Garuda - Garba Rujukan Digital

Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam) Sifa Mulya Nurani
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719

Sepasang suami istri memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan semua kewajiban rumah tangganya. Selain kewajiban yang dijalani, sepasang suami istri juga memiliki hak yang melekat pada keduanya. Oleh karena itu suami istri dituntut untuk menjalankan hak dan kewajiban secara adil dan berimbang. Penafsiran al-Quran tentang ayat yang menjelaskan tentang relevansi hak dan kewajiban suami istri tentu perlu dijelaskan dengan Hadits. relasi suami istri dalam pernikahan merupakan mitra yang sejajar dan bukan relasi subordinasi dari suami dan mengabaikan hak-hak istri. Karena itu istri memiliki hak-hak dalam rumah tangga, baik berkaitan dengan tempat tinggal, nafkah, maupun rasa aman. Sehingga dari konteks tersebut, perlu kita ketahui bagaimana relevansi antara tafsir ayat Al-Qur’an dan Hadits.Artikel ini memberikan kesimpulan bahwa pertama Relasi antara Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah tangga menimbulkan beberapa hak dan kewajiban yang setara atas keduanya, di antaranya adalah hak Istri atas suami, Hak Suami atas Istri, dan Hak bersama. Kedua, penafsiran ayat ahkam dengan relevansinya terhadap Hadits ahkam tentang hak dan kewajiban suami dan Istri dalam hubungan rumah tangga dapat dibagi menjadi kewajiban suami yang menjadi hak istri dalam al-Qur’an disebutkan Bahwa suami harus memberi nafkah istri, memperlakukan istri dengan ma’ruf baik dalam sehari-hari maupun dalam menggaulinya ini sejalan dengan tafsir Hadits Asy ’ari bahwa suami mempunyai tanggung jawab penuh atas istri baik mengenai nafkah dan perlakukan kepadanya. Sedangkan kewajiban istri yang menjadi hak suami dalam al-Qur’an disebutkan ayat bahwa istri harus menjaga segala sesuatu yang berkenaan dengan milik suami, ini sejalan dengan tafsir Hadits tentang segala hal termasuk keluar rumah, berdandan, menggunakan harta, masalah perizinan haruslah meminta izin dahulu kepada suami karena suami merupakan ladang surga dan bisa menjadi lading neraka bagi seorang istri.

NEGOSIASI KOOPERATIF DALAM PROSES MEDIASI GUNA MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN RUMAH TANGGA Sifa Mulya Nurani
El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Vol. 9 No. 2 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teknik negosiasi kooperatif dalam proses mediasi guna menjamin keberlangsungan rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah kuatitatif dan bersifat studi pustaka. Data primer penelitian berupa literatur-literatur yang membahas teknik negosiasi kooperatif dalam proses mediasi rumah tangga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Peneliti mendokumentasikan literatur-literatur yang membahas teknik negosiasi kooperatif untuk dilakukan analisis data. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis data. Hasil penelitian menyebut BP4 dapat melakukan mediasi atas persengketaan suami istri dalam rumah tangga yang menggiring pada tindak perceraian melalui teknik negosiasi kooperatlif. Dalam penerapannya, BP4 untuk melakukan; 1) komunikasi secara inten kepada masing-masing pihak yang bersengketa; 2) menggunakan teknik negosiasi kooperatif dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan; 3) memberi jawaban terbaik atas masalah-masalah yang dihadapi yang bersengketa; mendistorsi teknik negosiasi kompetitif dan teknik negosiasi kompromi jika dinilai kurang efektif. Kata kunci: Negosiasi, Kooperatif, Mediasi.

Perspektif Keadilan Dalam Rumah Tangga : Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam Sifa Mulya Nurani
Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Perkumpulan Alumni dan Santri Mahyajatul Qurro'

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53754/iscs.v1i1.1

Marriage has the goal of benefiting and prospering in life. Marriage is not only crucial to achieving the happiness of human life on earth. In terms of its kinds, marriage has much diversity. However, unions recognized in the Marriage Law and the Islamic Law Compilation are monogamous and polygamous marriages in Indonesia. Polygamy is discussed in Islam, but the government regulates it with stringent regulations regarding practising polygamy. Law Number 1 of 1974 concerning marriage as a positive response to regulating a husband who wants to marry more than one person. Republic of Indonesia Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No.1 of 1974 concerning Marriage and in the Compilation of Islamic Law, which regulates polygamy and the requirements for polygamy for Muslims. Ideally, the two regulations of Law no. 1/1974 and KHI aim to provide terms and conditions for husbands who want to remarry (polygamy). These provisions aim to minimize the arbitrary attitude of husbands (men) towards wives (women). This provision is also for the creation of a sakinah, mawaddah and warrahmah. Polygamy that occurs around us still ignores the rules of polygamy as above. Most of them practice polygamy only because of the fulfilment of lust, so they often forget and even violate the main principles in Islamic law, namely the realization of justice and benefit.

Conflict Resolution on Violence Behavior in Yogyakarta Sifa Mulya Nurani; Tajul Arifin
MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial Vol 4 No 02 (2021): Muharrik: Jurnal Dakwah dan Sosial
Publisher : Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/muharrik.v4i02.1049

The study aims to analyze conflict resolution on domestic violence behavior (KDRT) in Yogyakarta. The study results stated that the presence of domestic violence cases in Yogyakarta was considered small with the comparison of the population in the area. Meanwhile, the case of domestic violence in Yogyakarta was caused by factors such as stress due to domicile in the Metropolitan City; work environment; economy, and other factors. In order to take preventive measures against domestic violence behavior, mediation is needed. The concept of Islamic mediation in Indonesia is authorized by Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Rumah Tangga (the Household Advisory, Guidance, and Preservation Agency) or BP4. BP4 can mediate ongoing cases with spouses that impact domestic violence behavior. Meanwhile, the anticipation of harmful impacts on children as victims of domestic violence can be done through interpersonal communication; namely, the closest family communicates intensely with children through three steps; firstly, provide physical and mental strengthening; secondly, accompanying children as long as the domestic violence case has not been completed; thirdly, strengthen the spiritual side of the child. Such an effort is one of the anthropological and sociological resolutions of domestic violence conflicts

LARANGAN PERNIKAHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN AL-QUR’AN Sifa Mulya Nurani; Ade Winanengsih; Ida Farida
JURNAL HUKUM PELITA Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Hukum Pelita November 2021
Publisher : LPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.146 KB)

Dalam perspektif hukum Islam, ada 2 (Dua) kategori larangan pernikahan, yaitu yang bersifat abadi dan sementara. Larangan pernikahan yang memiliki status abadi (tetap) ini mencakup mereka yang ada hubungan nasab (keturunan), perkawinan dan persusuan. Adapun larangan yang bersifat sementara adalah mereka yang tidak boleh dinikah dalam batasan waktu (masa) atau alasan tertentu seperti karena masih dalam masa iddah, ihram, talak tiga, pengumpulan bilangan (poligami), kafir, perbudakan, peristrian dan menikahi dua perempuan bersaudara. Dari kajian terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan KHI yang membincang larangan nikah (mahram) terdapat aturan yang relevan dan tidak relevan di antara keduanya, yaitu tentang perbudakan dan mantan istri (janda) \Nabi Muhammad SAW yang tidak diatur dalam KHI karena tidak relevan dengan situasi dan kondisi di Indonesia.

Paradigma Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dan Relasinya Dengan Tingkat Perceraian Serta Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia Septiayu Restu Wulandari; Sifa Mulya Nurani; Romiansyah Putra
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

AbstraksiPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relasi paradigma keluarga SakÄ«nah Mawaddah wa Raá¸¥mah dalam konteks psikologi Islam dengan tingkat perceraian serta pertumbuhan penduduk di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat library research, yaitu mengupas penelitian hukum keluarga Islam dengan kajian-kajian deskriptif. Data penelitian berupa literatur-literatur yang mengulas paradigma keluarga SakÄ«nah Mawaddah wa Raá¸¥mah. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan, paradigma keluarga SakÄ«nah Mawaddah wa Raá¸¥mah memiliki relasi signifikan pada dua kasus, perceraian dan pertumbuhan penduduk. Guna mencegah perceraian, maka turunan paradigma ini memeberikan resolusi; menguatkan agama, sikap saling percaya antar keluarga, memenuhi hak dan kewajiban, saling bertemu, dan menanamkan rasa cinta dan kasih. Sedangkan upaya preventif turunan paradigma ini guna menanggulangi pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan menanamkan rasa tentram dalam berkeluarga, cinta kasih, dan ikut menyukseskan program pemerintah seperti Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR).Kata Kunci : SakÄ«nah, perceraian, pertumbuhan penduduk

Tinjauan Hukum terhadap Kartu Nikah sebagai Bukti Perkawinan dan Identitas Hukum Sifa Mulya Nurani
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Pelita Mei 2021
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kartu nikah menjadi sebuah terobosan baru dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan sudah ditetapkan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Kota Bekasi menjadi salah satu peluncuran terbitnya kartu nikah. Sebagai bukti adanya perkawinan, buku nikah merupakan akta autentik yang memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami isteri yang pernikahannya dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Di Indonesia, buku nikah menjadi penting untuk dimiliki sebagai bukti adanya perkawinan. Pemalsuan buku nikah patut menjadi salah satu fokus pemerintah untuk membenahi administrasi pencatatan pernikahan. Untuk meningkatkan keamanan dari maraknya pemalsuan buku nikah. Pemerintah menerbitkan kartu nikah dalam bentuk eletronik yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pemalsuan buku nikah. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kartu nikah sebagai bukti adanya perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam pengurusan identitas hukum di Kota Bekasi. Serta untuk mengetahui efektivitas kartu nikah dalam pengurusan identitas hukum di Kota Bekasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris

Perkawinan Campuran Perspektif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Sifa Mulya Nurani; Septiayu Restu Wulandari
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Riset ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana perkawinan campuran dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis pustaka (library research) dengan bersifat kualitatif. Hasil riset ini menunjukkan perkawinan campuran pada umumnya sama dengan pelaksanaan yang dilakukan pada perkawinan biasa (tidak campuran). Tahapannya pun juga sama dengan perkawinan yang didaftarkan pada KUA dan syarat khusus bagi pihak pihak yang berbeda pada kewarganegaraannya, diantaranya adalah izin kedutaan dari negara asal pihak yang berbeda kewarganegaraannya yang mejelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan. Pencatatan nikah memiliki peranan penting dalam perkawinan campuran, tidak hanya dianggap sebagai tertib administrasi saja, namun sudah selainya mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan jelas

Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia Septiayu Restu Wulandari; Sifa Mulya Nurani; Heldy Firdaus
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4983

Marriage is a legal and spiritual bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family based on Belief in the One and Only God. Marriage is also said to be valid if it is carried out in accordance with religion and is registered according to applicable laws and regulations. In Indonesia, marriage is not only based on religious provisions but customs and traditions with the aim of having children. There are many cases in Indonesia that result in polygamous marriages. Polygamy has been regulated in such a way and in detail in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The implementation of polygamy can only be carried out by submitting an application to the local court and even then for the reasons regulated by law and with the consent of the wife as the main requirement in a polygamous marriage. As for polygamous marriages that do not get the wife's approval, the marriage can be canceled because it does not meet the requirements for a polygamous marriage.

Teknik Negosiasi Kooperatif Dalam Proses Mediasi Guna Menjamin Keberlangsungan Rumah Tangga sifa mulya nurani; Septiayu Restu Wulandari
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i1.2374

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teknik negosiasi kooperatif dalam proses mediasi guna menjamin keberlangsungan rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah kuatitatif dan bersifat studi pustaka. Data primer penelitian berupa literatur-literatur yang membahas teknik negosiasi kooperatif dalam proses mediasi rumah tangga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Peneliti mendokumentasikan literatur-literatur yang membahas teknik negosiasi kooperatif untuk dilakukan analisis data. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis data. Hasil penelitian menyebut BP4 dapat melakukan mediasi atas persengketaan suami istri dalam rumah tangga yang menggiring pada tindak perceraian melalui teknik negosiasi kooperatlif. Dalam penerapannya, BP4 untuk melakukan; 1) komunikasi secara inten kepada masing-masing pihak yang bersengketa; 2) menggunakan teknik negosiasi kooperatif dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan; 3) memberi jawaban terbaik atas masalah-masalah yang dihadapi yang bersengketa; mendistorsi teknik negosiasi kompetitif dan teknik negosiasi kompromi jika dinilai kurang efektif

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search