Wisnu Aryo Dewanto
Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293-Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kekuatan Mengikat Order Mahkamah Internasional pada Kasus Karl LaGrand Liviani Kristanti; Wisnu Aryo Dewanto; Suhariwanto Suhariwanto
Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2020): Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora (October)
Publisher : Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah, Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24123/soshum.v1i2.3134

Abstract

Abstract—This study discusses the strength of binding orders from the International Court of Justice for countries in dispute. Orders from the International Court of Justice are often violated, because they are considered to have no binding power and no harsh sanctions. The international court has issued an order to stop the execution of the death penalty for Karl LaGrand, a German citizen living in the United States. However, the United States still carried out the execution to Karl LaGrand. This study uses a juridical-normative method which is studied through a statute approach and a conceptual approach to achieve results. The results of the study show that orders from the International Court of Justice have binding power because the order is a decision of the International Court of Justice that must be implemented and obeyed by the disputing country. Keywords: order, bindingforce, internationalcourt of justice Abstrak—Penelitian ini membahas tentang kekuatan mengikat order dari Mahkamah Internasional bagi negara yang bersengketa. Order dari Mahkamah Internasional sering kali di langgar, karena dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak ada sanksi yang keras. Mahkamah internasioal telah mengeluarkan order untuk menghentikan eksekusi pidana mati bagi Karl LaGrand yang merupakan seorang warga negara Jerman yang tinggal di Amerika Serikat. Namun eksekusi mati tetap dilaksanakan oleh Amerika Serikat kepada Karl LaGrand. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dikaji melalui statute approach dan conceptual approach untuk mencapai hasil. Hasil kajian menunjukan bahwa order dari Mahkamah Internasional memiliki kekuatan mengikat karena order merupakan putusan Mahkamah Internasional yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh negara yang bersengketa. Kata kunci: order, kekuatan mengikat, mahkamah internasional
Kekebalan Diplomatik dalam Transaksi Komersial Irsyad Prabowo Gunawarman; Wisnu Aryo Dewanto; Suhariwanto Suhariwanto
Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2020): Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora (October)
Publisher : Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah, Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24123/soshum.v1i2.3333

Abstract

Abstract—Diplomatic immunity and privilege which is arranged in the Vienna Convention 1961 is very important in ensuring the enactment of diplomatic functions in doing the mission. The abuse of immunity and privilege owned by the diplomatic representative often happens. Diplomatic representative abuse their rights in the form of mild violation to heavy crime. There have been cases on the abuse of diplomatic immunity in commercial transaction related to the civil jurisdiction immunity of the country the diplomat assigned in. The landlord in the country who rent their property to the diplomatic representative have become the victim in the abuse of diplomatic immunity. There was a diplomatic representative who refused to pay the rent because of diplomatic immunity reason and eventually managed to escape from the obligation to pay for the commercial transaction due to the protection of the immunity and privilege Keywords: abuse, diplomatic immunity, commercial transaction Abstrak—Kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diatur di dalam Konvensi Wina 1961 merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin pelaksanaan fungsi diplomat dalam menjalankan misinya. Penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki perwakilan diplomatik masih sering terjadi. Perwakilan diplomatik menyalahgunakannya dalam bentuk pelanggaran ringan hingga kejahatan yang berat. Dalam perkembangannya, telah terjadi kasus penyalahgunaan kekebalan diplomatik dalam transaksi komersial yang berkaitan dengan kekebalan yurisdiksi sipil negara penerima. Para tuan tanah dari negara penerima yang menyewakan propertinya kepada perwakilan diplomatik menjadi korban dalam penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Ada perwakilan diplomatik yang menolak membayar biaya sewa dengan alasan kekebalan diplomatik yang pada akhirnya lolos dari kewajibannya untuk membayar transaksi komersial karena berlindung pada kekebalan dan keistimewaan yang dimilikinya Kata kunci: penyalahgunaan, kekebalan diplomatik, transaksi komersial