Mahmud Mulyadi
Universitas Islam Sumatera Utara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Rusdi Rusdi; Mahmud Mulyadi; Ibnu Afan
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 2, No 3 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.563 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v2i3.78

Abstract

Tujuan penelitian ini mengenai pengaturan penghentian penyidikan, Implikasi yuridis dan Hambatan pelaksanaan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakuakn oleh penyidik Polisi di Ditreskrim Polda Sumut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual.  Jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, pengaturan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi mengacu pada KUHAP yang didasari pada tiga alasan, yaitu tidak tedapat cukup bukti, perbuatan tersebut tidak termasuk dan demi hukum. Penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi dominan karena tidak terdapat cukup bukti. Implikasi   yuridis   terhadap penghentian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi karena tidak cukup bukti, maka penghentian penyidikan dapat bersifat sementara ataupun selamanya. Hambatan dalam pelaksanaan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi adalah adanya anggapan dari masyarakat bahwa penghentian penyidikan didasari   pada   penyimpangan   kewenangan   yang   dilakukan   oleh   penyidik. Sehingga, hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi penyidik dalam memutuskan penghentian penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditanganinya.
Penerapan Restorative Justice sebagai Model Perlindungan terhadap Anak (Studi Penanganan Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA) Muhammad Sacral Ritonga; Mahmud Mulyadi; Mustamam Mustamam
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 2, No 2 (2019): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Desember
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (865.008 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v2i2.94

Abstract

The problems in this study, concerning the concept of restorative justice in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, and regarding the concept of restorative justice as an effort to provide protection for children who are faced with the law, and factors that become obstacles and solutions in implementing restorative justice in the Legal Area of the Class IA District Court of Dumai. This research is empirical juridical research, by conducting research at law enforcement agencies / institutions in the Dumai State IA Class law, concerning the implementation of restorative justice in the Legal Area of the Class IA District Court of Dumai. This research is descriptive analysis, using primary and secondary sources. Data analysis used in this study is qualitative data analysis. Based on the results of the research, the concept of restorative justice in the SPPA Act was implemented through the application of Diversion at every level of the juvenile justice process. Diversion is the transfer of settlement of child cases dealing with the law from the formal process (judicial process) to the formal process, by means of deliberation and consensus which prioritizes restorative justice. The concept of restorative justice will provide protection for ABH, because through the implementation of child diversification it will be kept away from the formal justice process which allows the neglect of children's rights and traumatizes children. The obstacle in the implementation of restorative justice in the legal court area of the IA Dumai class is still a lack of human resources law enforcement officers. Supporting facilities and infrastructures are still very minimal. There is still a lack of socialization to the community.