Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ekonomika dan Bisnis
Yonimah Nurul Husna
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN NEGARA TERKAIT PERKEMBANGAN DAN REVITALISASI INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA DARI MASA KE MASA Endro Tri Susdarwono; Ananda Setiawan; Yonimah Nurul Husna
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 3, No 1 (2020): MEI
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i1.2224

Abstract

Tujuan penelitian ini membahas mengenai kebijakan Negara terkait perkembangan dan revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia dari masa ke masa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, tipe penelitiannya menggunakan kajian komprehensif analitis dan pendekatannya normatif analitis. Pemerintah memberikan perhatian kepada industri pertahanan dalam negeri dengan membentuk tim, dewan dan badan yang pada prinsipnya untuk mempercepat pembangunan industry pertahanan nasional. Pembentukan tim, dewan, dan badan dilakukan dengan beberapa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40 Tahun 1980 tentng Tim Pembina Industri Hankam, Nomor 6 Tahun 1984 tentang Dewan Pembina Industri Strategis, Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pembina Industri Strategis, Nomor 56 Tahun 1989 tentang Dean Pembina Industri Strategis, Nomor 64 Tahun 1998 tentang Badan Pengelola BUMN dan Penetapan PT BPIS. Perjalanan industry pertahanan Indonesia mengalami pasang surut sampai akhirnya terjadi krisis pada tahun 1998 seiring dengan krisis eknomi yang melanda Indonesia. Dengan terjadinya krisis, maka pada tahun 2001 dengan memperhatikan banyak BUMN yang tumbang, maka PT BPIS dibubarkan. Kebijakan revitalisasi Industri Pertahanan di awali dengan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Salah satu amanat Undang-undang terseut adalah pembentukan KKIP yang kemudian dikukuhkan dengan Keppres nomor 59 tahun 2013.
Pengaruh Siklus Hidup Perusahaan dan Corporate Social Responsibility terhadap Kebijakan Cash Holding dengan Diversifikasi Geografis sebagai Variabel Moderasi Yonimah Nurul Husna; Haryanto Haryanto
Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 4 No 2: Desember 2019
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jia.v4i2.19419

Abstract

Latar belakang masalah penelitian ini adalah sulitnya menentukan tingkat cash holding yang optimal untuk memenuhi aktivitas bisnis perusahaan. Penelitian ini menyelidiki bagaimana pada berbagai tahapan dalam siklus hidup perusahaan dan Corporate Social Responsibility memengaruhi keputusan cash holding dan peran diversifikasi geografis sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, terpilih 185 perusahaan sebagai sampel.Data dianalisis menggunakan metode analisis MRA (Moderated Regression Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa siklus hidup perusahaan di fase pengenalan berpengaruh negatif terhadap cash holding, siklus hidup perusahaan di fase pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap cash holding, siklus hidup perusahaan di fase kedewasaan tidak berpengaruh terhadap cash holding, siklus hidup perusahaan di fase penurunan tidak berpengaruh terhadap cash holding. Diversifikasi geografis tidak secara signifikan memoderasi hubungan antara siklus hidup perusahaan di fase pertumbuhan dan cash holding. Diversifikasi geografis secara signifikan memoderasi hubungan antara CSR dan cash holding.
Regulasi Pemerintah Dan Upaya KPK Mencegah Korupsi Dalam Perspektif Akuntansi Forensik Yonimah Nurul Husna; Kusroh Lailiyah; Devi Dwi Kurniawan
Jurnal Ekonomika dan Bisnis Vol 8 No 01 (2021): Jurnal Ekonomika dan Bisnis
Publisher : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/jeb.Vol8.Jeb01.56

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukuman mati bagi koruptor dana bencana dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang pemerintah terbitkan dalam melawan pandemi COVID-19 serta peran KPK terhadap pencegahan tindak korupsi dana anggaran bencana Covid-19. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman mati belum pernah diterapkan dalam kasus korupsi dana bencana covid-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk melawan covid-19 dan KPK berperan penting dalam mencegah tindak korupsi dana bencana covid-19 yaitu lewat whisleblowing system berupa program Jaga KPK.
Co-Authors Ananda Setiawan Devi Dwi Kurniawan Endro Tri Susdarwono Haryanto Haryanto Kusroh Lailiyah