Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Habibie Rahman; Lilik Purwastuty; Dessy Rakhmawati
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i3.11088

This research discusses the issue of Legal Protection for Crown Witnesses in the Criminal Case Investigation Process.The results showed that the implementation of protection for crown witnesses was considered to have been implemented. This can be seen from the many forms of protection that can be provided to witnesses, especially crown witnesses, in the form of physical, psychological and legal protection. Physical and psychological protection is in the form of protection for personal safety and freedom from threats and pressure from other parties. Meanwhile, the form of legal protection in the form of witnesses cannot be prosecuted legally, either criminal or civil, for their testimony and special handling for witnesses who are also perpetrators of the same crime (crown witness). This shows that there is an effort to realize the legal rules regarding legal protection for crown witnesses. In order to achieve better legal protection for crown witnesses, it is necessary to increase the socialization of legal rules related to witness protection to the public so that the public will better understand that there is a mechanism of legal rules regulating the protection of a crown witness. Abstrak Penelitian ini membahas masalah Perlindungan Hukum terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. Selanjutnya data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan perlindungan terhadap saksi mahkota dinilai telah terlaksana hal ini dapat di lihat dari banyaknya bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi khususnya saksi mahkota, baik dalam bentuk perlindungan fisik, psikis maupun hukum. Bentuk perlindungan fisik dan psikis berupa Perlindungan atas keamanan diri serta bebas dari ancaman dan tekanan pihak lain. Sedangkan bentuk perlindungan hukum berupa Saksi tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksiannya dan Penanganan secara khusus bagi saksi yang juga pelaku tindak pidana yang sama (saksi mahkota). Hal ini menunjukkan adanya upaya realisasi dari aturan-aturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap saksi mahkota.Â Untuk mewujutkan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota yang lebih baik perlu adanya upaya peningkatan sosialisasi aturan-aturan hukum terkait perlindungan saksi kepada masyarakat dengan demikian masyarakat akan lebih memahami bahwa ada suatu mekanisme aturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap seorang saksi mahkota.

Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT Dona Fitriani; Haryadi Haryadi; Dessy Rakhmawati
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i2.14769

The objectives of this study are: to determine implementation of the role of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) providing legal protection for women and children victims of domestic violence (KDRT). To find obstacles providing legal protection for women and children for being victims. Research Method: The method used is Juridical Empirical. Research Results: 1)Roleâ€™s implementation of the P2TP2A in Muaro Jambi providing legal protection for women and children by providing socialization, then implementing the Law of Child Protection and Law of Republic Indonesia of Elimination of Domestic Violence. 2)Obstacles experienced by P2TP2A Muaro Jambi providing legal protection for women and children. Namely, not having a safe house, limited budget, lacking human resources, many people who do not understand the law, victims and their families are not open in providing information, withdrawal of complaints from the police, P2TP2A Muaro Jambi lacks psychologists. Suggestion: The government should cooperate with P2TP2A in Muaro Jambi dealing with KDRTâ€™s case and the community should be give more understanding regarding domestic violenceâ€™s law. Â ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi dan kendalanya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT. Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitian adalah pelaksanaan peranan P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi dengan memberikan sosialisasi, penerapan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan kendala yang dialami yaitu tidak mempunyai Rumah Aman, anggaran yang terbatas, SDMÂ yang kurang, masyarakat yang kurang paham dengan hukum, korban dan keluarga tidak terbuka dalam memberikan keterangan, penarikan pengaduan dari pihak Kepolisian dan kekurangan psikolog. Saran: diharapkan pemerintah dapat bekerjasama dengan baik dengan P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi dalam menangani kasus KDRT dan masyarakat diberikan pemahaman hukum mengenai KDRT.

Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan Dien Nabila Naziva; Usman Usman; Dessy Rakhmawati
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i3.16324

The efforts made by the police and obstacles faced by the police in the crime of motor vehicle theft in the jurisdiction of Kerinci Police and to find out role that the Kerinci Police have carried out in dealing with crime of motor vehicle theft. The method used in this study uses a qualitative approach, a procedure. This research focuses on the characteristics of scientific background, the focus of this research is to produce descriptive data in form of written and oral data as well as inductive analysis. Kerinci Police in dealing with the crime of motor vehicle theft in Sungai Penuh City area and Kerinci Regency, is a preventive and repressive effort. Repressive efforts are one of the ways to prevent crime, such as appeals to the community and conducting patrols to vulnerable and quiet places. While the repressive effort is to take action against the perpetrators of crimes in accordance with their actions, which are an act that violates the law and is detrimental to the community. Â ABSTRAK Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dan kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Kerinci serta untuk mengetahui peran yang dilakukan pihak kepolisian Polres Kerinci dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, suatu prosedur penelitian yang menekankan pada ciri dari latar ilmiah, fokus penelitian ini yakni menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis maupun lisan serta analisis secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan (2) kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian khususnya Polres Kerinci dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci adalah upaya preventif dan upaya reprensif. Upaya reprentif adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, seperti himbauan kepada masyarat dan melakukan patroli ke tempat-tempat yang rawan dan sepi. Sedangkan upaya reprensif adalah menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Jalanan: Penanggulangan dan Permasalahannya Silvy Amira Fadini; Sahuri Lasmadi; Dessy Rakhmawati
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17764

The purpose of this study are to find out and analyze the role of police resort Jambi city to process and experience cases of street children who committed criminal molestation and to find out and analyze the obstacles that police, city officials, have experienced in handling the violent crimes committed by downtown city idles. The method of research used is empirical research. Research is that the role of police towards treating criminal abuse that results in serious and minor injuries done by street children in the jambi city can be done with a 2 (two) role: police role in preventive, preventive effort or prevention is far more efficient than educating. The police resort's Jambi city preventative measures on the police's resort to crime against street children in the city of the city are by conducting inquiries and investigations and examining perpetrators and victims and will then proceed to court if the abuse is done and the abuse is done lightly. In dealing with cases of criminal abuse by street children in the city of jambi, there is an obstacle encountered by police authorities, among other things: police have difficulty locating the perpetrator's real identity because not all street children have identification and family cards. Â ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penanganan kasus anak jalanan yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dan mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam menangani kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil penelitian adalah penanganan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ataupun luka ringan yang dilakukan oleh Anak Jalanan di Kota Jambi dapat dilakukan dengan 2 (dua) peran yaitu: Upaya Preventif atau pencegahanÂ jauh lebih efisien. Upaya Represif pihak Polisi Resort Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan di kota Jambi yaitu dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan serta memeriksa pelaku dan korban dan selanjutnya akan diproses ke pengadilan jika penganiayaan yang dilakukan adalah penganiayaan berat dan jika penganiayaan yang dilakukan adalah penganiayaan ringan bisa diselesaikan secara diversi. Dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan di Kota Jambi terdapat hambatan yang ditemui yang dihadapi oleh pihak kepolisian, diantaranya: Pihak Kepolisian memiliki kesulitan mencari identitas asli si pelaku karena tidak semua anak jalanan memiliki KTP dan Kartu Keluarga.

Sosialisasi Pencegahan Korupsi Dana Desa di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Hafrida Hafrida; Yulia Monita; Dessy Rakhmawati
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Volume 5, Issue 3, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.849 KB)

Program Nawacita adalah suatu program yang diranangkan pemerintah dengan mengedepankan prinsip pembangunan mulai dari pinggir atau level terdekan dengan masyarakat yaitu dari desa dengan memperkuat pembangunan daerah melalui pedesaan. Desa merupakan unsur terkecil dalam pemerintahan Indonesia merupakan ujung tombak terdepan. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang alokasi dana desa yang diharapkan dapat mewujudkan otonomi desa. Dana Desa yang mencapai 1 milyar perdesa perlu dikelola dengan baik dan pengawasannya atas pemanfaatannyapun harus dilakukan dengan benar karena dana desa ini berpotensi untuk terjadinya praktik korupsi. Untuk itulah melalui pelaksanaan pengabdian ini diharapkan dapat mencegah terjadinya praktek korupsi atas dana desa di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Jambi Dessy Rakhmawati; Nelly Herlina; Evalina Alissa
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.87 KB)

Riset ini memiliki maksud untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi. Mengingat di kota Jambi masih banyak ditemui anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi mereka di suruh berjualan koran, mengamen bahkan meminta minta. Permasalah dalam riset ini yaitu Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dan apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi? Riset ini merupakan jenis riset empiris yang artinya riset ini mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengtahui efektifitas hukum positif di masyarakat, dengan memfokuskan pada informasi primer dan sekunder, dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan adalah data sekunder. Hasil dari Riset ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dilakukan oleh Dinas Sosial, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan Polresta Kota Jambi dengan menyebarluaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan sosialisasi, melakukan pemantauan terhadap anak yang bekerja, memberikan laporan kepada penegak hukum yang berwenang tentang kegiatan eksploitasi ekonomi, memberikan perlindungan terhadap anak korban ekslpoitasi ekonomi, memberikan sanksi kepada yang melakukan Tindakan eksploitasi ekonomi di Kota Jambi, kemudian kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yaitu kurangnya pemahaman orang tua, masyarakat dan anak-anak tentang eksploitasi ekonomi, kurangnya kepedulian atau kepekaan dalam memberikan informasi kepenegak hukum terkait kegiatan eksploitasi ekonomi serta tidak adanya panti khusus atau rumah aman anak untuk membina anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DI KOTA JAMBI Dessy Rakhmawati; Nelly Herlina; Evalina Alissa
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.23055

Riset ini memiliki maksud untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi. Mengingat di kota Jambi masih banyak ditemui anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi mereka di suruh berjualan koran, mengamen bahkan meminta minta. Permasalah dalam riset ini yaitu Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dan apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi? Riset ini merupakan jenis riset empiris yang artinya riset ini mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengtahui efektifitas hukum positif di masyarakat, dengan memfokuskan pada informasi primer dan sekunder, dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan adalah data sekunder. Hasil dari Riset ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dilakukan oleh Dinas Sosial, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan Polresta Kota Jambi dengan menyebarluaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan sosialisasi, melakukan pemantauan terhadap anak yang bekerja, memberikan laporan kepada penegak hukum yang berwenang tentang kegiatan eksploitasi ekonomi, memberikan perlindungan terhadap anak korban ekslpoitasi ekonomi, memberikan sanksi kepada yang melakukan Tindakan eksploitasi ekonomi di Kota Jambi, kemudian kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yaitu kurangnya pemahaman orang tua, masyarakat dan anak-anak tentang eksploitasi ekonomi, kurangnya kepedulian atau kepekaan dalam memberikan informasi kepenegak hukum terkait kegiatan eksploitasi ekonomi serta tidak adanya panti khusus atau rumah aman anak untuk membina anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.

Penggunaan Sidik Jari dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian Andrean Dwi Yulianto; Yulia Monita; Dessy Rakhmawati
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i2.20021

The purpose of this study is to find out and aware of the process of using fingerprints in uncovering criminal acts of theft which are carried out for investigations in the jurisdiction of Polresta Jambi and to find out and realize the effectiveness of fingerprints as a supporter of the investigation process which is used as evidence in cases of criminal acts of theft in the jurisdiction Polresta Jambi. With many cases of theft with violence and weighting, the use of fingerprints in Polresta Jambi to revealing a crime of theft is because fingerprints are very accurate. With the use of fingerprints, the investigation process can be easier compared to other evidence, if fingerprints are found as initial evidence, the investigators just need to process the fingerprints and the identity of the owner of the fingerprint will be seen immediately, then the investigators just need to look for the person whose identity and known as suspected of being the perpetrator of the crime of theft.Â The effectiveness of Polresta Jambi has been very effective, it can be seen from the 27 cases that occurred from 2017-2020, It will be revealed using fingerprints as initial instructions because they were supported by sophisticated tools in which the tools were directly sent from the central INAFIS in Indonesia. Jakarta, so it does not take long time to process the fingerprints. Abstrak Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menyadari proses penggunaan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang dilakukan untuk penyidikan di wilayah hukum polresta jambi serta untuk mengetahui dan menyadari efektivitas sidik jari sebagai pendukung proses penyidikan yang dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum polresta jambi. Dengan banyak kasus pencurian dengan kekerasan dan pemberatan, penggunaan sidik jari ini yang dilakukan oleh Polresta Jambi dalam mengungkapkan suatu tindak pidana pencurian karena sidik jari sifatnya sangat akurat. Dengan penggunaan sidik jari ini, maka proses penyidikan bisa lebih mudah dibanding dengan alat bukti lain, apabila sudah ditemukan sidik jari sebagai barang bukti awal, maka penyidik tinggal mengolah sidik jari tersebut dan akan terlihat langsung identitas pemilik sidik jari tersebut, lalu penyidik tinggal mencari orang yang sudah diketahui identitasnya itu yang di duga sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Dan Efektivitasnya sendiri, untuk Polresta Jambi sudah sangat efektif terlihat dari 27 kasus yang terjadi dari tahun 2017-2020 semuanya terungkap dengan menggunakan sidik jari sebagai petunjuk awal karena didukung alat-alat yang canggih yang mana alat-alat tersebut langsung di kirim dari INAFIS pusat di Jakarta, sehingga untuk mengolah sidik jari tersebut tidak memakan waktu yang lama.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelacuran Di Indonesia Akmal Akmal; Sahuri Lasmadi; Dessy Rakhmawati
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i1.24158

This article aims to analyze the phenomenon of juveniles in conflict with law in cases of prostitution from the perspective of criminal law policy in Indonesia by considering statutory regulations and criminal law policies concerning this problem. Referring to an in-depth study of existing laws and statutes, this article finds that regulations concerning prostitution in Indonesia, contained in both Criminal Code and specific laws, have not provided clear regulatory substance, because these regulations are still focused on pimps and brokers who are involved in criminal acts of prostitution, as well as the absence of clear boundaries regarding criminal acts of prostitution. The author argues that criminal law policies against prostitution in Indonesia committed by children has to be made by providing clear definition and boundaries as well as making rules that categorize prostitution as a criminal act, sanctions. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena anak yang melakukan pelacuran dari perspektif kebijakan hukum pidana di Indonesia dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undang serta kebijakan Hukum Pidana mengenai masalah tersesbut. Berangkat dari kajian mendalam terhadap aturan perundang-undang yang ada, artikel ini menemukan bahwa pengaturan hukum tindak pidana pelacuran di Indonesia baik yang didasarkan pada KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP belum memberikan substansi aturan yang jelas, karena aturan tersebut masih terfokus pada mucikari dan calo yang terlibat dalam tindak pidana pelacuran, serta tiadanya batasan yang jelas mengenai tindak pidana pelacuran. Penulis berargumen bahwa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelacuran di Indonesia yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengaturan tentang tindak pidana pelacuran dengan memberikan batasan yang jelas dan mengikat terhadap PSK dan pengguna jasa PSK, serta membuat aturan yang mengkategorikan pelacuran sebagai perbuatan kriminal yang memiliki sanksi cukup berat. Â

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama El Firsta Nopsiamti Ar; Dessy Rakhmawati
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i2.27002

This article aims to find out the basic considerations of judges in convicting perpetrators of corruption jointly between Court Decision Number 5/Pid.Sus.Tpk/2021 PN.Jmb and Decision Number 6/Pid.Sus.TPK/2021. PN. Jmb. Corruption is classified as an extraordinary crime because of its extraordinary impact, not only damaging public finances and disrupting social stability and security, but also destroying democratic values and legal certainty. This paper uses a normative juridical research method. The results of this study are the Basis for Judges' Considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of Corruption Crimes which are committed jointly (Analysis of Court Decisions Number 5/Pid.Sus.Tpk/2021 PN.Jmb and Decision Number 6/Pid.Sus.TPK/ 2021. PN.Jmb, the Judge considered in Decision Numbers 05/PID.SUS-TPK/2021/PN.Jmb and 06/PID.SUS-TPK/2021/PN.Jmb namely juridical considerations; the prosecutor's indictment, the statements of the accused and witnesses, evidence, and articles Non-juridical considerations, namely the background to the defendant's actions, the defendant's personal condition, the things Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara Bersama-sama antara Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus.Tpk/2021 PN.Jmb dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021. PN. Jmb. Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dikarenakan dampaknya yang luar biasa, tidak hanya merusak keuangan publik dan mengganggu stabilitas dan keamanan sosial, tetapi juga merusak nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum..Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus.Tpk/2021 PN.Jmb dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021. PN. Jmb, Hakim mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2021/PN.Jmb dan 06/PID.SUS-TPK/2021/PN.Jmb yaitu pertimbangan yuridis; dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, dan pasal- pasal. Pertimbangan non yuridis yaitu yang melatar belakangi perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search