Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MAMASA Rinawati Rinawati; Muhammad Syaeba; Ahmad Saleh
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 2, No 2 (2020): Peqguruang, Volume 2, No.2, Nopember 2020
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.006 KB) | DOI: 10.35329/jp.v2i2.1551

Abstract

Seiring perkembangan peradaban umat manusia tidak pernah lepas dari kehadiran institusi yang ada didalam masyarakat moderent yang dikenal sebagai birokrasi. Birokrasi mempunyai kewajiban untuk mensejahtarakan serta memberikan pemenuhan keburuhan rakyat atau masyarakat. Kehadiran birokrasi menjadi instrumen penting di dalam masyarakat. Patologi birokrasi lahir dari sebuah kesalahan seperti merit sytem dan exceed needs. Patologi birokrasi adalah penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan, dan ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku di dalam birokrasi. Penelitian dengan judul “Patologi birokrasi dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten mamasa” dengan rumusan masalah bagaimana patologi birokrasi dalam pelayanan pablik dan faktor-faktor penyebab terjadinya patologi birokrasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui patologi birokrasi dan untuk mengetahui fator penyebab patologi birokrasi terhadap pelayanan pablik di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Mamasa. Penelitian inimenggunakan metode deskriftif kualitatif dengan sumberdata yang digunakan adalah data-data primer dan data sekunder.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PULLIWA KECAMATAN BULO KABUPATEN POLEWALI MANDAR ahmad saleh; basuki rahmad; mukhlis hannan
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 4, No 1 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.1, Mei 2022
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v4i1.2448

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah penduduk serta membangun dan mengelola potensi desa yang ada. Oleh karena itu, pemerintah desa menciptakan kegiatan komersial yang didasarkan pada pendapatan awal desa dan bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara pemberdayaan masyarakat Desa Priwa. Penelitian ini menggunakan teori Chambers tentang pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi yang menganut nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan baru “people-centric, participatory, empowerment, dan sustainable”. Metode investigasi yang digunakan adalah metode deskripsi kualitatif untuk menjelaskan realitas sekolah kecelakaan saat ini. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara berdasarkan survei, observasi dan dokumen terkait. Hasil survei ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan BUMDes kepada masyarakat desa berjalan dengan baik, diamati dan dicapai atas dasar pengelolaan potensi desa dan produksi tanah masyarakat oleh penduduk desa. Masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan sistem pembayaran dan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga di toko lain.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TAAN KEC. TAPALANG KAB. MUMUJU Abdul Khalik; Andi Nur Alim; Mukhlis Hannan; Ahmad Saleh
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 3, No 2 (2021): Peqguruang, Volume 3, No.2, Nopember 2021
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v3i2.2139

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan suatu keterlibatan masyarakat disemua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat, mulai dari menganalisa situasi, membuat perencanaan, melaksanakan dan mengelola, memonitor dan mengevaluasi, sampai menentukan pendistribusian manfaat dari pengembangan yang dilakukan supaya ada kesetaraan. Dalam penelitian ini berlatar belakang apa saja partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta apa saja faktor yang mempegaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa saja partisipan Masyarakat serta faktor faktor apa saja yang mempegarui Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan Hasil Analisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ditemukan bahwa (1) Terkait pelaksanaan pembangunan di Desa Taan Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju Pemerintah setempat melakukan  Musyawarah di Desa. Tapi sebelumnya juga Pemerintah Desa melakukan Musyawarah kecil-kecilan di Dusun-Dusun. (2) di periode ini, di Desa Taan Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju  dalam hal pembangunan, masyarakat sangat antusias berpartisipasi didalamnya (3) Partisipasi Masyarakat dalam hal pembangunan di Desa Taan Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju (4) Faktor yang mempengaruhi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju masih butuh masih butuh di gerakkan lagi dan di tumbuhkan Rasa solidaritasnya kepada Desa dan di sebabkan Kerjaan/Ekonomi yang paling tinggi, menyusul Sosialisasi lalu kesadaran, sebab siapa yang bakal hidupi kelaurga mereka jika tidak bekerja selama berpartsipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Kata Kunci : Partisipasi, Pembangunan, Masyarakat diDesa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju
PELAYANAN PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU DI KANTOR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MANAKARRA KABUPATEN MAMUJU Ahmad Saleh; Aco Darul; Ikhsan Andry
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 3, No 2 (2021): Peqguruang, Volume 3, No.2, Nopember 2021
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v3i2.2257

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah masalah pada perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju. Kualitas pelayanan pada suatu instansi dikatakan baik jika pelayanan yang dihasilkan membawa dampak yang baik dan memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Namun terlihat banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung seperti misalnya prosedur atau info yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, kepastian biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transfaran serta sikap petugas yang kurang responsive. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan pemasangan sambungan baru pada kantor PDAM  Tirta Manakarra, menggunakan Teori menurut Zeithami (Parrasuraman, dkk, 1990;10) dengan mengukur pelayanan dengan model kesenjangan (GAP) yaitu Gap 4 dalam perbedaan antara harapan dan persepsi pelanggan yakni kelahiran sebagaimana penyebab dari terjadinnya sebuah pembeda antar layanan yang juga diberi kepada komunikasian secara dari luarnnya kepada konsumennya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pemasangan sambungan baru di PDAM Tirta Manakarra belum maksimal karena masih adanya kesenjangan antara sesama petugas pelayanan dengan pelanggan terkait masalah komunikasi yang terjadi dalam proses pelayanan
IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN MAMASA Muhammad Syaeba; Ahmad Saleh; Welli Rein SK
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 3, No 2 (2021): Peqguruang, Volume 3, No.2, Nopember 2021
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v3i2.1609

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamasa dan Wilayah yang terkena dampak bencana alam,  penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamasa dalam penanggulangan bencana serta faktor – faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamasa dalam penanggulangan bencana. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan melakukan pendekatan kualitatif, jenis penilitian deskriptif ini dilakukan terhadap satu variabel yang diteliti dengan mencoba menguraikan secara detail yang sesuai dengan masalah penelitian yang diinginkan. Penelitian ini digunakan agar dapat memberikan mmengenai perwatakan dan ciri khas suatu populasi atau fenomena tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Mamasa masih belum optimal dan kurang  dirasakan oleh masyarakat sedangkan faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari aparatur pemerintah dan intansi/ organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana sedangkan faktor penghambat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamasa adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. 
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIKLAT PRAJABATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MAMASA Israwati Israwati; Ahmad Saleh
MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 4, No 2 (2019): MITZAL, Volume 4, Nomor 2, Nopember 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.197 KB) | DOI: 10.35329/mitzal.v4i2.459

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of Pre-service Training at the Mamasa Regency Personnel Education and Training Agency and the factors that influence it. Data collected through observation, interviews, and documentation. Qualitatively analyzed with interactive patterns. The results show that the implementation of Pre-service Training is not yet effective. The influencing factors are widyaswara, infrastructure and time of implementation. While other factors such as training participants, curriculum and training process are considered quite effective. Not all Widyaswara who teach at Pre-service Training are competent according to their fields, with material that is difficult for participants to understand so that it affects the success of the training. Existing facilities and infrastructure are still not conducive, so that participants feel less comfortable.
PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP TUPOKSI CAMAT DI KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU Mukhlis Hannan; Ahmad Saleh
MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 3, No 1 (2018): MITZAL, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.922 KB) | DOI: 10.35329/mitzal.v3i1.287

Abstract

This study aims to determine how the inspectorate supervises the Tapalang Sub-district Head of Tupoksi in Mamuju District. This research uses quantitative descriptive techniques that describe quantitatively about supervision carried out by the Office of the Inspectorate to the Tapalang District Head Office, Mamuju Regency. The supervision of the Inspectorate in Tapalang Sub-District of Mamuju District is in empowering the community in accordance with the procedures and is well implemented, including Human Resource Development, Capacity Building in capital, and Development of people's economic institutions. Implementation of supervision of the Inspectorate in the Head of Subdistrict Camat in Tapalang District, Mamuju Regency in the field of tranquility and public order in accordance with the procedures and well implemented and facilitating the implementation of community dispute resolution that has the potential to disrupt peace and public order.
PERANAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN MAMASA KABUPATEN MAMASA Ruth Likubua; Nur Fitra; Ahmad Saleh
MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 6, No 1 (2021): MITZAL, Volume 6, Nomor 1, Mei 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.578 KB) | DOI: 10.35329/mitzal.v6i1.2076

Abstract

The purpose of this study was to identify and describe the role of the Village Community Empowerment Institution (LPMK) in accommodating and channeling community aspirations in development in Mamasa Village, Mamasa Regency and the role of the Village Community Empowerment Institution (LPMK) in increasing community participation in development in Mamasa Village, Mamasa Regency. The type of research used is descriptive qualitative research. The results of the study indicate that the role of LPMK in accommodating and channeling community aspirations has not been maximized. LPMK does not schedule the right time to hold a meeting with each head of the environment, so it is not effective in conveying the aspirations of each head of the environment to LPMK.
PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN MAMASA Damaiwana Damaiwana; Ahmad Saleh
MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 5, No 1 (2020): MITZAL, Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.57 KB) | DOI: 10.35329/mitzal.v5i1.1854

Abstract

The purpose of this study was to identify and describe the role of the Village Community Empowerment Institution (LPMK) in accommodating and channeling community aspirations in the development of Mamasa Village, Mamasa Regency. The method to be used is qualitative research with descriptive research type. The results showed that the role of LPMK in accommodating and channeling community aspirations was still not optimal. LPMK did not schedule the right time to hold a meeting with each head of the ward, so the aspirations by each head of the ward were not effective.
IMPLEMENTASI PELAKSANAANPROGRAM GERAKANINDONESIASADARADMINISTRASIKEPENDUDUKAN(GISA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN POLEWALI MANDAR Ahmad Saleh; Rustan IR; Jusrianto Jusrianto
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 3, No 2 (2021): Peqguruang, Volume 3, No.2, Nopember 2021
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v3i2.2350

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaanprogram GISA untuk percepatan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Polewali Mandar dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan ProgramGISA.Pendekatan kualitatifdigunakan untuk tujuan memusatkan perhatian padasuatu masalahatau fenomena yangadaselama penelitian. Sumber data yang digunakan adalah informasiyang sebagai sumber data primeradalahpengamatanlangsung ke lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dandokumentasi.Informan penting dari penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan hasil penelitian dapatdisimpulkanbahwapelaksanaan programGISA di Kabupaten Polewali Mandar belum optimal berdasarkan(1) Terlihat masih banyakmasyarakatyangbelum mengetahui program ini karena komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan kurang memadai. (2) Sumber daya,peralatan telah melakukanpelayanansesuai pesanan dan SOP yang ada, namunkegagalanterdapatpadasarana dan prasarana.Misalnyaterbatasnyablanko dan tintayang disediakanolehpemerintah pusat ini menjadi penghambat ketersediaan KTP.. (3)Disposisi, anggaran GISA ini sangat minim setiap tahunnya sehingga Program GISA ini tidak berjalan sebagai mana mestinya. (4) Struktur Birokrasi, Pergeseran atau pergantian Kepala Bidang yang menangani program Gisa dalam kurun waktu yang singkat.