Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Jambura Law Review GANEC SWARA PALAR (Pakuan Law review) Law Research Review Quarterly Jurnal Abdidas Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Abdimas Terapan Hang Tuah Law Journal Journal of Comprehensive Science (JCS) Innovative: Journal Of Social Science Research Estudiante Law Journal Jurnal Abdimas Terapan Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Erman I. Rahim
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : PALAR (Pakuan Law review)

 1 
PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU Khuzul Fiqri Taniyo; Dian Ekawaty Ismail; Erman Rahim
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i1.7792

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis  kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis baru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach). pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Adapun dalam teknik analisis data, penelitian ini melakukan langkah-langkah interpretasi dan konstruksi bahan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, masih ada ketidakpastian hukum terkait dengan narkotika jenis baru yang belum diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan narkotika jenis baru ini mempertanyakan peran dan keabsahan undang-undang tersebut, karena prinsip hukum pidana berasaskan legalitas belum sepenuhnya terpenuhi.Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Penyidikan Noodweer, Kepentingan TersangkaAbstractThis article aims to analyze the juridical implications of the regulation of termination of investigation on the basis of forced defense (noodweer) in terms of the interests of the suspect. This research is normative in nature using a statutory approach and a case approach as well as a qualitative descriptive approach. The data collected is grouped and selected according to its quality and truth, then connected with theories, principles and legal rules obtained from literature studies so as to obtain answers to the problems formulated. The subjects of this research are informants from the Police and the Prosecutor's Office in the form of data needed by researchers. The results showed that the juridical implications of the regulation of termination of investigation based on forced defense (noodweer) must consider the interests of the suspect, where the termination of the investigation must be legally accountable. The termination of the investigation must be based on existing facts that legally justify the termination. If the termination is done without sufficient reason, it can damage the image of the police as investigators in the eyes of the public. Keyword : Juridical Implications; Noodwer Investigation; Suspected Interest.
GAGASAN IDEAL PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK HAK PRIVASI DI INDONESIA Suryani Intan Pratiwi Puwa; Fenty Puluhulawa; Erman Rahim
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.7939

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi sebagai bentuk hak privasi di Indonesia dan  menganalisis dan mengkonstruksikan gagasan ideal pengaturan perlindungan data pribadi sebagai bentuk hak privasi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan “statute approach”, pendekatan komparasi “comparative approach”, dan pendekatan konseptual “conceptual approach”. Selanjutnya disusun secara sistematis untuk diperoleh gambaran yang utuh dan peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik deskriptif analitis.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terdapat pengecualian hak subjek data pribadi yang meliputi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Kelemahanya, pengecualian tersebut tidak dijabarkan secara detail mengenai batasan dan mekanismenya, sehingga potensi yang terjadi ialah penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pelaksanaannya. Adapun perihal transfer data transfer Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang tidak mencantumkan persetujuan subyek data sehingga mengakibatkan hak privasi pemilik data pribadi diabaikan dan tidak memiliki nilai tambah bagi perlidungan data pribadi, baik di dalam negeri maupun di negara lain.  Kata Kunci : Perlindungan; Data Pribadi; Hak Privasi. AbstractThe purpose of this study is to identify and analyze personal data protection arrangements as a form of privacy rights in Indonesia and to analyze and construct the ideal idea of personal data protection arrangements as a form of privacy rights in Indonesia. The type of research used is Normative Law research, using a statutory approach "statute approach", a comparative approach "comparative approach", and a conceptual approach "conceptual approach". Furthermore, it is arranged systematically to obtain a complete picture and the researcher processes it using analytical descriptive techniques. The results of this study indicate that in Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data there are exceptions to the rights of personal data subjects which include the interests of national defense and security; the interests of the law enforcement process; public interest in the context of administering the state; the interest of supervising the financial services sector, monetary, payment systems, and financial system stability carried out in the context of administering the state; or statistical interests and scientific research. The weakness is that these exceptions are not spelled out in detail regarding the limitations and mechanisms, so that the potential for what occurs is abuse of power in its implementation. As for data transfers, transfers of personal data outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia do not include data subject consent, resulting in the privacy rights of owners of personal data being ignored and having no added value for the protection of personal data, both domestically and in other countries.  Keyword : Protection; Personal data; Privacy Rights .
Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdul Hamid Tome Achir, Nuvazria Alti Mohamad Anugrah Ramadhan Rivaldiyanto Suleman Ardiansyah Ardiansyah Ardiansyah Ardiansyah Asrul Aswar Cecep Ibnu Ahmadi Cici Cahyani Lamunte Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismail Dian Ekawaty Ismail Fence M. Wantu Fenty Puluhulawa Indah Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw ISTI ANJELINA MOHAMAD Khuzul Fiqri Taniyo Lutfi Salam Damopolii Moh. Rusdiyanto Puluhulawa Nurvazria Achir Rahmi, I.G. Ayu Ketut Riewanto, Agus Riska Buhungo Supriyadi Supriyadi Suryani Intan Pratiwi Puwa Usman Moonti Yusuf Apriyanto Bantu