<![CDATA[Kebijakan nasional untuk pengentasan permukiman kumuh dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah program 100-0-100. Bertolak dari kebijakan tersebut pemerintah melalui Kemenpupera meluncurkan program NUSP yang konsen terhadap pengentasan kekumuhan namun berbasis kepada partisipasi masyarakat dengan harapan program tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah. Adapun tujuan penelitian adalah 1) Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam program NUSP di wilayahkumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram ItamKiri, 2) Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam program NUSP di wilayah kumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam Kiri, 3) Menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam program NUSP di wilayah kumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam Kiri. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan pengambilan sampel secara Proportionate stratified random sampling, dimana jumlah sampel sebanyak 39 responden. Penentuan jumlah sampel mempergunakan metode Slovin dengan pengolahan data secara deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa partisipasi masyarakat dalam program NUSP Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam Kiri dari segi bentuk yang paling dominan adalah patisipasi dalam bentuk fisik (tenaga) yaitu 27%, dari segi tingkat partisipasi yang paling tinggi adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan yaitu 33%. Faktor Internal Masyarakat di tinjau dari segi: usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan dan penghasilan/pendapatan. Dari faktor usia partisipasi yang paling dominan adalah masyarakat dengan kisaran umur 30-39 tahun yaitu 48.7%, faktor jenis kelamin yang terbesar adalah laki-laki dengan jumlah 71.8%, faktor pendidikan partisipasi terbanyak pada tingkat pendidikan SD-SMP/MTS 51.3%, faktor pekerjaan sebagian besar yaitu bekerja sebagai petani 41.0%, dari faktor penghasilan di dominasi oleh masyarakat berpengahsilan Rp.1.500.000-2.500.000 yaitu 48.7%. Faktor eksternal kepemimpinan stakeholder yang mendorong partisipasi masyarakat yaitu 38.5% tergolong aktif.]]>
