Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia Asfira Yuniar; Abdul Halim Talli; Kurniati Kurniati
Al-Azhar Journal of Islamic Economics VOLUME 3 NOMOR 2, JULI 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ajie.v3i2.103

Abstract

Bisnis syariah telah menjadi suatu bisnis yang banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia. Bukan hanya dari pengelolahannya akan tetapi dalam menjalangkan bisnis syariah setiap para pihak yang berbisnis harus mengetahui dan memahami bahwa bisnis syariah merupakan bisnis yang dilaksanakan sesuai dengan syariat hukum Islam. Dalam bidang bisnis koperasi syariah diartikan bahwa dilakukan secara bekerjasama dan tolong menolong. Tujuannya yaitu untuk memenuhi keperluan dari keanggotaannya tanpa bermaksud untuk mencari suatu keuntungan yang lebih banyak. Hukum bisnis  syariah dalam Islam boleh dan halal selama tidak mengandung riba didalamnya karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa mengambil keuntungan yang lebih banyak itu termasuk kedalam riba serta usaha haram lainnya. Adapun Landasan dan asas dalam bisnis syariah berupa landasan dalam asas kekeluargaan.
Pertimbangan Sosiologis Hukum Islam terhadap Penolakan Pornografi di Indonesia Luthfi Bakence; Kurniati Kurniati; Misbahuddin Misbahuddin
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol 3 No 3 (2022): BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/bustanul.v3i3.660

Abstract

This study aims to determine the sociological considerations of Islamic law against the rejection of pornography in Indonesia. The method and type of research used is descriptive-qualitative research. The results of this study indicate that showing pornography on social media that is easily accessed and watched continuously by someone will have an impact on the rise of adultery, rape, and even murder, as well as various other negative effects. According to Islamic law, pornography is expressly prohibited and is an unlawful act. This can be seen in the Al-Qur'an surah al-Nur/24: 30-31, namely the command to guard the genitals or honor. Likewise in the Al-Qur'an surah al-Isra'/17: 32 regarding the prohibition of approaching adultery and the punishment for adultery in the Al-Qur'an surah al-Nur/24: 2. In Islam, pornography is equated with adultery or serious adultery . Pornographic crimes are not regulated directly by law. Therefore, law is adopted from classical law by adopting law based on existing texts and laws.
Pertimbangan Sosiologis Penegakan dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia Muhammad Taufan Djafri; Kurniati Kurniati; Misbahuddin Misbahuddin
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol 3 No 3 (2022): BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/bustanul.v3i3.666

Abstract

This study aims to analyze the sociological considerations of enforcement and application of Islamic law in Indonesia. This research is a library research that is qualitative in nature. The results of the study show that the sociology of Islamic law is a reciprocal relationship between Islamic law (Syarī'ah, Fiqh, al-Ḥukm, Qānūn, etc.) and patterns of societal behavior in which Sociology is one approach in understanding it. In essence, Islamic law in Indonesia is legal norms originating from Islamic law that grew and developed in people's lives throughout the history of Indonesia. Theories of thought regarding the application of Islamic law in Indonesia are formalistic-legalistic thought theory, structuralistic thought theory, culturalistic thinking theory and substanialistic-applicative thinking theory. It turns out that the enforcement and application of Islamic law has many obstacles so that Islamic law seems very slow, especially in the field of jinayat (Islamic crime).
KEKERASAN SEKSUAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM Adinda Cahya Magfirah; Kurniati Kurniati; Abd. Rahman
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 6: Februari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual pada perempuan hingga saat ini masih terus terjadi, maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan menjadi salah satu topik yang selalu diperbicangkan untuk dikaji. Berbagai upaya dan kajian terus dilakukan untuk menanggulangi maupun menekan angka kekerasan seksual pada perempuan. Artikel ini memaparkan tentang kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan juga membahas kekerasan seksual dalam pandangan hukum islam serta faktor yang menyebabkan adanya kekerasan seksual dan upaya mengatasi kekerasan seksual pada perempuan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normative). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.
QIYAS DAN SADD AL-ZARI’AH DALAM PENYELESAIAN KASUS FIKIH NIKAH BEDA AGAMA Elina Mirza; Kurniati Kurniati; Lomba Sultan
JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora Vol. 9 No. 1 (2023): JURNAL ILMIAH FALSAFAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/jif.v9i1.1600

Abstract

Kata Qiyas dan Sadd al-dzari’ah merupakan salah satu dari metode dalam pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukum) di dalam Agama Islam. Dimana Qiyas adalah suatu mekanisme yang bisa dipakai untuk mengetahui sebuah hukum dengan cara melakukan analisis terlebih dahulu terhadap permasalahan baru yang timbul dan setelah itu mengkaitkan permasalahan tersebut dengan dalil-dalil hukum Islam yang ada yaitu al-Qur’an, sunnah dan ijma’. Apabila ketika tidak ditemukan kejelasan hukumnya, barulah metode qiyas ini bisa digunakan, yakni menerapkan hukum atas suatu permasalahan yang sudah jelas nashNya, hanya pada masalah baru tersebut setelah diyakini adanya kesamaan dalam ‘illat hukumnya. Sedangkan Sadd al-dzari’ah adalah Setiap perbuatan yang mengandung dua sisi, dimana yang pertama adalah adanya perantara mendorong untuk berbuat sesuatu, dan yang kedua menghasilkan tujuan yang menjadi kesimpulan dari perbuatan itu, baik atau buruk. Perbuatan yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu itulah disebut Dzari’at. Adapun dzari’ah memiliki dua pengertian, yaitu: (1) yang dilarang, disebut sadd al- dzari’ah, dan (2) yang dituntut untuk dilaksanakan disebut fath al- dzari’ah. Penelitian ini ingin membahas bagaimana mengaplikasikan Sadd al-Dzari’ah pada permasalahan fiqh kontemporer, seperti melakukan perkawinan beda agama.
Manfaat dan Mafsadat Teknologi Komunikasi terhadap Perkawinan menurut Hukum Islam Mirdina Ayanah; Zul Mulki; Abd Rahman R; Kurniati Kurniati
Palita: Journal of Social Religion Research Vol 8, No 2 (2023): Palita : Journal of Social Religion Research
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pal.v8i2.3451

Abstract

The purpose of this research is to find out the benefits and meanings of communication technology for marriage according to Islamic law. The research method uses normative juridical research, namely library law research which is carried out by studying library materials or secondary data. The results of this study note that the benefits of communication technology for marriage according to Islamic law are (a) as a means to establish human relations, both friendly relations between relatives, relations with fellow friends, or work relations, (b) as a means of communication that can be used to improve the quality of relationships and harmony between family members/spouses and (c) facilitate the transfer of knowledge within a family. The meaning of communication technology for marriage according to Islamic law is to limit the personal sphere to blur, reduce interaction between families, waste time in vain and make partners jealous.