Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Fiqh Pandemi: Tinjauan Kritis terhadap PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dengan Pendekatan Sadd al-Dhari’ah Ja'far Shodiq; Muh. Mahrus Ali Ridho; Mufidul Abror
Akademika Vol 14, No 02 (2020): Akademika
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/adk.v14i02.218

Abstract

Presiden Indonesia memulai mengadakan pembatasan interaksi sosial mulai dari tingkat dasar sampai regional untuk mencegah penyebaran virus Corona di bebrapa wilayah Indonesia. Virus Corona adalah virus yang membahayakan dan pembatasan ini sangat penting sekali apalagi di wilayah-wilayah yang masyarakatnya tidak bisa diatur dan tidak memungkinkan untuk mencegah meluasnya virus tersebut di wilayah-wilayah itu. Karena virus Corona telah memakan korban lebih dari seribu orang. Data korban ini tertanggal 28 Maret 2020. Pembahasan Ini dianggap sebagai bagian dari pembelajaran normatif yg konseptual. Sedangkan tema dari pembahasan ini adalah; Regulasi tentang Penerapan Pembatasan interaksi sosial. Sasaran dari pembelajaran ini adalah; 1. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum di Indonesia yang mengatur tentang pembatasan interaksi sosial mulai dari tingkat lokal sampai regional. 2.Pengetahuan tentang pembatasan interaksi sosial ditunjumau dari sisi pemutusan mata rantai virus. Sedangkan hasil dari pembahasan ini adalah; 1. Regulasi yang dipakai presiden untuk pembatasan interaksi sosial pada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Seperti pada ayat 1 pasal 4 yang didalamnya mencantumkan larangan bepergian ke sekolahan untuk belajar dan larangan bepergian ke tempat kerja untuk bekerja yang hal ini termasuk bagian dari pembatasan terhadap hak-hak kemanusiaan, 2. Pembatasan ini dinilai  menjadi wasilah untuk menjaga nyawa masyarakat Indonesia namun di sisi lain mencabut pembatasan ini hukumnya wajib.The President of Indonesia began to implement social restrictions ranging from local to regional level to prevent the spread of the Corona virus in several parts of Indonesia. The Corona virus is a dangerous one and these restrictions are very important, especially in areas where the community cannot be controlled and it is not possible to prevent the spread of the virus in these areas. Moreover the Corona virus has killed more than a thousand people. The Corona deaths data is dated March 28, 2020. This study is considered as part of conceptual normative one. While the theme of this study is the Regulation on the implementation of social interaction restrictions. The objectives of this study are; 1. the understanding of legal principles in Indonesia that regulate the social interaction restrictions from local to regional levels. 2. the understanding of social interaction restrictions viewed from the breaking of the chains of infection. While the results of this study are; 1. The regulation used by the president to implement social interaction restrictions are the government regulation number 21, 2020. As in paragraph 1, article 4, which includes the prohibition on going to school and traveling to work which is part of the restrictions on human rights, 2. These restrictions are considered to be a means of protecting the lives of the Indonesian people but on the other hand lifting the restrictions is obligatory.
ILLUSTRATION OF EDUCATIONAL CONCEPTS FOR CHILDREN IN LEARNING PROBLEMS Mufidul Abror; An'im Fattach
Jurnal Scientia Vol. 12 No. 01 (2023): Education, Sosial science and Planning technique
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/scientia.v12i01.1225

Abstract

Education is a human right, therefore education must be enjoyed by all Indonesian citizens. Children with learning problems also have the same rights in obtaining proper education. Children with learning problems include children with special needs, this means that the form of educational services provided is also special. The education system for children with special needs is currently more embodied in the form of special education arrangements. However, there is a tendency for the education system to lead to a very flexible mainstreaming concept. In line with this concept, a model of extraordinary education services emerged called the inclusion model , which emphasizes full integration, eliminating the label of children (normal or not normal) with the principle of education for all .