Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS FAKTOR KEMENANGAN PARTAI POLITIK DI KOTA BATAM PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 BERDASARKAN LEGITIMASI UNDANG-UNDANG Askarmin Harun
PETITA Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol. 1 No. 1 Juni 2019
Publisher : PETITA

Kemenangan parpol membutuhkan strategi politik yang tidak datang hanya dengan kerja keras dan mesin gerak partai. Pada kesempatan kali ini penulis mencoba menganalisis terkait faktor-faktor kemenangan partai politik yang ada di kota batam, khususnya partai demokrasi indonesia perjuangan kota batam pada pemilu legislatif 2019.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NO.7 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA TANJUNGPINANG (Studi Kasus pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjung Pinang) Askarmin Harun
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

This study aimed to analyze the compatibility between the implementation of gender mainstreaming is implemented by the Regional Regulation No. 7 Year 2011. This research was conducted at the Department of Financial Management and Asset (DPKAD) city of Tanjung Pinang. This research was conducted using the case study method. The results of this study shows the implementation of gender mainstreaming in the town of Tanjung Pinang. However, the gender mainstreaming only in activities carried out and is not accompanied by a budget allocation so that gender mainstreaming, not in accordance with Regional Regulation No. 7 Year 2011 on Gender mainstreaming is endorsed by the government.Keyword: implementation regulation, PUG and PPRG Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara penerapan pengarusutamaan gender yang dilaksanakan dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011. Penelitian ini dilakukan di Departemen Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKAD) Kota Tanjung Pinang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pengarusutamaan gender di kota Tanjung Pinang. Namun, pengarusutamaan gender hanya dalam kegiatan yang dilakukan dan tidak disertai dengan alokasi anggaran sehingga pengarusutamaan gender, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender yang disahkan oleh pemerintah.Kata Kunci: peraturan pelaksanaan, PUG dan PPRG

PEMANFAATAN GOOGLE DRIVE DALAM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Askarmin Harun
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Reformasi 1998 menunjukkan adanya gerakan sosial masyarakat yang mendorong adanya perubahan terhadap krisis multidimensi dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan Birokrasi. Perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Reformasi pada bidang birokrasi menjadi bagian yang cukup penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Reformasi Birokrasi dapat mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance), profesional dan berintegritas tinggi baik pada pemerintahan pusat maupun daerah. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah adalah bentuk kongkrit penerapan nilai-nilai reformasi birokrasi yang akuntabel dan terukur. Seiring perkembangan zaman yang didorong dengan kemajuan teknologi, pemanfaatan media dapat digunakan sebagai penunjang pelaksanaan reformasi birokrasi. Pemanfaatan media juga dapat membuat pelaksanaan reformasi birokrasi terlaksana secara transparan dan akuntabel.

PERANAN CAMAT DALAM MEMBINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUNTAN SINGINGI Sahri Muharam; Alsar Andri; Askarmin Harun
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Ketidakseriusan desa dalam pengadminsitrasian dapat dilihat pada tidak tertatanya buku administrasi secara baik, adanya sekretaris desa yang ditetapkan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS atau sekarang lebih dekat dengan sebutan Aparatur Sipil Negara), adanya penempatan pendamping desa dan banyak di antara desa yang ingin mengubah statusnya ke kelurahan kesemuan ini dikarenakan berawal ketidakmapanan desa dalam pengadministrasian.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan camat dan faktor-faktor penghambat dalam membina administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Benai Kabupaten Kuntan Singingi.Metode penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan tingkat eksplanasi deskriftif dan menggunakan analisa data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini melihat mengenai peranan camat yang tertuang dalam Peraturan Pemeritah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15 Ayat 1 Butir F dan Ayat 2 Butir D yakni, membina atau pembinaa penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan Demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.Dilihat dari hasil penelitian rekapan bahwasaannya camat kurang berperan dalam pembinaan yang terkhusus pada pembinaan administrasi yang berada pada kategori angka 43 %.

Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Membantu Tugas Lurah Ryan Anggria Pratama; Askarmin Harun
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

AbstractThe underlying consideration of this research is that given the increasingly growing the urban village chief’s duty in the field of government, development and community empowerment, the presence and role of Social Institution is very much needed to assist the urban village chief’s duty in the implementation. This research was conducted in Bukit Cermin Urban Village Tanjungpinang City which is the best Urban Village of Riau Islands in the year 2015. This study aims to determine the role and constraints of Social Institutions in assisting the The urban village chief’s duty in the field of development in Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang. The results of the study found that the role of Social Institutions in assisting the urban village chief in the development of Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang includes educational inspirator, environmental facilitator, entrepreneurial motivator, order mediator and development initiator. Then that hamper the role of social institutions in assisting the urban village chief’s duty in the field of development such as lack of support from the local government, does not occur the process of good regeneration, and inequality in the coaching of social institutions. The authors argue that the obstacles that occur because the Regional Government of Tanjungpinang City just issued a Regional Regulation on Social Institutions in 2016, so that in previous years for the city of Tanjungpinang only refers directly to the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 5 of 2007 on Guidelines Setup of Social Institutions without more specific rules. Keywords: roles, social institutions, development AbstrakPertimbangan yang mendasari penelitian ini adalah mengingat tugas lurah yang semakin bertambah dibidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka kehadiran dan peranan Lembaga Kemasyarakatan teramat sangat dibutuhkan guna membantu tugas lurah dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang yang merupakan Kelurahan terbaik se-Kepulauan Riau pada Tahun 2015. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan hambatan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah di bidang pembangunan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ditemukan bahwa peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan di kelurahan bukit cermin kota Tanjungpinang meliputi Inspirator pendidikan, Fasilitator lingkungan, Motivator kewirausahaan, Mediator ketertiban, dan inisiator pembangunan. Kemudian yang menghambat peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan seperti minimnya dukungan dari pemerintah daerah, tidak terjadi proses kaderisasi yang baik, dan ketidakmerataan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan. Hambatan itu terjadi dikarenakan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungpinang baru mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarkatan pada Tahun 2016, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya untuk Kota Tanjungpinang hanya mengacu langsung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan tanpa peraturan lebih khusus Kata Kunci: peranan, lembaga kemasyarakatan, pembangunan

Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Kota Pekanbaru alsar andri; askarmin harun
Kemudi Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.282 KB)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru Provinsi Riau diberikan wewenang oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia untuk menjalankan fungsinya mensejahterakan anak-anak terlantar yang ada di Provinsi Riau, Kepulaun Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Metode penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan tingkat eksplanasi deskriftif dan menggunakan analisa data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini melihat pelaksanaan tiga fungsi yakni pelayanan remaja putus sekolah terlantar di dalam panti, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan, pelaksanaan jaringan kerja dan kemitraan serta monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan pelayanan yang belum terlaksana secara baik dari enam fungsi yang diemban.

Analisis Motivasi Kerja Pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi alsar andri; Askarmin Harun
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.178 KB)

The General Affairs Staff of the Regional Secretariat of Kuantan Singingi Regency in carrying out their dutie and functions within the last five years, namely 2012 to 2016 where during the five year the realization of theactivities never reached the target so the activity funds that were not implemented were returned to the State treasury. Likewise with the number of activities the experience fluctuations even thought activities should incrase every year. Motivation given by the General Section of the Regional Secretariat of Kuantan Singingi Regency to employes was similar to allowance wherein the last five years the performance allowances and job allowances had not changed only welfare benefit had increased. Judging from the type of research this type of research is a descriptive expendited survey and quantitative and qualitative data analysis. The sample in this study is the Civil Service State (ASN) General Section of the Regional Secretariat of Kuantan Singingi Regency in 2016, amouting to 15 people. The result of the study of the overall response weight of respondents 1158 with the average response of respondent is 3.86 which is on the interval scale 3.41-4.20, this shows that responses of respondent to the analysis of employe motivation at the General Section of the Regional Secretariat of Kuantan Singingi Regency is agree or equal to the motivation needed to carry out their duties.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Kenaikan Tarif Dasar Listrik (Studi Kasus Pada PT.PLN Bright Batam) Sanca Sariana Langoday; Linayati Lestari; Askarmin Harun
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.087 KB)

Pada tahun 2016 pemerintah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga yang mengatur mengenai tarif tenaga listrik bagi pelanggan PLN. Di dalam kebijakan ini, golongan pelanggan R-1/TR 900 KVA yang tergolong keluarga mampu tidak lagi mendapat subsidi harga dari pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah mengenai tarif dasar listrik (TDL) di Kota Batam tahun 2016. Sedangkan manfaat penelitian dalam skripsi ini meliputi manfaat teoritis yaitu Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah mengenai tarif dasar listrik (TDL) di Kota Batam tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang berusaha menggambarkan kenyataan serta keadaan objek yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat untuk dianalisis secara mendalam. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan PT. PLN (Bright) Batam terhadap kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tahun 2016 belum diimplementasikan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan keterbatasan informasi pelaksana dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian penulis menyarankan agar PT. PLN (Bright) Batam perlu melakukan sosialisasi yang lebih efektif agar masyarakat tidak merasa kaget dengan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tersebut.

KEBIJAKAN STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA DI KELURAHAN MUARA LEMBU KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Sahri Muharam; Alsar Andri; Askarmin Harun
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v6i2.4465

Strategi harus disertai dengan kebijakan agar satu sama yang lainnya saling mendukung. Tergambar pada kebijakan strategi pengembangan pariwisata di Kelurahan Muara Lembu Kabupaten Kuantan Singingi, ada yang tidak sinkron. Strategi yang diterapkan sudah baik, namun kebijakannya tidak mendukung, juga tidak memberikan hasil yang baik. Tentu hal ini akan menimbulkan persoalan tersendiri, sehingga apa yang hendak dicapai dalam pengembangan kepariwisataan akan menjadi terhambat. Objek wisata yang menjadi perhatian untuk dilakukan pengembangan melalui strategi-strategi adalah objek wisata Panorama Bukik Cokiak dan Tepian Pantai yang berada di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey, dengan tingkat eksplanasi deskriptif serta menggunakan analisis data kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dengan informan pihak yang berkaitan kebijakan strategi pengembangan pariwisata di Kelurahan Muara Lembu Kabupaten Kuantan Singingi. Objek wisata Panorama Bukik Cokiak dan Tepian Pantai ini, potensi alam dan budaya masyarakatnya belum dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan strategi yang tepat untuk mengembangkan objek wisata ini. Mengingat objek wisata Panorama Bukik Cokiak dan Tepian Pantai merupakan objek wisata andalan dan unggulan di Kecamatan Singingi. Kata Kunci : Kebijakan, Strategi dan Pariwisata.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PENYERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012 Alsar Andri; Askarmin Harun; Timbul Dompak
Dialektika Publik Vol. 3 No. 2 (2019): Dialektika Publik
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya. Tujuan penelitiaan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Riau tahun anggaran 2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey, tingkat eksplanasinya deskriptif serta menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan penyebab faktor rendahnya penyerapan anggaran tersebut adalah : Faktor administrasi, faktor waktu, faktor perencanaan kegiatan yang tidak matang, faktor dalam memahami peraturan, faktor lelang, faktor lambatnya pengesahan APBD 2012, faktor perpindahan pejabat/pegawai dan faktor Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII di Provinsi Riau tahun 2012. Kata Kunci : Penyerapan Anggaran ABSTRACT Budget absorption is one indicator of the success of Regional Work Units in carrying out their programs. The purpose of this research is to find out the factors that caused the low absorption of the budget in the Regional Work Unit in Riau Province in the 2012 fiscal year. This study used survey research methods, the level of exploration was descriptive and used qualitative data analysis. The results of this study conclude that the causes of the low absorption of the budget are: Administrative factors, time factors, non-mature activity planning factors, factors in understanding regulations, auction factors, factors in slowing down the 2012 APBD, factor transfer of functionary and National Sports Week factors ( PON) XVIII in Riau Province in 2012. Keyword : Absorbtion of Budget

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search