Garuda - Garba Rujukan Digital

Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia Dian Kus Pratiwi
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v3i1.929

Kondisi darurat akibat Covid-19 dalam kerangka negara kesatuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun perlu peran dan tanggungjawab pemerintah daerah. Hal inilah penting bagi pemerintah untuk melakukan inovasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi dan bentuk inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap urgensi inovasi kebijakan pemerintah daerah dan bentuk inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19. Hasil penelitian menunjukan bahwa inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penangangan Covid-19 di Indonesia penting dilakukan dengan alasan: 1) dalam konteks negara kesatuan terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah; 2) adanya problematika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara umum maupun dalam penanganan Covid-19 di Indonesia mengakibatkan ketidak efektifan kebijakan penanganan Covid-19; 3) sejumlah peraturan dan kebijakan pemerintah pusat belum cukup efektif mengatasi pandemi Covid-19; 4) pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung kepada masyarakat di daerah; 5) bahwa inovasi kebijakan merupakan bagian dari kepentingan nasional guna melaksanakan tujuan bernegara yang berpegang pada asas solus populi suprema lex. Bentuk inovasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 diantaranya: 1) inovasi kebijakan terkait pemulihan sektor birokrasi dan pelayanan masyarakat; 2) berkaitan dengan sektor kesehatan dan ketertiban masyarakat; dan 3) inovasi dibidang ekonomi dengan memberikan fasilitas perpajakan.

Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia Dian Kus Pratiwi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.964 KB)

Pemerintah Indonesia menganggap terdapat organisasi masyarakat yang memiliki kegiatan bertentangan dengan Pancasila. Undang-Undang Organisasi Kemasyakatan di Indonesia juga dinilai belum memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas). Perlu dikaji lebih lanjut mengenai alasan dikeluarkannya Perpu dan implikasi yuridisnya. Artikel ini memberi gambaran secara rinci tentang situasi yang dikaji dalam perspektif norma Hukum Tata Negara. Hadirnya Perpu ini bukan merupakan upaya pemerintah untuk membungkam kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul, namun pembatasan ruang gerak ormas ini penting mengingat Indonesia telah sepakat berideologi Pancasila.. Dengan demikian, implikasi yuridis dari Perpu ini adalah kewajiban dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas sebagai pelaksanaan fungsi check and balances antara presiden dan DPR dalam pembuatan produk hukum di Indonesia serta menghindari kewenangan luar biasa presiden. DPR perlu mencermati materi muatan Perpu terutama mengenai asas contrarius actus sebagai dasar ditiadakannya proses pengadilan dalam proses pembubaran organisasi masyarakat. The Juridicial Implication of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 on Amendment of Law Number 17 Year 2013 on Community Organization in Indonesia AbstractThe Government of Indonesia has assumed that there is a mass organization which carries conflicting agendas with Pancasila. Law on Mass Organization is also thought to be ineffective in suppressing the widespread ideology which contradicts the Pancasila. This situation is among the reason on why the government issued Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 on the Revision of Law on Mass Organization, thus further research is needed on the reasoning behind the promulgation and its juridical implication. This article will provide detailed explanation on the situation as seen from Constitutional Law. The promulgation of this government regulation in lieu of law does not intend to silence the freedom of assembly and association, nevertheless the limitation is needed to ensure the standing of Pancasila. Therefore, the juridical implications from this government regulation in lieu of law is the obligation of the House of Representative to hold further discussion with the President under its check and balance function when formulating any law regulation as well as to prevent any misconduct of the President’s extraordinary power. The House of Representative must also monitor the content of government regulation in lieu of law, especially the contrarius actus principle as the basis of the erasure of litigation process during the dissolution of mass organization. Keywords: contrarius actus, urgency, mass organization, Pancasila, government regulation in lieu of law. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a4

PREFERENSI KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Dian Kus Pratiwi
Literasi Hukum Vol 5, No 2 (2021): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.819 KB)

Covid-19 sebagai pandemi global yang juga menyebar di seluruh wilayah Indonesia mengakibatkan pemerintah Indonesia menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020, yang selanjutnya Covid-19 pun ditetapkan sebagai Bencana Non Alam melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 telah membawa implikasi terhadap berbagai pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Dengan berbagai pilihan kebijakan yang dapat diambil maupun telah diambil oleh pemerintah pusat ternyata membawa problematika dan implikasi terhadap distribusi urusan penanganan Covid-19 kepada daerah. Pilhan kebijakan ini pun tentunya tidak boleh dilepaskan dengan konteks bentuk negara kesatuan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana preferensi kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia dan bagaimana implikasi preferensi kebijakan penanganan Covid-19 terhadap distribusi urusan pemerintah Pusat dan Daerah. Metode penelitian secara yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang kemudian di uraikan secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pilihan kebijakan penanganan Covid-19 yang pada awalnya terpusat pada perkembanganya mengalami perubahan siqnifikant dengan berbagai distribusi urusan kepada pemerintah daerah. Pilihan kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia dapat dikatakan terdapat tiga bidang utama dari berbagai pilihan bidang yang diambil oleh pemerintah, yakni bidang ekonomi, kesehatan, dan ketertiban masyarakat. Dengan pilihan kebijakan di tersebut memiliki implikasi terhadap distribusi urusan antara pemerintah Pusat dan Daerah dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu, munculnya keragaman lokalitas penanganan Covid-19 menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari konteks negara kesatuan

MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-XIV/2016 TENTANG UJI MATERI PASAL KESUSILAAN DALAM KUHP Dian Kus Pratiwi
Literasi Hukum Vol 2, No 1 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.736 KB)

Mahkamah konstitusi merupakan institusi kehakiman di Indonesia yang memiliki wewenang untuk melakukan judicial review (uji materiil) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Putusan yang dihasilkan oleh mahkamah konstitusi bersifat final, tidak memiliki upaya hukum untuk ditinnjau kembali. Melalui Putusan No. 46/PU-XIV/2016 (Uji Materi Pasal Kesusilaan dalam KUHP) Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pemohon untuk seluruhnyatentang permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP dalam Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016. Pemohon dalam gugatannya meminta Pasal 284 tidak perlu memiliki unsur salah satu orang berbuat zina sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak perlu ada aduan. Terkait pasal 285, pemohon meminta MK menyatakan bahwa pemerkosaan mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Serta Terkait Pasal 292, Pemohon meminta dihapuskannya frasa "anak" sehingga semua perbuatan seksual sesama jenis dapat dipidana. Selain itu, Pemohon meminta pelaku homoseksual harus dilarang tanpa membedakan batasan usia korban, baik masih belum dewasa atau sudah dewasa. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 Tentang Uji Materi Pasal Kesusilaan dalam KUHP. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara rinci tentang obyek yang dikaji dengan norma-norma hukum ketatanegaraan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Putusan Perkara No 46/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dari putusan tersebut maka, pertama Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kedua, Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah menjalankan kedudukannya sebagai negative legislator, yakni hanya semata-mata sebagai penguji norma peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam pengujiannya Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan suatu norma Undang-Undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) ataupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma Undang-Undang untuk dapat dikatakan konstitusional, namun Mahkamah Konstitusi dituntut untuk tidak boleh masuk wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Ketiga, permohonan yang diajukan pemohon, terhadap Pasal 284, 285, dan 292 KUHP bukan sekedar memberi pemaknaan baru atas norma atau memperluas pengertian yang terkandung dalam norma undang-undang yang dimohonkan melainkan benar-benar merumuskan tindak pidana baru yang sudah masuk wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi hanya pembentuk UU yang berwenang melakukannya dalam kedudukannya sebagai positive legislator.Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Konsitusi, Negative Legislator

Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah Dian Kus Pratiwi; Dessy Ariani; Despan Heryansyah
Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI) Volume 01, Issue 01, Maret 2019
Publisher : UII

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jamali.vol1.iss1.art3

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka salah satu yang menjadi indikatornya adalah adanya jaminan hak asasi manusia dan hak warga negara. dalam konteks negara yang berkedaulatan rakyat maka perlu sebuah pemahaman yang baik terkait hak-hak Konstitutional yang dimiliki oleh warga negara. rendahnya minat warga negara menggunakan hak pilihnya dalam proses demokrasi menjadi salah satu indikator kurangnya pengenalan hak-hak warga negara. salah satu peran sekolah adalah seain sebagai tempat menjadi ilmu namun juga sebagai tempat edukasi. Maka dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan pengenalan hak-hak constitutional warga negara di sekolah. Metode kegiatan yang dilakukan dengan cara sosialisasi dan Tanya jawab secara langsung dengan peserta didik. Hasil pengabdian menunjukan bahwa, tingginya keingintahuan peserta didik terkait dengan apa itu hak constitutional warga negara, apa macam-macamnya, dan bagaimana proses pelaksanaan hak konstititutional warga negara tersebut. Perlu untuk melanjutkan sosialisasi yang serupa pada tahun-tahun berikutnya. Agar siswa-siswi lain juga memahami dan mengetahui hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Hal ini penting dilakukan mengingat jumlah peserta dalam kegiatan sosialisasi ini sangat terbatas sehingga tidak semua siswa dapat ikut serta.

Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ridwan HR; Despan Heryansyah; Dian Kus Pratiwi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 25 No. 2: MEI 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art7

This study focused on the extension of the absolute competence of the State Administrative Court (PTUN) in Law Number 30 of 2014. This study had two objectives, first, the extension of the absolute competence of PTUN and second, the implications on the extension of the absolute competence of PTUN. This study used normative legal method, where the da. The results showed that there are several forms of extension of absolute competence ta were enriched by conducting interviews with PTUN judges in several regions in Indonesiaof PTUN, such as the authority to examine factual conducts, examine abuse of authority, examine administrative efforts, examine legally accepted decisions, and examine discretion. Meanwhile, an implication after the enactment of this law on the legal system in Indonesia is there are a number of articles which are not only ambiguous, but also contradict the doctrines and theories of administrative law that has long been adopted by administrative law experts

Pengembangan Model Pembelajaran Student Centered Learning (SCL) Berbasis Aktivitas Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Fakultas Hukum UII Karimatul Ummah; Dian Kus Pratiwi; M Syafi’ie; Anang Zubaidy
Refleksi Pembelajaran Inovatif Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/rpi.vol2.iss1.art1

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaran dirancang sebagai pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang saling berkaitan. Untuk itu, penyampaikan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dituntut menggunakan model pembelajaran yang efektif agar tercapai capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk meningkatkan minat dan pemahamah mahasiswa pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Penulis mengembangkan model pembelajaran student centered learning berbasis aktifitas. Strategi pembelajaran yang digunakan meliputi: Problem Based Learning (PBL) dan Problem Solving; group discussion dan group investigation; dan observasi. Metode pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan Problem Solving digunakan dalam pembelajaran mengenai hak asasi manusia. Metode pembelajaran perpaduan antara group discussion dan group investigation digunakan untuk pembelajaran materi demokrasi. Sedangkan metode observasi digunakan dalam pembelajaran mengenai kepatuhan hukum yang menjadi bagian pembahasan hak dan kewajiban warga Negara. Strategi pembelajaran yang digunakan ini telah menghasilkan semangat belajar yang tinggi pada diri mahasiswa. Mahasiswa sangat antusias untuk menyampaikan hasil diskusi tentang pentingnya pemilih pemula menyampaikan gagasannya. Momentum baik juga tergambar saat mahasiswa memaparkan hasil pengamatan lapangan terkait pelanggaran lalu lintas.

Pengembangan Desain Pembelajaran Daring Etentertaiment Education System pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia Alif Lukmanul Hakim; Siti Latifah Mubasiroh; Dian Kus Pratiwi; Fuadi Isnawan
Refleksi Pembelajaran Inovatif Vol 3, No 2 (2021): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pandemi Covid-19 mengakibatkan proses pembelajaran di perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya, dan di Universitas Islam Indonesia pada khususnya, harus mengalami perubahan yang sebelumnya dilakukan secara luring (luar jaringan) menjadi pembelajaran daring (dalam jaringan). Pembelajaran daring menjadi sebuah tantangan bagi pembelajaran mata kuliah di perguruan tinggi, tidak hanya berkutat pada proses penyampaian materi yang sesuai CPL dan CPMK, namun juga bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi mahasiswa. Oleh karenanya, pengembangan pembelajaran daring ini juga dikembangkan model Entertaiment Education System atau Edutainment System dalam proses pembelajarannya. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Pengembangan (Research and Development), yakni metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Dari hibah pengembangan desain pembelajaran daring ini diharapkan dapat terwujudnya inovasi pengembangan pembelajaran daring dalam bentuk: a) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan basis daring, b) Konten Bahan Kajian, berbentuk; PPT materi tiap pertemuan, video materi, dan pemicu, dan c) Skenario pembelajaran setiap pertemuan. Kegiatan pengembangan pembelajaran daring dilakukan berbasis Education Entertaint System, yang diwujudkan dengan pembelajaran sinkron dan asinkron melalui media pembelajaran. Pada Mata Kuliah pendidikan Kewarganegaraan ini, manfaat pembelajaran edutainment yang diterapkan berimplikasi kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana telah jelas dipaparkan dalam UU Sisdiknas tahun 2003. Kemudian langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Karena belajar menyenangkan akan mempengaruhi kinerja otak dalam memproses, menyimpan dan mengambil informasi yang ada, sehingga tercipta proses belajar yang efektif dan proses belajar yang efektif ini dapat dilakukan dengan menerapkan konsep edutainment.

Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang Wakaf Ahmad Sadzali; Dian Kus Pratiwi; Saifudin
Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol 15 No 1 (2022): Al Awqaf : Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam
Publisher : Badan Wakaf Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47411/al-awqaf.Vol15Iss1.115

Law Number 41 of 2004 concerning Waqf is one of the reform products that have received the attention of many researchers. This paper examined the Waqf Law from the perspective of Pancasila, namely to answer whether the values of Pancasila have been actualized in it. This research is a juridical-normative study, by analyzing the contents of Waqf Law with the parameters of Pancasila values in the legislation. The results show that the values of Pancasila are well actualized in Waqf Law. The actualization of Pancasila values is contained in in every norm of Waqf Law.

Implementasi Model Pembelajaran Discovery Learning dan Project Based Learning pada MKWU Pendidikan Pancasila Merdeka Belajar di Lingkungan Universitas Islam Indonesia pada Semester Ganjil 2021/2022 Pratiwi Dian Kus; Mubasiroh Siti Latifah; Hakim Alif Lukmanul; Wulansari Retno
Refleksi Pembelajaran Inovatif Vol. 4 No. 1 (2022): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/rpi.vol4.iss1.art1

Pelaksanaan MKWU Pendidikan Pancasila Merdeka Belajar di lingkungan Universitas Islam Indonesia pada saat pandemi Covid-19 diselenggarakan secara daring. Tidak hanya kuliah secara daring, namun tantangan metode pembelajaran Pendidikan Pancasila yang masih konvensional, dan model pembelajaran yang dilakukan dosen relatif monoton, didominasi ceramah dan diskusi, dan masih menempatkan pembelajaran secara doktrinal mengakibatkan tidak adanya peningkatan signifikan dari pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Di sisi lain, tujuan Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan karakter harus tertanam dalam diri mahasiswa. Untuk itu perlu sebuah pengembangan model pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa. Tulisan ini berfokus pada bagaimana implementasi model pembelajaran Discovery Learning dan Project Based Learning (PjBL) pada MKWU Pendidikan Pancasila Merdeka Belajar di lingkungan Universitas Islam Indonesia pada Semester Ganjil 2021/2022. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan pembelajaran daring yang dilakukan dengan mengimplementasikan model Discovery Learning dan Project Based Learning pada MKWU Pendidikan Pancasila Merdeka Belajar di lingkungan UII berimplikasi pada optimalnya proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning). Selain itu, dengan kegiatan observasi mahasiswa lebih dapat memahami dan merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki daya kritis untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi di masyarakat. Dengan output kampanye media sosial yang dibuat, mahasiswa memiliki kontribusi positif terhadap pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Sehingga aktivitas pembelajaran yang dikembangkan dalam hal ini berhasil menarik minat mahasiswa untuk aktif belajar melalui learning by doing, thinking, and reflecting dan berkontribusi pada masyarakat.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search