<![CDATA[AbstractThe purpose of this writing is to determine the effectiveness of the power of proof of title to land that has met the elements stipulated in Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration before the court. This writing method is a normative juridical type using the statutory approach, conceptual approach and case approach. From the results of the discussion, it is known that although the elements of the provisions stipulated in Article 32 paragraph (2) have been fulfilled late, it does not make the land title certificate have absolute, irrevocable power of proof. It is evident from a number of court decisions that they still cancel land title certificates even though they have fulfilled these elements.Keywords: Certificate; Publication System; Multiple Proof.AbstrakTujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui efektifitas kekuatan pembuktian serfifkat hak atas tanah yang telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimuka pengadilan. Metode penulisan ini adalah penulisan bertipe yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa walaupun unsur-unsur ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) tersebut telat terpenuhi tidak menjadikan sertifikat hak atas tanah memiliki kekuatan pembuktian mutlak yang tidak dapat dibatalkan. Terbukti dari beberapa putusan pengadilan tetap membatalkan sertifikat hak atas tanah walaupun telah memenuhi unsur-unsur tersebut.Kata Kunci: Sertifikat; Sistem Publikasi; Alat Pembuktian Multak.]]>
