Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.658
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Scientia Law Review Journal of Urban Sociology Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Media Iuris Notaire Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning (JISDeP) Journal of Social Development Studies Yuridika Jurnal Dedikasi Hukum
Romadhona, Mochamad Kevin
Faculty Of Social And Political Science, Universitas Airlangga
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah (Kajian Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif) Agus Suhariono; Mochamad Kevin Romadhona; Muhammad Indra Yanuardi; Muammar Zaid Nampira
Notaire Vol. 5 No. 1 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i1.21882

Abstract

AbstractThe purpose of this writing is to determine the effectiveness of the power of proof of title to land that has met the elements stipulated in Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration before the court. This writing method is a normative juridical type using the statutory approach, conceptual approach and case approach. From the results of the discussion, it is known that although the elements of the provisions stipulated in Article 32 paragraph (2) have been fulfilled late, it does not make the land title certificate have absolute, irrevocable power of proof. It is evident from a number of court decisions that they still cancel land title certificates even though they have fulfilled these elements.Keywords: Certificate; Publication System; Multiple Proof.AbstrakTujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui efektifitas kekuatan pembuktian serfifkat hak atas tanah yang telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimuka pengadilan. Metode penulisan ini adalah penulisan bertipe yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa walaupun unsur-unsur ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) tersebut telat terpenuhi tidak menjadikan sertifikat hak atas tanah memiliki kekuatan pembuktian mutlak yang tidak dapat dibatalkan. Terbukti dari beberapa putusan pengadilan tetap membatalkan sertifikat hak atas tanah walaupun telah memenuhi unsur-unsur tersebut.Kata Kunci: Sertifikat; Sistem Publikasi; Alat Pembuktian Multak.
Pengembangan Objek Wisata Potensial “Kampong Tenggher”: Tantangan dan Strategi Mochamad Kevin Romadhona; Faizal Kurniawan; Hilda Yunita Sabrie; Erni Agustin
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.20217

Abstract

Kampong Tenggher hadir sebagai salah satu objek wisata potensial dalam upaya melestarikan adat dan budaya masyarakat Madura. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dalam upaya untuk mengembangkan objek wisata harus menganut prinsip kemanusian, keadilan, dan melestarikan budaya serta kearifan lokal, dalam upaya mengembangkan Kampong Tenggher menjadi objek wisata terdapat tantangan yang dihadapi. Permasalahan Kampong Tenggher yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya kualitas akses jalan menuju Kampong Tenggher dan kurangnya penerangan menuju dan di lokasi wisata Kampong Tenggher. Oleh karena itu, solusi dan rencana dalam permasalahan untuk program kegiatan ini adalah pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan lembaga kampung wisata. Peningkatan sumber daya manusia disekitar Kampong Tenggher juga perlu diupayakan melalui pelatihan dan pendidikan kepariwisataan agar masyarakat sekitar Kampong Tanggher mampu mandiri dan berdaya serta memperbaiki dan memberikan fasilitas dan pelayaan bagi wisatawan. Dengan demikian upaya strategis perlu dilakukan untuk mewujudkan Kampong Tenggher menjadi suatu objek wisata potensial di Madura.   Development of Potential Tourism Objects “Kampong Tengher”: Challenges And Strategies. In an effort to preserve the Madurese community's customs and culture, Kampong Tenggher is being promoted as a possible tourist destination. According to the regulations of the Republic of Indonesia Law No. 10 of 2009 concerning Tourism, in order to develop tourism objects, they must adhere to the principles of humanity, justice, and the preservation of culture and local wisdom. There are challenges to overcome in order to develop Kampong Tenggher into a tourist attraction. Road access to Kampong Tenggher, as well as a lack of streetlight or to and at Kampong Tenggher's tourist attractions. So the answers and strategies for this activity program's challenges are the development and enhancement of tourist supporting facilities and infrastructure, the improvement of human resource quality, and the strengthening of tourism village organizations. Improvement of human resources around Kampong Tenggher also needs to be pursued through tourism training and education so that the people around Kampong Tanggher are able to be independent and empowered as well as improve and provide facilities and services for tourists. As a result, deliberate initiatives are required to make Kampong Tengher a prospective tourist attraction in Madura.  
Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone Money Laundering) Defid Tri Rizky; Mochamad Kevin Romadhona
Media Iuris Vol. 5 No. 3 (2022): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v5i3.36098

Abstract

AbstractThis research will explain about the nature of the stand alone money laundering’s case handling and the substantiation’s formulation on the stand alone money laundering’s case handling in the future. The urgency of this research is the implementation of principle of proof on the crime of an independent money laundering. The arrangement of this research uses judicial normative method by analizing both the regulations on criminal law in Indonesia and the international provisions regulating the criminal act of money laundering. This research results that in the stand alone money laundering’s case handling can be executed independently without prior process of the prosecution and verdict on its predicate crimes, but in the substantiation’s process remain to need the availability of proof or evidences which can explain the relation between the property assets and the crime resulting those property assets, based on proofing’s principles provided in Article 183 Code of Criminal Procedure (KUHAP) and carried out using indirect evidential (circumstantial evidence). Thus, the provisions on the norms regulating the concept of stand-alone money laundering in the Law Number 8 Year 2010 concerning Prevention and Eradication of Criminal Act of Money Laundering needs to be reformulated. Keywords: Criminal Act; Money Laundering; Princple KUHAP 183; Stand Alone. AbstrakPenelitian ini akan membahas tentang hakikat penanganan perkara stand alone money laundering dan formulasi pembuktian terhadap penanganan perkara stand alone money laundering dalam penanganan perkara di masa yang akan datang. Urgensi penelitian ini adalah implementasi prinsip pembuktian atas tindak pidana pencucian uang yang yang berdiri sendiri. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan-peraturan pidana di Indonesia maupun ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penanganan perkara stand-alone money laundering merupakan penanganan perkara pencucian uang secara independen tanpa adanya penuntutan ataupun putusan atas tindak pidana asalnya terlebih dahulu, namun dalam pembuktiannya tetap dibutuhkan adanya bukti yang dapat menjelaskan adanya keterkaitan antara harta kekayaan dengan tidak pidana yang menghasilkan harta tersebut, berdasarkan prinsip pembuktian 183 KUHAP serta melalui bukti tidak langsung (circumstantial evidence). Konsep stand-alone money laundering dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perlu di reformulasi rumusannya. Kata Kunci: Tindakan Kriminal; Pencucian Uang; Prinsip KUHAP 183; Berdiri Sendiri.
IMPROVING DIGITAL PLATFORM AS TOURISM DEVELOPMENT: A ECONOMIC BENEFICIAL FOR UMBUL PONGGOK COMMUNITY, KLATEN, CENTRAL JAVA Mochamad Kevin Romadhona; Irma Wati; Nabila Rizky Maulida; Sri Endah Kinasih
Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha Vol. 4 No. 3 (2022): Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Klaten’s is the part Region in Central Java which has natural potential. One of the most popular village in Klaten is Umbul Ponggok. The Ponggok’s village well known as the Natural Sources which consist of beautiful places. The Ponggok Village have several umbul but the most popular umbul is Umbul Ponggok, located in Polanharjo, Klaten, Central Java. In the past, Umbul Ponggok was used a bathing place for community and still not populer. Now, Umbul Ponggok is a popular place because management and using technology. The using of technology can be branding of Ponggok’s Village as a tourism village, it has resulted increasing village income. The increase has made Ponggok’s Village more empowered economically and resulted change as social transformation. The success of Umbul Ponggok’s in utilizing technology as a tourism village branding increasing interest community to explore many activities. Umbul Ponggok offering underwater activities such as snorkeling, diving,a and underwater photography. The purpose of this research to describe about social transformation community in Pongok’s village, Klaten, Central Java. This research using qualitative method and indepth interview as the technique data collecting. This result to describe about social transformation community Ponggok’s village of post transform to tourism village.
Does the Pandemic Affect Unemployment Rate in East Java? (A Study of Pre and Post COVID-19 Pandemic in 2016 to 2021) Mochamad Kevin Romadhona
The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning Vol 3 No 2 (2022): August 2022
Publisher : Pusbindiklatren Bappenas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46456/jisdep.v3i2.308

Abstract

This paper aimed to identify the problems caused by labor policy in the 2016 – 2020 period in the province of East Java. This study can be a response to the employment problems being experienced by the people of East Java before and after the COVID-19 pandemic in Indonesia. Thus, it is necessary to conduct further studies to provide relevant recommendations regarding appropriate labor policies. The method used in this research was the descriptive method and analytical techniques using the unemployment rate, fully employed, and underemployed formulas. The results showed that the unemployment rate in East Java in the 2019-2020 period increased significantly by 1.92%. Meanwhile, the population working full-time decreased by 3.81%, whereas the population working part-time grew by 1.9%2. This can be due to the unavailability of sufficient employment opportunities for the working-age population in East Java as well as the government policies such as large-scale social restrictions, work from home, and termination of employment relationships by many companies.
Enforcement of Consumer Rights Through Dispute Settlement Resolution Agency to Improve the Consumer Satisfaction Index In Indonesia Bambang Sugeng Ariadi Subagyono; Zahry Vandawati Chumaida; Mochamad Kevin Romadhona
Yuridika Vol. 37 No. 3 (2022): Volume 37 No 3 September 2022
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v37i3.34943

Abstract

Legal protection of consumer rights in essence is the role of the government to protect the interests of consumers in the framework of trade. Violation of consumer protection norms can only be enforced if business actors are willing to voluntarily fulfill consumer demands for the fulfillment of consumer rights that have been violated by business actors. However, if the business actor is not willing to carry it out voluntarily, while the consumer assumes that the business actor concerned has violated the consumer protection norms stipulated by the UUPK and is detrimental to the consumer, then the enforcement of the consumer protection norms can only be prosecuted through a dispute specified resolution process in the UUPK. The purpose of establishing the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is to protect consumers and business actors by creating a consumer protection system that contains elements of legal certainty and information disclosure. This study is to analyze the implementation of consumer rights enforcement through the Consumer Dispute Resolution Board in order to increase the consumer satisfaction index, as well as to analyze the obstacles and barriers to consumer rights enforcement through the Consumer Dispute Resolution Board.
Urgensi Pemahaman Perancangan Kontrak dalam Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Desa Kare, Kabupaten Madiun Agus Yudha Hernoko; Erni Agustin; Ghansham Anand; Faizal Kurniawan; Mochamad Kevin Romadhona
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.20979

Abstract

Perkembangan obyek wisata dipengaruhi oleh berbagai komponen yang masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda dan saling menunjang satu dengan lainnya. Di masa pandemi ini, sektor wisata sangatlah terdampak. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, khususnya UMKM di bidang perancangan kontrak serta memberikan pelatihan agar UMKM dapat memiliki daya saing di era pandemic ini dengan memasarkan produknya di online market place. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan secara hybrid, yang berisi penyampaian materi tentang perancangan kontrak dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, kebijakan pemerintah untuk mendorong peran UMKM dalam menunjang pengembangan pariwisata daerah, yang dilanjutkan dengan tanya jawab (diskusi). Ruang lingkup yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah wilayah Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini juga bekerjasama dengan Yayasan Senyum Desa yang memiliki jaringan di seluruh Indonesia, sehingga kegiatan yang terlaksana secara hybrid tidak hanya diikuti oleh masyarakat desa Kare, Kecamatan kare, Kabuaten Madiun tetapi juga oleh masyarakat di berbagai wilaya di dalam maupun luar Jawa Timur. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, hasil yang diperoleh berupa panduan Teknik perancangan kontrak bagi masyarakat awam yang dapat diterapkan oleh UMKM dalam membuat kontrak. UMKM memiliki peran penting dalam turut mengembangkan pariwisata suatu daerah. Dalam membantu promosi produk local suatu daerah tentu tidak lepas dari kontrak/ perjanjian yang membingkai hubungan hukum para pihak, Dengan demikian, pengetahuan dan ketrampilan di bidang hukum kontrak sangat penting bagi pelaku UMKM.   The Urgency of Understanding Contract Design in the Development and Management of Tourism Objects in Kare Village, Madiun Regency The development of tourism objects is influenced by various components, each of which has different functions and roles that supports each other. During this pandemic, the tourism sector has been badly affected. The purpose of this community service activity is to improve the knowledge and skills of the community, especially MSMEs in the field of contract drafting and provide training so that MSMEs can have competitiveness in this pandemic era by marketing their products in online market places. This community service is carried out in hybrid counseling, which contains the material on contract design in tourism development and management, government policies to encourage the role of MSMEs in supporting regional tourism development, followed by a discussion session. The scope of this community service activity is the Kare Village area, Kare District, Madiun. The implementation of this community service activity is also in collaboration with the Senyum Desa Foundation which has a network throughout Indonesia, so that the activities carried out hybrid are not only joint by the people of Kare village, Kare sub-district, Madiun, but also by communities in various regions inside and outside East Java. With the implementation of this activity, the results obtained are in the form of a contract drafting technique guidance for ordinary people that can be applied by MSMEs in making contracts. MSMEs have an important role in developing tourism in an area. In assisting the promotion of local products in an area, of course, it cannot be separated from contracts/agreements that frame the legal relationship of the parties. Thus, knowledge and skills in the field of contract law are very important for MSME actors.  
Examining Sustainability Dimension in Corporate Social Responsibility of ExxonMobil Cepu: An Overview of Socio-Cultural and Economic Aspects Mochamad Kevin Romadhona; Bambang Sugeng Ariadi Subagyono; Dwi Agustin
Journal of Social Development Studies Vol 3 No 2 (2022)
Publisher : Department of Social Development and Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsds.5038

Abstract

Abstract Sustainability in corporate social responsibility is essential. ExxonMobil Company, engaged in natural resource exploration, plays a vital role in realizing sustainability in corporate social responsibility. The concept of sustainability is closely related to the 3Ps (profit, people, and planet), which John Elkington discovered. The company's commitment to implementing CSR programs and the benefits provided are based on sociocultural and economic conditions underlying this research. This study aims to identify the benefits of CSR programs in sociocultural and economic aspects and the implementation of sustainability in corporate social responsibility. The method used is descriptive quantitative with an observational approach, as well as an in-depth, in-depth review technique to support the findings of field data. The sociocultural and economic aspects of the research are categorized into eight main categories. Field findings show that in several types, ExxonMobil's CSR program can still not benefit the community of Ringintunggal village, Gayam, Bojonegoro Regency. Keywords: Sustainability, Corporate Social Responsibility, Socio-Cultural Benefit, Economic Benefit Abstrak Perusahaan ExxonMobil yang bergerak dalam bidang eksplorasi sumber daya alam memegang peranan penting dalam mewujudkan keberlanjutan dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep keberlanjutan berkaitan erat dengan profit, people, dan planet (3P) yang dikemukakan oleh John Elkington. Komitmen perusahaan dalam menjalankan program CSR serta manfaat yang diberikan didasari pada sosio-kultural dan ekonomi yang juga mendasari penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi manfaat dari program CSR pada aspek sosio-kultural dan ekonomi serta implementasi keberlanjutan dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif-deskriptif dengan cara observasi dan wawancara mendalam untuk mendukung temuan data lapangaan. Konsep keberlanjutan dalam tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan kebermanfaatan yang berkelanjutan meliputi aspek socio-kultural dan economi k edalam lima kategori utama dengan sembilan pertanyaan. Hasil penelitian dengan menggunakan konsep keberlanjutan dalam tanggung jawab sosial perusahaan minyak pada ExxonMobil Blok Cepu menunjukkan bahwa dari sembilan kategori item hanya lima yang memiliki kebermanfaatan secara socio-kultural dan ekonomi. Hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan ExxonMobil cukup berkomitmen dalam mengimplementasikan konsep keberlanjutan dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga perlu adanya eveluasi terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan yang akan datang. Kata Kunci: Sustainability, Corporate Social Responsibility, Manfaat Sosio-Cultur, Manfaat Ekonomi
Literasi Tentang Penyakit Menular Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Melalui Mekanisme OPP Irfan Wahyudi; Rachmah Ida; Toetik Koesbandiarti; Sri Endah Kinasih; Delta Bayu Murti; Mochamad Kevin Romadhona
Journal of Urban Sociology Volume 6 No 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/jus.v1i1.2750

Abstract

Infectious diseases always go hand in hand with migration. Patterns of interaction and behavior in the process and during migration have consequences for disease transmission. Therefore, this research was conducted to determine literacy in infectious diseases for prospective Indonesian Migrant Workers. This research method uses descriptive with a qualitative approach. The research location was determined purposively, namely at the Technical Implementation Unit of the Indonesian Migrant Worker Protection Agency (UPT BP2MI) in the East Java Region. Data collection began with in-depth interviews of six people. Apart from in-depth interviews, they also conducted Focus Group Discussions (FGD) for PMI candidates who took part in the OPP. After the data is collected, and data analysis. The findings of this study resulted in prospective Indonesian Migrant Workers who go abroad do not understand the forms of disease transmission. The development of knowledge literacy on infectious diseases for PMI candidates is very weak due to Law Number 39 of 2004 and Law Number 18 of 2017, which have not fully provided protection in the health aspect on placement and post-placement, provision of materials on healthy lifestyles in order to prevention of disease transmission is still considered not very important for UPT BP2MI and UPT BP2MI lacks coordination with the East Java Provincial Health Office regarding OPP material. As a result, the literacy of prospective Indonesian Migrant Workers regarding disease transmission is very weak.Keywords: Indonesian Migrant Workers; Disease Transmission Literacy; Migration and Disease
Indonesia-Timor Leste Maritime Boundaries on Exclusive Economic Zone: Equitable Principle Dina Sunyowati; Pradnya Paramitha Putri Ariadhi; Mochamad Kevin Romadhona; Alaa Basil Baqer Alfadhel
Lex Scientia Law Review Vol 7 No 1 (2023): Law, Justice, and Development: Theories and Practices in Indonesia and Global Con
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lesrev.v7i1.66126

Abstract

The boundaries of the sea area between one country's territory affect the sovereignty in the sea territory of another country. Indonesian Sea borders several countries, both in the EEZ and on the continental shelf. However, Indonesia has not yet finalized the determination of its maritime border with Timor Leste. The undetermined maritime boundary between Indonesia and Timor Leste affects the sovereignty of Timor Leste and affects Indonesia's space for movement. The purpose of this study is to find out the provisions and principles of determining maritime boundaries between the countries of Indonesia and Timor Leste. The method in this research is normative research with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of this study indicate that the Government of the Republic of Indonesia in determining territorial boundaries negotiates to determine how to draw maritime boundaries between the two countries by applying equitable principles. The process of negotiating maritime boundaries between Indonesia and Timor Leste with equitable principles can be a solution thus maritime boundaries between the two countries are immediately agreed upon
Co-Authors Agus Suhariono Agus Yudha Hernoko Aktieva Tri Tjitrawati Alaa Basil Baqer Alfadhel Bambang Sugeng Ariadi Subagyono Defid Tri Rizky Delta Bayu Murti Dina Sunyowati Dwi Agustin Erni Agustin Faizal Kurniawan Ghansham Anand Hilda Yunita Sabrie Irfan Wahyudi Irma Wati Muammar Zaid Nampira Muhammad Indra Yanuardi Nabila Rizky Maulida Pradnya Paramitha Putri Ariadhi Rachmah Ida Septi Ariadi, Septi Siti Uswatun Khasanah Sri Endah Kinasih Toetik Koesbandiarti Zahry Vandawati Chumaida