Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI)
Despan Heryansyah
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah Dian Kus Pratiwi; Dessy Ariani; Despan Heryansyah
Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI) Volume 01, Issue 01, Maret 2019
Publisher : UII

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jamali.vol1.iss1.art3

Abstract

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka salah satu yang menjadi indikatornya adalah adanya jaminan hak asasi manusia dan hak warga negara. dalam konteks negara yang berkedaulatan rakyat maka perlu sebuah pemahaman yang baik terkait hak-hak Konstitutional yang dimiliki oleh warga negara. rendahnya minat warga negara menggunakan hak pilihnya dalam proses demokrasi menjadi salah satu indikator kurangnya pengenalan hak-hak warga negara. salah satu peran sekolah adalah seain sebagai tempat menjadi ilmu namun juga sebagai tempat edukasi. Maka dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan pengenalan hak-hak constitutional warga negara di sekolah. Metode kegiatan yang dilakukan dengan cara sosialisasi dan Tanya jawab secara langsung dengan peserta didik. Hasil pengabdian menunjukan bahwa, tingginya keingintahuan peserta didik terkait dengan apa itu hak constitutional warga negara, apa macam-macamnya, dan bagaimana proses pelaksanaan hak konstititutional warga negara tersebut. Perlu untuk melanjutkan sosialisasi yang serupa pada tahun-tahun berikutnya. Agar siswa-siswi lain juga memahami dan mengetahui hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Hal ini penting dilakukan mengingat jumlah peserta dalam kegiatan sosialisasi ini sangat terbatas sehingga tidak semua siswa dapat ikut serta.
Edukasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Suparman Marzuki; despan heryansyah
Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI) Volume 01, Issue 01, Maret 2019
Publisher : UII

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jamali.vol1.iss1.art5

Abstract

The poor public servants of persons with disabilities are caused by many things, ranging from the educational background of village government officials, to the culture that has lived and developed in the community that people with disabilities cannot be equated with other normal people. However, efforts to create public services that are equal and friendly to persons with disabilities must continue, this is not only in order to protect the human rights of every citizen but also in carrying out the mandate of the constitution. Facing this condition, the Indonesian Government then issued Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This law is the basis and reference for the government in providing services to persons with disabilities with a basic concept of respect for human dignity. The basis of service for persons with disabilities is at least related to two things, the main focus of which is on removing barriers. First, the availability of facilities and facilities available to reach persons with disabilities. Second, the paradigm of the government or government apparatus for persons with disabilities in providing public services. Sewon Subdistrict was used as an object of service because it considered quite a lot of disability operators. Indeed, until now, there is no definite number of persons with disabilities in Sewon sub-district, because the government itself does not conduct the database. Admittedly, this is one of the weaknesses that have occurred so far, let alone responsiveness and response to a number of problems they face, even the data collection on the number of the local government does not have it
Co-Authors Dessy Ariani Dian Kus Pratiwi Suparman Marzuki Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia