Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sasana Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Abdi Bhara
Sugeng
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS Prangga Budi Laksana; Sugeng
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v5i1.91

Abstract

Dalam perkara pidana yang melibatkan anak, batasan usia sangat penting dipahami, karena digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana dapat dikategorikan sebagai anak atau bukan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan batas pada usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun. Melalui perbandingan dua putusan pengadilan, yaitu perkara yang melibatkan Abdul Qodir Jaelani (13) dengan nomor perkara 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM dan perkara yang melinatkan Neneng Aisri dengan nomor perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN.BKS. Perbandingan dua kasus tersebut, menunjukkan tidak adanya persamaan di muka hukum (Equality Before the Law) antara Neneng Aisri dengan Abdul Qodir Jaelani. Tulisan ini akan membahas penerapan keadilan restoratif melalui pendekatan diversi terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas. Berbagai program pembinaan bagi anak yang menjalani hukuman pidana, harus sesuai dengan bakat dan minat mereka serta jenis pembinaan harus bersofat positif, tentu saja tidak sekedar mengisi waktu anak di lembaga pembinaan khusus anak, akan tetapi yang bermanfaat bagi anak, setelah anak keluar dari lembaga pembinaan ini sehingga anak dapat mengembangkan potensi dirinya dikemudian hari. Metoda penelitian yang digunakan dalam peneitian ini adalah yuridis normatif melalui kajian studi pustaka.
Analisis Hukum Terhadap Penyedia Jasa Pernikahan Siri Secara Online Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Meilya Nur Prianjani; Sugeng; Esther Masri
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v4i2.687

Abstract

News of legal marriages or unregistered marriages often becomes a polemic that results in unclear marital status, this has a negative impact on the parties involved, both wives, husbands and children. Where it is clearly regulated in the Compilation of Law Articles 5 and 6 that marriages must be registered before the Marriage Registrar (PPN) and registered with the KUA. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Article 2 paragraph (2) states that: Every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. This is because marriages must be carried out in accordance with the applicable terms and pillars which are then ratified before the law through marriage registration. This study aims to identify and analyze the phenomenon of online unregistered marriages in Jakarta in particular and the various legal problems caused by the online practice of unregistered marriages and examines unregistered marriages by using unregistered marriage service providers spread through social media. The target to be achieved in this research is to provide ideas in the development of legal science, especially in the field of marriage law. Based on these conclusions, the authors suggest the need for public awareness to be able to understand that whatever the reason, the negative impacts of unregistered marriages outweigh the benefits. The issue of legal or unregistered marriages often becomes a polemic which results in the unclear marital status that occurs, this has a negative impact on the parties involved, both wives, husbands and children. Keywords: online serial marriage, service provider
EDUKASI HUKUM BAGI PESERTA DIDIK SMK FADILAH TANGERANG SELATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CYBERSTALKING DAN CYBERBULLYING DI KALANGAN PELAJAR Adi Nur Rohman; Sugeng
Abdi Bhara Vol 1 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.812 KB) | DOI: 10.31599/abhara.v1i2.1573

Abstract

Cyberstalking dan cyberbullying menjadi salah satu dampak laten dari kemajuan teknologi yang demikian cepat. Kemunculan berbagai media sosial yang tidak diimbangi dengan kecakapan dalam memanfaatkannya, menciptakan celah transformasi kejahatan seperti tindakan penguntitan (stalking) dan perundungan (bullying). Sejauh ini, tindakan penguntitan dan perundungan via jejaring sosial di Indonesia masih dianggap hal yang sepele meski sebenarnya berdampak yang sangat serius terhadap perkembangan dan psikologis seseorang khususnya kalangan remaja. Mitra dari kegiatan pengabdian ini adalah SMK Fadilah yang berlokasi di wilayah Tangerang Selatan. Di antara permasalahan yang dihadapi mitra adalah minimnya pengetahuan terkait jenis dan dampak yang ditimbulkan akibat tindakan cyberstalking dan cyberbullying. Selain itu, mitra juga dihadapkan pada permasalahan minimnya pemahamanya terkait aspek hukum siber pada tindakan cyberstalking dan cyberbullying. Kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi dalam bentuk seminar dan edukasi konsep dan regulasi terkait hukum siber dan teknologi informasi, dengan luaran peningkatan pemahaman peserta terkait identifikasi, pencegahan dan penanggulangan cyberstalking dan cyberbullying. Solusi kedua dengan penyelenggaraan pendampingan bagi peserta didik untuk bisa lebih memahamkan secara langsung akan materi yang telah disampaikan.
Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Peserta Magang Melalui Jalur Non-Litigasi Mila Wijayanti; Sugeng; Sri Wahyuni
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v5i1.849

Abstract

Pada dasarnya penyelenggaraan program pemagangan untuk mencapai kadar kualitas dan kompetensi kerja dibidang tertentu sebagai bagian dari sistem ruang lingkup pelatihan kerja dalam rangka penguasaan keterampilan bidang tertentu. Dalam penguasaan materi, peserta magang diposisikan pada pekerjaan paruh waktu melalui perjanjian kerja waktu tertentu, dan bukan pekerjaan bersifat utama yang umumnya dilakukan karyawan tetap pada perusahaan. Penelitian ini melakukan studi kasus pada PT. Yhi Shen Industrial, untuk menganalasis permasalahan mengenai apakah perjanjian pemagangan yang telah dibuat sudah di penuhi oleh PT. Yhi Shen Industrial dan bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan secara Non-Litigasi. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-yuridis, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum dengan pendekatan kasus dan bahan hukum primer yang digunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan program magang pada PT. Yhi Shen Industrial ditemukan fakta dilapangan bahwa perjanjian magang pada PT. Yhi Sen Industrial belum sepenuhi di penuhi. Hal ini di sebabkan masih adanya penyimpangan ketentuan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemagangan. Kata kunci : Perjanjian, Magang, Pemagangan, Sengketa.
Co-Authors Adi Nur Rohman Masri, Esther Meilya Nur Prianjani Mila Wijayanti Prangga Budi Laksana Sri Wahyuni