA) for each foreign worker employed by the company concerned. Furthermore, the authority to supervise and enforce foreign workers (TKA) is the authority of labor inspectors at the Aceh province manpower service as stipulated in Appendix letter G of Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government .
Co-Authors Arief Robby Nurrahman Namirah Simatupang