Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara
Radityo Pramoda
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH OGAN KOMERING ILIR (OKI) NOMOR 9 TAHUN 2008 TERHADAP PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM DARATAN Radityo Pramoda
Jurnal Borneo Administrator Vol 7 No 3 (2011)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.893 KB) | DOI: 10.24258/jba.v7i3.78

Abstract

This research aims to review the implementation of the new provisions of Local Regulation No. 9/2008, about the Management of Lebak, Lebung, and Rivers in Ogan Komering Ilir, which has become the autonomous village, and knowing how it works. Analysis of the research was conducted by using descriptive exploratory method, through qualitative approach, supported by primary and secondary data. The results show, that policy transformation of the management of inland waters by enactment of Local Regulation No. 9/2008, has provided greater access to the community to utilize the fish resources; the authority of the village to arrange lebak, lebung, and river is becoming much wider; the less optimal implementation of Local Regulation No. 9/2008, is caused by the apparatus and community who are not ready yet to adopt the value change and new norms. Keywords: implementation of local regulation, management, inland water.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi ketentuan baru Perda OKI No. 9/2008, tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang menjadi otonomi desa serta mengetahui pelaksanaannya. Analisa penelitian menggunakan metode deskriptif eksploratif, melalui pendekatan kualitatif, yang didukung data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa transformasi kebijakan pengelolaan perairan umum daratan dengan berlakunya Perda OKI No. 9/2008, memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya ikan; kewenangan yang dimiliki desa menjadi lebih luas dalam mengatur lebak, lebung, dan sungai; kurang optimalnya implementasi Perda OKI No. 9/2008, dikarenakan aparatur dan masyarakat Desa Berkat belum siap mengadopsi perubahan nilai serta norma baru.Kata kunci: implementasi Perda, pengelolaan, perairan umum daratan.
Kebijakan Penetapan Bitung Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Radityo Pramoda; Tenny Apriliani
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (632.723 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i2.238

Abstract

The Bitung Special Economic Zone (SEZ) is a regional development policy specially devised to drive economic growth based on well-set-up infrastructures, and incentives. The role of central government in supervising the policy is very important in coping with each negative impact, both economic as well as social. The sole purpose of this qualitative research is to study the implementation of the regional development policy of Bitung as a Special Economic Zone. The analysis had been carried out with a case study approach, and then descriptively elaborated, and resulted in the finding of: (1) the previous development and infrastructure blueprint at the Bitung City level have so far been in line with the SEZ; (2) the SEZ has so far been attracting industry-based investment and creating work for the labors; (3) the formulated local regulations have been considered enough in giving legal security toward investment; (4) the establishment of Bitung as an SEZ has been considered as a sound strategic policy; and (5) the readiness of Bitung as an SEZ has been deemed adequate, despite the facts that it still needed minor adjustments in a few aspects, such as: better socialization, acceleration of land relinquishment, and increasing electricity/power.Keywords: Policy, Bitung Determination, Special Economic Zone (SEZ).Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung merupakan kebijakan pengembangan wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang didukung infrastruktur berkualitas, serta pemberian kemudahan (insentif). Fungsi pemerintah pusat mengawal KEK Bitung, sangat penting untuk mencegah timbulnya dampak negatif secara ekonomi dan sosial. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembangunan ekonomi dan penetapan kebijakan Bitung sebagai KEK. Analisis kajian dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus, yang dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pembangunan yang telah ada maupun pengembangan rencana infrastruktur pada kawasan Kota Bitung sudah mendukung KEK; (2) KEK Bitung telah menciptakan investasi berbasis industri dan penyerapan tenaga kerja; (3) regulasi lokal yang dibentuk sudah memberikan kepastian hukum kepada investor; (4) Penetapan KEK Bitung merupakan kebijakan strategis pemerintah yang tepat; (5) kesiapan Bitung menjadi KEK secara umum sudah memadai, tetapi masih perlu untuk melaksanakan: sosialisasi kepada masyarakat, percepatan eksekusi pembebasan lahan, dan penambahan daya listrik.Kata kunci: Kebijakan, Penetapan Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Co-Authors Tenny Apriliani