Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PETITA
Hulaimi Hulaimi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KHAMAR DAN NARKOBA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DIBANDINGKAN DENGAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA Hulaimi Hulaimi; Lewiaro Laia; Khairul Azwar Anas
PETITA Vol 3, No 2 (2021): PETITA Vol. 3 No. 2 Desember 2021
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.692 KB) | DOI: 10.33373/pta.v3i2.3838

Abstract

Narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) mungkin sudah setua umur manusia. Semakin lama, para pemakai narkoba makin meluas di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Jenis-jenis narkoba semakin banyak dan canggih. Di abad mutakhir ini, tampaknya tidak ada negara yang terlepas dari problem narkoba. Istilah narkoba dalam konteks hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun dalam Sunnah. Dalam Alquran hanya menyebutkan istilah khamar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana khamar dan narkoba dalam hukum Pidana Islam dibandingkan dengan hukum pidana positif Indonesia dengan metode penelitian hukum normatif. Perbedaan pidana bagi pelaku tindak pidana khamar dalam hukum Pidana Islam dibandingkan dengan hukum pidana positif Indonesia adalah dalam hukum Islam, pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana cambuk, sedangkan dalam hukum pidana positif Indonesia, pidana yang dijatuhkan adalah dapat berupa pidana penjara atau pidana denda yang terkait dengan minuman keras yang tergolong pada “kejahatan” dan pidana kurungan atau pidana denda yang terkait dengan minuman keras yang tergolong pada “pelanggaran”. Sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum pidana Islam, mempunyai kesamaan dengan sanksi hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum pidana Republik Indonesia, yaitu keduanya sama-sama menjadi wewenang pemerintah/hakim untuk menentukan sanksi hukumannya.
Co-Authors Khairul Azwar Anas Lewiaro Laia