Articles
<![CDATA[PENGGUNAAN METODE KONTEKSTUAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PERMAINAN BOLA BASKET ]]>
<![CDATA[Puspawati, I Gusti Ayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran Vol 2, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jp2.v2i3.19279
<![CDATA[Tindakan Kelas yang dilaksanakan di SD Negeri 4 Tulikup pada kelas VI Semester II Tahun Pelajaran 2016/2017 ini adalah untuk mengetahui apakah Model Pembelajaran Kontekstual dapat meningkatkan prestasi belajar Permainan Bola Basket siswa kelas VI Semester II SD Negeri 4 Tulikup. Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi untuk mengevaluasi tingkat keterlibatan peserta disik secara mental dan tes prestasi belajar yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian keterampilan yang dicapai peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk memaknai data hasil penelitian, data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis deskriptif kuantitatif, dengan menyajikan rata-rata, modus, median, dan prosentase ketuntasan belajar. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Model Pembelajaran Kontekstual dapat meningkatkan prestasi belajar Permainan Bola Basket. Ini terbukti dari hasil yang diperoleh pada pada awalnya rata-rata 69,5 dengan prosentase ketuntasan belajar 35%. Setelah diberikan tindakan pada siklus I prestasi belajar anak mengalami peningkatan menjadi rata-rata 74,75, dengan ketuntasan belajar 70% Selanjutnya pada siklus II meningkat lagi menjadi rata-rata 81,00 dengan ketuntasan belajar mencapai 95%. Hasil yang diperoleh pada siklus II ini telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan sehingga penelitian tidak dilanjutkan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Model Pembelajaran Kontekstual dapat meningkatkan prestasi belajar Permainan Bola Basket siswa kelas VI SD Negeri 4 Tulikup. Kata Kunci: metode kontekstual, prestasi belajar Permainan Bola Basket]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KREDIT TANPA AGUNAN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI PADA PT BANK OVERSEAS CHINEESE BANKING CORPORATION (OCBC) NISP TBK CABANG DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Putu Agus Sukyantara]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Puspawati]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Studied empirically in the banking institutions give priority to the mortgage loans not only in the form of a moving object or objects do not move, but the bank can also provide loans without collateral on the basis of belief in providing bank credit to provide loans without collateral on the basis of trust. Collateral of the debtor only an additional guarantee submitted by the debtor to the creditor.. However, the collateral of the debtor only an additional guarantee submitted by the debtor to the creditor. This is to convince the creditor if the debtor can not perform its obligations in the future and rescue efforts unsecured loans can be made through alternative handling rescheduling, return requirements and restructuring.]]>
<![CDATA[PERSYARATAN JAMINAN DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PRAKTEKNYA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT KUTA ]]>
<![CDATA[I Gusti Bagus Wijaya Negara]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Puspawati]]>;
<![CDATA[Dewa Gde Rudy]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.446 KB)
<![CDATA[Collateral requirements and loan resolution in practice at Village Credit Institutions (LPD) Desa Adat Kuta has the goal to find out the condition - what conditions must exist in the granting or lending and how the shape of loan resolution in practice in LPD Desa Adat Kuta. In this study approaches the problem in use in this paper is an empirical juridical approach, by reading literature books Legislation associated with the existing problems in the field. LPD Desa Adat Kuta require collateral in obtaining loans above Rp. 2000.000,00 is to guarantee: Guarantee of Moving Object, Ownership Certificate, and Deposits LPD Desa Adat Kuta. While below Rp. 2000.000,00 the LPD Desa Adat Kuta does not require the existence of a guarantee, only just a letter of recommendation from the Kelian Adat concerned. Form of loan resolution, LPD Desa Adat Kuta in two ways, namely by way of: Non-Litigation and Litigation.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET BANKING ATAS DATA PRIBADI NASABAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KLUNGKUNG ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gde Raitanaya Bhaswara]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Puspawati]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (39.974 KB)
<![CDATA[Layanan internet banking merupakan media alternatif dalam memberikan kemudahankemudahan bagi nasabah suatu bank yang ingin mengedepankan aspek kemudahan, fleksibilitas,efisiensi, dan kesederhanaan. Nasabah yang ingin melakukan transaksi tidak harus datang ke bank dan menunggu antrian yang panjang, dengan adanya pelayanan internet banking tersebut, transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pelayanan perbankan untuk saat ini dan yang akan datang diwarnai dengan pemanfaatan teknologi elektronik dalam kegiatan kerjanya. Tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukumdalam penyelenggaraan layanan internet banking atas data pribadi nasabah dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabangklungkung dalam menanggulangi penyalahgunaan data pribadi dalam layanan internet banking.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian empiris yaitupenelitian secara umum dimana terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak bank BRI terhadap data pribadi nasabah yaitu Perlindungan hukum dengan self regulation yaitu kebijakan yang dibuat oleh pihak bank untuk melindungi nasabah seperti pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap kinerja bank,dan upaya perlindungan hukum yang di berikan oleh pihak bank BRI terhadap penyalahgunaan data pribadi yaitu terlebih dahulu dengan tindakan pemblokiran, untuk di telusuri lebih lanjut oleh pihak bank dengan mengecek ulang di sistem data bank dengan menghentikan transaksi sementara di bank BRI.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN PELAYANAN KESEHATAN NON MEDIS TUKANG GIGI ]]>
<![CDATA[Yohanna Feryna]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Puspawati]]>;
<![CDATA[Dewa Gde Rudy]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (43.699 KB)
<![CDATA[Handyman teeth are those who do the work in the sector of dental health, whichdoes not have an official certificate from the Department of Health or educationalinstitution that is recognized by the Department of Health. In addition, Handyman teethdoes not have the provision of dentistry in accordance with medical principles and skillsacquired from generation to decline so it is possible there are many errors andomissions that harm patients. Because the law governing the rights of consumers inIndonesia is not optimally, it is not uncommon that patients be aggrieved without faulton his side in touch with health care providers, almost to say "can not afford" and claimdamages or to enforce their rights.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Ayu Komang Sari Merta Dewi]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Puspawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.222 KB)
<![CDATA[Corruption is an extraordinary crime that require exceptional legal instrumentto combat its existence anyway. Of proof systems are specific rules established by thegovernment through the issuance of the provisions of Act No. 31 of 1999 which, asamended in Act No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption. Because of the system ofproof applied in criminal acts of corruption is different from the one employed in theprocedural law in general, this paper will explain how the application system in theprocess of evidence of proof at court. In addition, this paper also explains howsystematically the role of proof against the imposition of the ruling by Judge.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN ]]>
<![CDATA[Randy Sujateruna]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Puspawati]]>;
<![CDATA[Suatra Putrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.812 KB)
<![CDATA[Problems flats sticking on the surface due to the high investment flats that arenot coupled with knowledge of the law relating to flats, they do not pay attention tothose aspects that would later cause problems for consumers or residents of theapartment as well as the status of legal protection of ownership rights to land.Consumer the flats have legal protection with full probative force or it’s perfect overthe land title of an apartment and meet the requirements as written in the Law Number20 of 2011 on Flats. Goal in this case is to determine the legal protection for consumersagainst the ownership of apartment units and transition process to determine the rightsof consumers in the flats by Law Number 20 of 2011 on Flats. This research isnormative legal research. The final conclusion is by issuing the certificate of ownershipfor Flats, it guarantees the legal certainty and the rights certainty of the ownership offlats for the consumer and transitioning the ownership rights of the flat unit can bemade in PPAT deed and registered at the local land office.]]>
<![CDATA[KEKUATAN MENGIKAT KONTRAK BAKU DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Pande Putu Frisca Indiradewi]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Puspawati]]>;
<![CDATA[I Dewa Gede Rudy]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.082 KB)
<![CDATA[Goals in research papers titled Raw Power Binding Contract Electronic Transactions is to know the power of raw covenant through electronic media. The method used is the method of normative legal research, the approach through the perspective of the norms that have been there, or in other words a form of inventory research legislation in force, trying to find the basic principles or philosophy of law , or research in the form of legal discovery efforts are in accordance with a particular case.The results obtained from these problems is an open legal system and in the act. No. 11 year 2008 about Information and Electronic Commerce (UU ITE) and in the act. No. 8 year 1999 about Consumer Protection (UUPK) has provided the legal basis for give the position of both parties in the same position on the powerful raw deal in electronic transactions. So that these agreements have the same legal force as treaties are binding konsvensional.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK PELAKU USAHA DI DENPASAR ]]>
<![CDATA[Putri Febyana Br. Surbakti]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Puspawati]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Rudy]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (29.708 KB)
<![CDATA[The era of globalization and free trade as it is today, many emerging wide range ofgoods and / or services being marketed to consumers. Food is a commodity that has ahigh risk because of the food consumed by the public for its survival. But in practice thefood product trade shows are still many businesses that knowingly sell food productsthat have expired, this would be detrimental to consumers because it can endanger thehealth and safety of consumers. Under the conditions of circulation of food, someproblems can be formulated as follows: how regulation on consumer protection againstthe circulation of expired food and problems faced by consumers in consuming expiredfood, and how businesses accountability on the circulation of expired food andconsumer dispute resolution mechanisms can be taken to resolve the violations. In thiscase, businesses may be requested accountable in civil, criminal, and administrativestate. In the event the dispute can be resolved through the courts or outside the formalcourt. In addition it is also expected to create dispute resolution that is fast food, simpleand cheap so that people are not reluctant to report problems if their rights as consumershave been harmed. In writing this paper used empirical approach juridical and legalmaterials are processed using qualitative data processing techniques. Furthermore, thedata presented in descriptive analysis.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN BAKU DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Ratih Pradnyani]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Puspawati]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putu Sutama]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.878 KB)
<![CDATA[Perjanjian baku pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu pesatnya perkembangan perjanjian baku tidak terbendung dalam era yang menuntut kepraktisan dalam melakukan transaksi. Permasalahan yang diteliti adalah apakah hak-hak konsumen dirugikan akibat perjanjian baku tersebut dan bagaimana akibat dicantumkannya klausula eksonerasi didalam perjanjian baku tersebut. Klausula eksonerasi merupakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Penelitian ini penting dilakukan karena perjanjian merupakan awal dari adanya transaksi karena sebelum adanya transaksi pelaku usaha dan konsumen membuat suatu perjanjian (kesepakatan). Tujuan utama perjanjian adalah untuk mengatur hubungan hukum dari mereka yang mengikatkan diri satu sama lain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Data dalam penelitian berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak-hak konsumen dirugikan akibat perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi menimbulkan akibat hukum bagi konsumen yaitu tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pelaku usaha menjadi tanggung jawab konsumen.]]>
