Lilik Purwastuty
Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Habibie Rahman; Lilik Purwastuty; Dessy Rakhmawati
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i3.11088

Abstract

This research discusses the issue of Legal Protection for Crown Witnesses in the Criminal Case Investigation Process.The results showed that the implementation of protection for crown witnesses was considered to have been implemented. This can be seen from the many forms of protection that can be provided to witnesses, especially crown witnesses, in the form of physical, psychological and legal protection. Physical and psychological protection is in the form of protection for personal safety and freedom from threats and pressure from other parties. Meanwhile, the form of legal protection in the form of witnesses cannot be prosecuted legally, either criminal or civil, for their testimony and special handling for witnesses who are also perpetrators of the same crime (crown witness). This shows that there is an effort to realize the legal rules regarding legal protection for crown witnesses. In order to achieve better legal protection for crown witnesses, it is necessary to increase the socialization of legal rules related to witness protection to the public so that the public will better understand that there is a mechanism of legal rules regulating the protection of a crown witness. Abstrak Penelitian ini membahas masalah Perlindungan Hukum terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. Selanjutnya data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan perlindungan terhadap saksi mahkota dinilai telah terlaksana hal ini dapat di lihat dari banyaknya bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi khususnya saksi mahkota, baik dalam bentuk perlindungan fisik, psikis maupun hukum. Bentuk perlindungan fisik dan psikis berupa Perlindungan atas keamanan diri serta bebas dari ancaman dan tekanan pihak lain. Sedangkan bentuk perlindungan hukum berupa Saksi tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksiannya dan Penanganan secara khusus bagi saksi yang juga pelaku tindak pidana yang sama (saksi mahkota). Hal ini menunjukkan adanya upaya realisasi dari aturan-aturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap saksi mahkota.  Untuk mewujutkan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota yang lebih baik perlu adanya upaya peningkatan sosialisasi aturan-aturan hukum terkait perlindungan saksi kepada masyarakat dengan demikian masyarakat akan lebih memahami bahwa ada suatu mekanisme aturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap seorang saksi mahkota.
Analisis Penerapan Pasal tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Wilda Aulia M.P; Lilik Purwastuty; Erwin Erwin
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i1.12675

Abstract

This article aims to find out and analyze the basis for legal considerations of the Judge Decision Number 52 / Pid.Sus / 2019 / Pn. The research method used is a normative juridical. The results of the research show that the basis for the judge's consideration in imposing a sentence, the defendant was proven guilty. There are three basic considerations, namely consideration of juridical facts that the defendant is found guilty of committing a criminal act of not reporting the existence of a narcotics crime. The defendant was not the perpetrator who simply did not report a crime, but the perpetrator who kept methamphetamine and also acted as an intermediary for delivering methamphetamine as well. Whereas there were things that incriminated and lightened the defendant. The things that incriminated the defendant were that the defendant did not support the government program and what relieved the defendant, namely that the defendant was not convoluted in giving testimony, the defendant did not regret his actions, the defendant admitted frankly, and the defendant had never been convicted. Regarding the application of Article 131 of Law Number 35 of 2009 concerning Nakotika at the Sarolangun District Court, it has been applied in several cases that were tried at the Sarolangun District Court, and have been implemented properly, but there are several cases which according to the author the application of the article to the case is not right . Abstak Artikel ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum dari Hakim dalam menjatuhkan Pasal 131 dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/Pn.Srl. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Ada tiga dasar pertimbangan yaitu Pertimbangan fakta yuridis bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Pelaku bukan hanya tidak melaporkan adanya tindak pidana, melainkan pelaku yang menyimpan shabu dan juga sebagai perantara pengantaran shabu. Hal yang memberatkan terdakwa yaitu terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa mengaku terus terang, dan terdakwa belum pernah dihukum. Mengenai penerapan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika di Pengadilan Negeri Sarolangun, sudah diterapkan di beberapa kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Sarolangun, dan telah diterapkan dengan baik, namun terdapat beberapa kasus yang menurut penulis penerapan pasal pada perkara tersebut kurang tepat.