<![CDATA[Dalamperkembangan globalisasi kemajuan di tengah – tengah kehidupan suatu Negara, sering menghadapi berbagai persoalan baik secara internal dan eksternal da;amsuatu Negara. Sehingga dengan berjakan perkembangan yang ada, dibutuhkan suatu pengelolaan sistem pemerintahan yang baik dalam mencapai sasaran ataumenjalankan program dalam mencapai tujuan nasional. Otonomi daerah dipandang perlu untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kewenangan yangluas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara merata dan berimbang yang didalamnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan termasuk untukmengelola segala potensi dan sumber daya alam di daerah maupun sumber daya manusia.Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaanpembangunan secara efektif dan efesien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran.Manado merupakan salah satu kota besar di Indonesiadimana masih banyak terjadi beberapa masalah dalam penerimaan Retribusi Parkir yang belum dikelola secara optimal. Retribusi Daerah selain sebagai salah satusumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemarintah daerah salah satunyaadalah retribusi parkir.Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannyadilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran DinasPerhubungan Kota Manado.Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado menjabarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahdalam suatu kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum. Key words: Retribusi Parkir]]>
