Garuda - Garba Rujukan Digital

Muhammad Nabawi

Unknown Affiliation

Author-ID : 3471734

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Pertimbangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Mengenai Nikah Hamil Muhammad Nabawi; Suyud Arif; ahmad Sobari
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 2, No 2 (2018): MIZAN
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v2i2.91

Abstrac.The marriage is one of the bonds that makes halal a woman and man to channel her sexual instincts. Relationships that are not based on a marriage bond is prohibited by Allah SWT. Because the act is adultery, the result will be an out-of-wedlock pregnancy that will result in the family and children it contains. Pregnancy outside of marriage is a disgrace, therefore to keep the good name of family and children in the womb, marriage becomes the best solution for the perpetrator. Marriage in the circumstances of pregnant women due to adultery is called pregnant marriage. The number of pregnant marriage cases is the background of the authors to conduct research in KUA Parung District Bogor Regency on the analysis of views KUA Head Parung District Bogor regency of pregnant marriage, including the legal basis used and the reason in married pregnant women, whether it is in accordance with the rule of law Islam or not. Research in this thesis is field research with interview method to Head of KUA Kecamatan Parung Bogor Regency. The authors claim that the view of Head of KUA Parung Sub-district of Bogor Regency toward pregnant marriage is in accordance with Islamic law and applicable law rules.Keyword: Judge Considerations, Pregnant Marriage, KUA Parung District Abstrak.Pernikahan adalah salah satu ikatan yang membuat wanita dan pria halal menyalurkan insting seksualnya. Hubungan yang tidak berdasarkan ikatan pernikahan dilarang oleh Allah SWT. Karena tindakan itu adalah perzinahan, hasilnya adalah kehamilan di luar nikah yang akan mengakibatkan keluarga dan anak-anak yang dikandungnya. Kehamilan di luar nikah adalah aib, oleh karena itu untuk menjaga nama baik keluarga dan anak-anak dalam kandungan, pernikahan menjadi solusi terbaik bagi pelaku. Pernikahan dalam keadaan wanita hamil karena perzinahan disebut pernikahan hamil. Kasus perkawinan hamil merupakan objek utama penulis untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Parung Kabupaten Bogor tentang analisis pandangan KUA Kepala Kecamatan Kabupaten Bogor tentang perkawinan hamil, termasuk dasar hukum yang digunakan dan alasan pada ibu hamil yang menikah, apakah itu sesuai dengan aturan hukum Islam atau tidak. Penulis menyimpulkan bahwa pandangan Kepala KUA Kecamatan Parung Kabupaten Bogor terhadap pernikahan nikah telah sesuai dengan hukum Islam dan aturan hukum yang berlaku.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Nikah Hamil, KUA Kecamatan Parung

PENGARUH OPINI AUDIT, TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2016-2021 Shalawati; Muhammad Nabawi; muhammad lutfi; siti maisyarah
JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi & Pembangunan Vol. 9 No. 1 (2023): JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi dan Pembangunan
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah secara simultan terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (time series). Metode analisis data yaitu dengan menggunakan uji persamaan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa; Opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021. Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021. Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021. Secara simultan opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021. Opini audit, tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan ukuran Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2021 sebesar 82,4%. Sisanya 17,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. seperti tingkat kemandirian daerah, status daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain

Title

Found 2 Documents
Search

Abstract

Abstract

Title Search

Found 2 Documents Search

Abstract

Abstract

Title

Found 2 Documents
Search