Garuda - Garba Rujukan Digital

REKONSTRUKSI PEMIKIRAN YURIDIS INTEGRAL DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM JAMINAN FIDUSIA BERPILAR PANCASILA Sri Mulyani
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 7, No 2 (2010): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Review the renewal of national legal systems there are big problems in the national legal system that is ius constitutum (problem of "Law Enforcement) & ius constituendum (problem of" law reform / development "). Fiduciary, as one of national law in practice raises many legal issues including the lack of legal certainty and legal protection, conflict norms, norms inconsistencies and disclaimers norm by economic actors in Fiduciary Law which causes ineffective in law enforcement. Reconstruction on fiduciary legal system becomes very urgent in the national legal reform for the realization of ideals of Pancasila pillared national law is the existence of legal certainty and justice for all stakeholders in economic activity.

IMPLEMENTATION OF PRODUCT STANDARDIZATION POLICY SMALL AND MEDIUM INDUSTRY (IKM) IN WOOD PROCESSING RESULTS Wijaya Wijaya; Sri Mulyani; Emiliana Emiliana
UNTAG Law Review Vol 1, No 1 (2017): UNTAG Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

The policy of the Minister of Trade which stipulates Ministerial Regulation No. 97 / M-DAG / PER / 12/2014 on the provisions on the export of forestry industry products implements the obligation to apply product standardization with SVLK (Timber Legality Verification System) to processed wood products from January 1, 2015. SVLK requirements for Small and Medium Enterprises (IKM), especially wood furniture and handicraft industries, are simplified in the form of self declaration as set forth in the document "Export Declaration." However, the Export Declaration Policy set by the government as an alternative for furniture business actors who do not have SVLK does not apply in European market and Australia. The results of research in Central Java Province found the furniture industry as a superior product, the number of SMEs that canceled its export contract causing the loss by stopping furniture exports even though this effort is done by the government in order to improve competitiveness.

PENGEMBANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI COLLATERAL (AGUNAN) UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA Sri Mulyani
Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, No 3 (2012)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2012.12.3.128

Intellectual Property Rights is granted the exclusive rights to creators, inventors or designers for the creation or invention that has commercial value, either directly or through the automatic registration of the relevant agencies as awards, recognition should be given the protection of the rights of the community development law. Globally, the IPR will be used as collateral to obtain a bank loan internasional. In this law is necessary to realize the concept of legislation in each country who are willing to apply that regulate substance loading, binding, and registration of intellectual property as collateral. Key words: development of intellectual property rights, collateral, bank credit in Indonesia

KONSTRUKSI KONSEP HAK ATAS MEREK DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI Sri Mulyani
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Default Paragraph Font;hps;In the development of society in the global market, especially the rights of intellectual property rights to the brands used as collateral (collateral) to obtain bank credit internationally. Purpose of this research to formulate the concept of rights to the brand in a fiduciary legal system in an effort to support economic development. This research is included in the realm of socio- legal studies research study is a study that examines the non-doctrinal law by using the approach of law and social science. Setting Brand as objects in the system guarantees fiduciary law has not given a clear interpretation. The ideal concept of the brand as a fiduciary arrangement should be developed is a comprehensive arrangement, both from a systemic culture of law, the legal structure and the substance of the law based on Pancasila and the 1945 Constitution in economic development.

Konstruksi Pengaturan Hak Konsesi Dan E-Toll Dalam Perspektif Jaminan Fidusia Terhadap Pembangunan Jalan Tol Sri Mulyani; Retno Mawarini Sukmariningsih; Aniek Lestari Tyaswati Wiji Lestari
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2022): MEI
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4974

The purpose of this study is to find and analyze the construction of concession rights and tolls on toll road management with a fiduciary guarantee. The construction of toll roads should be the responsibility of the government, but because of the considerable need for funds, the government handed over the management of toll roads to toll road companies, namely PT Trans Marga Jawa Tengah, a subsidiary of State-Owned Enterprises (BUMN) Jasa Marga, which is specialized in toll road business, especially the construction of the Semarang-Solo toll road. How far the concession rights of toll roads and e-tolls can be interpreted as objects of fiduciary guarantee credit guarantees. This research method used normative juridical. The results showed that the right of concession of toll road business based on the toll road business agreement can be used as an object of bank credit guarantee made notary in the form of transfer of toll road management rights submitted at cessie. The importance of the construction of concession rights arrangements and toll roads as objects of fiduciary guarantee for the construction of toll roads, adding new objects as intangible objects can be used as fiduciary guarantees.Tujuan penelitian ini untuk menemukan dan menganalisis konstruksi pengaturan hak konsesi dan e-toll terhadap pembangunan jalan tol dengan jaminan Fidusia. Pembangunan jalan tol semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun karena kebutuhan dana yang cukup besar, pemerintah menyerahkan pengelolaan jalan tol kepada swasta antara lain kepada perusahaan jalan tol yaitu PT Trans Marga Jawa Tengah sebuah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jasa Marga, yang khusus bergerak di bidang pengusahaan jalan tol khususnya pembangunan Jalan tol Semarang-Solo. Seberapa jauh hak konsesi pengusahaan jalan tol dan e-toll dapat dimaknai sebagai objek jaminan kredit jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak konsesi pengusahaan jalan tol berdasarkan perjanjian pengusahaan jalan tol dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan yang dibuat secara notarial berupa pengalihan hak pengelolaan jalan tol yang diserahkan secara cessie. Pentingnya konstruksi pengaturan hak konsesi dan e-toll sebagai objek jaminan Fidusia terhadap pembangunan jalan tol, menambah objek kebendaan baru sebagai benda yang yang tidak berwujud dapat dijadikan jaminan Fidusia.

TANGGUNG JAWAB KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP KELEBIHAN PENJUALAN ASET PASCA KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN GUGATAN LAIN LAIN NOMOR : 23 K/Pdt.sus-Pailit/2021) M Sangkut; Sri Mulyani
Notary Law Research Vol 3, No 2 (2022): NOTARY LAW RESEARCH
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v3i2.3405

Pada tahun 2020 Dunia terdampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dunia dan Indonesia, akibat perkonomian dunian dan Indonesia tergangu banyakany Usaha baik perorangan maupun usaha yang berbentuk Perseroan mengalami kesulitan dalam menjalankan roda bisnisnya, sehingga berdampak kepada pemasukan perusahaan itu sendiri, Dalam keandaan Covid-19 ditahun 2020 kebanyakan perusahan yang kesulatan untuk mengembalikan atau membayar pinjaman kepada sipeminjam sehingga kondisi ini semakin memperburuk keadaan ekonomi usaha tersebut yang mana keadaan ini akan membuat kreditor khawatir terhadapa pinjamannya kepada debitor sehingga memaksa kreditor untuk melakukan tagihan dengan membuatat gugata Pailit terhadap debitor tersebut agar pinjaman kreditor kepada debitor dapat segera dikembalikan, dalam Kepailitan dikenal ada 3 (tiga) Jenis Kreditor, Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, dan Kreditor Konkuren. Dalam Golongan Kreditor tersebut terdapat Golongan Kreditor Separatis yang mana Kreditor tersebut mempunyai Hak Istimewah untuk mengeksekusi sendiri jaminannya. Permasalahan yang diteliti adalah tentang bagaimana jika terhadap kreditor separatis pemegang Hak Tanggungan dalam mengeksekusi sendiri, terdapat kelebihan hasil dari penjualan tersebut yang tagihannya didaftarkan kepada Kurator, serta bagaimana bentuk aksekusi dari kelebihan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana tanggung jawab debitor separatis terhadap kelebihan hasil penjualan aset yang mana penelitian ini mengambil kajian dari Putusan Kasasi Nomor : 23 K/Pdt.Sus-Pailit/2021: Pertama, Kreditor separatis berhak mengambil semua hasil penjualan asetnya sesuai dengan hutang debitor, asalkan Kreditor separatis tidak membagi tagihannya kepada kurato dengan 2 (dua) sifat , Separatis dan Konkuren dalam permasalahan ini debitor membagi tagihannya menjadi 2 (dua) sehinggan yang berhak diambil hanya sejumlah tagihan yang didaftarkan dengan sifat Separatis dan sisanya dikembalikan, debitor masih dapat menagihkan kekurangnya dengan sifat Konkuren. Kedua, Analisis Terhadap Putusan Nomor 23 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dalam hal ini majelis Hakim Telah tepat memberikan Putusan karena Kreditor telah salah mengartikan bentuk Tagihan yang didaftrakan. Ketiga, Proses Eksekusi terhadap kelebihan tagihan dapat dilakukan dengan 2 cara Tergugat dengan sukarela menyerahkan kelebihan sesuai dengan putusan Pengadilan dan melalui Eksekusi Pengadilan. Kata Kunci : Debitor, Golongan Debitor, Eksekusi.

JAMINAN KREDIT PADA PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI Susilowati Susilowati; Sri Mulyani
MAGISTRA Law Review Vol 3, No 02 (2022): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v3i2.3173

Jaminan Kredit pada Perjanjian Kredit Sindikasi Bank merupakan jaminan yang penting dalam pembahasan utama Penulisan Hukum ini. Metode yang penulis gunakan dalam Penelitian Hukum ini Yuridis Normatif, dokumen pedoman dalam penyusunan adalah dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder. Jaminan Kredit pada Perjanjian Kredit Sindikasi adalah jaminan kredit dengan hak konsesi yang meliputi pendapatan pengusahaan jalan tol, rekening penampungan, dan klaim asuransi. Jaminan Kredit untuk menjamin Para Kreditur dalam Sindikasi Bank apabila terjadi cidera janji atau wanprestasi atau kredit macet dari Debitur. Jaminan diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, jaminan diartikan “keyakinan iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah atau Debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai yang diperjanjikan”. Jaminan Kredit juga diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata: “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Konsesi adalah pemberian hak, ijin, atau tanah oleh Pemerintah. Yang membedakan Kredit Sindikasi adalah jumlah krediturnya lebih dari satu kreditur. Pembahasan adalah Jaminan Kredit pada Perjanjian Kredit Sindikasi antara PT. TMJ dengan Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BPD Jateng dalam hal pengusahaan Jalan Tol Semarang Solo.

KONSTRUKSI HUKUM EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA BERBASIS KEPASTIAN HUKUM Sri Mulyani
CITA HUKUM INDONESIA Vol. 1 No. 2 (2022): JURNAL CITA HUKUM INDONESIA
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Empat Pilar Cendikia, Yayasan Tri Dharma Haritsa

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lahir memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Debitur dan Kreditur. Ketentuan adanya Eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia atas pengikatan obyek jaminan fidusia yang dibiayai oleh Lembaga pembiayaan memberikan kewenangan untuk melakukan Parate Eksekusi atas obyek jaminan fidusia, apabila Debitur melakukan wanprestasi atas perjanjian kreditnya. Namun demikian ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pihak debitur juga kreditur terkait dengan eksekusi obyek jaminan fidusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terhadap title eksekutorial dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap title eksekutorial pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus. Sumber data sekunder dengan menginvetarisasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan eksekusi jaminan fidusia, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya polemik sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 188/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021, sehingga implikasi atau pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terkait adanya Parate Eksekusi hanya dapat dilaksanakan oleh Kreditur apabila ada kesepakatan atara kreditur dan debitur terkait cidera janji atau wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan obyek jaminan secara sukarela, maka mekanisme pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilaksanakan melalui permohonan fiat eksekusi dan yang berhak melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Negeri Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees provides legal certainty and legal protection for Debtors and Creditors. The provision of an Executory on the Fiduciary Guarantee Certificate for the binding of the object of the fiduciary guarantee financed by the financing institution gives the authority to carry out a Parate of Execution on the object of the fiduciary guarantee, if the Debtor defaults on his credit agreement. However, there are several Constitutional Court rulings that grant debtors as well as creditors related to the execution of fiduciary guarantee objects. The problem in this study is how the Constitutional Court's decision on the executory title in the execution of fiduciary guarantees. The purpose of this study is to review and analyze the Constitutional Court's decision on the executory title of the execution of fiduciary guarantees. This research is a normative juridical research with conceptual, statutory and case approaches. The purpose of this study is to review and analyze the Constitutional Court's decision on the executory title of the execution of fiduciary guarantees. This research is a normative juridical research with conceptual, statutory and case approaches. Secondary data sources by surveying Constitutional Court decisions related to the execution of fiduciary guarantees, analyzed qualitatively. The results showed that there have been polemics since the Constitutional Court issued Decision Number 188/PUU-XVII/2019 and Decision Number 71/PUU-XIX/2021. so that the implication or implementation of the decision of the Constitutional Court, related to the existence of the Execution Parate can only be carried out by the Creditor if there is an agreement between the creditor and the debtor regarding the default or default and the debtor objects to voluntarily submitting the object of guarantee, then the mechanism for carrying out the execution can only be carried out through an application for execution fiat and the one who has the right to carry out the execution is the District Court.

Legal Construction of Crypto Assets as Objects of Fiduciary Collateral Sri Mulyani; Siti Mariyam; Hieu Hong Trung Le
LAW REFORM Vol 19, No 1 (2023)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v19i1.52697

Crypto assets have become the commodities traded on the Futures Exchange. Based on the data from the Ministry of Trade, the number of crypto asset investors in Indonesia will reach 11 million people by the end of 2021. The high level of crypto investment and public interest in crypto as a digital asset provide excellent opportunities for Indonesia's digital industry and economic growth. This research will discuss the use of crypto assets as objects of fiduciary collaterals and the legal framework used as a legal basis for crypto assets subject to fiduciary collaterals. The research methodology is normative juridical applied using a comparative approach to the laws in Indonesia and Vietnam because the rules regarding crypto assets in Vietnam are clearer. The data collected were secondary data, and the they were analysed using qualitative data analysis. The results of the study show that crypto assets are intangible movable objects that have economic value and can be transferred due to an agreement through each user's account so that conceptually crypto assets can be used as fiduciary collateral objects. However, considering that crypto assets are digital currencies cannot be predicted, legal protection for creditors holding crypto asset collaterals is still weak. In addition to the absence of regulations that specifically regulate crypto assets that can be used as objects of fiduciary collateral, there are also difficulties in execution, so there is a need for a construction legal umbrella that regulates crypto assets to be used as fiduciary collateral objects.

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK Abram Shekar Perdana; Sri Mulyani
Jurnal Akta Notaris Vol. 2 No. 1 (2023): Juni: Jurnal Akta Notaris
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/aktanotaris.v2i1.890

Dengan berkembangnya industri ekraf, bertambah pula obyek jaminan fidusia yaitu hak cipta yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dialihkan karena perjanjian. Pasal 16 UU Hak Cipta, hak cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.Lahirnya PP Ekraf,memberikan fasilitas pembiayaan berbasis KI termasuk hak cipta.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank. Rumusan masalah penelitian ini1)Bagaimana proses pemberian kredit dengan Hak Cipta industri musik sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank?2)Bagaimana upaya Bank apabila terjadi wanprestasi pada Hak Cipta industri musik sebagai jaminan objek fidusia dalam perjanjian kredit bank?3)Faktor apa saja yang menghambat untuk menjadikan Hak Cipta industri musik sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank? Metode Penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif.Spesifikasi yang digunakan yaitu deskriptif analitis sumber dan jenis data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer,metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara,menggunakan metode analisa data secara kualitatif. Berdasarkan penelitian,harus ada kesepakatan para pihak membuat perjanjian kredit dengan obyek hak cipta sebagai jaminan fidusia;adanya perjanjian jaminan fidusia dengan obyek hak cipta industri musik yang dibuat secara notariil;pendaftaran jaminan fidusia secara online untuk jadi sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial.Upaya Kreditur apabila Debitur wanprestasi,Kreditur mempunyai hak mengeksekusi obyek jaminan fidusia.Faktor yang menghambat Hak Cipta industri musik sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank,banyaknya pencipta belum mendaftarkan ciptaan ke Dirjen KI KemenkumHAM,kurangnya instrumen yang belum diatur secara jelas mengenai due dilligence.Perlunya Pemerintah untuk sosialisasi pentingnya mendaftarkan Kekayaan Intelektual agar mendapatkan perlindungan dari negara dan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan dari Bank.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search