Garuda - Garba Rujukan Digital

Model Dispute Resolution Nomination in the Election of the Governor, Regents and Mayors the Pursuit of Democratic Elections Rahim, Erman I.
PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) 2018: PROCEEDING ICTESS
Publisher : PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.562 KB)

One of the stages who often generates dispute between participantselection and organizers of an election in stage nomination the election ofthe governor, regents and mayors is the determination of candidate coupleparticipants election. Candidate couple were disadvantaged and objectionson the decision general election commission provincial or general electioncommission districts and city given the chance to suing the determination ofthe decision. The authority dispute resolution nomination done by monitorselection and the judiciary administrative can affect stage election. Evenharmful candidate couple and organizers of election. The resolutions ofdisputes nomination the election of the governor, regents and mayors is aprerequisite to embodying an democratic. Building on the approach takenthe writing of law normative can be conducted the perfecting ketentuanketentuanwhich regulates regional with the resolution of disputes thecandidacy of in the election of the governor , regents and mayors .Keywords : A model , the candidacy of dispute , the election of the governor , the cardcan be used and democratic

Settlement of State Administration Disputes in the Election of Governors, Regents and Mayors To Create Fair Elections Rahim, Erman I; Rahmi, I.G. Ayu Ketut; Riewanto, Agus
Law Research Review Quarterly Vol 4 No 3 (2018): L. Research Rev. Q. (August 2018) "Law and Democracy in General Election: Between
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v4i03.27071

The purpose of writing this is described and analyze dispute resolution administrative in the election of the governor, regents and mayors for realize fair elections .A method of approach that is used is doctrinal and confirming empirical based on data and information related to the holding of an election common, then analyzed a sort of descriptive set qualitative .The results showed that writing candidate couple who were cheated and objections on the decision general election commission provincial or districts and city on the provision of candidate couple participants election given the opportunity suing the determination of the decision . The fact that there are under the authority of the with the resolution of disputes state administrative that have been undertaken by by a proctor the selection of the north west frontier province on the great commission nor of the approximately districts and cities in the country with of the judiciary state administrative give rise to multi the prevailing interpretation of the result in the occurrence inconsistency so as to affect phases of the election of a new , even harmful position with respect to the slate and the committee for .Through legal approach normative the resolutions of disputes the forest law enforcement governance usaha negara in the election of the governor , regents and mayors he or she needs the structuring and completion of ketentuan-ketentuan which regulates regional with the resolution of disputes the forest law enforcement governance usaha negara in the election of the governor, regents and mayors .

KAJIAN TENTANG IMPLEMENTASI PERDA IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA GORONTALO Erman, I Rahim
Jurnal Inovasi VOL. 08, NO. 03, THN. 2011
Publisher : Jurnal Inovasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.841 KB)

Secara operasional Peraturan Daerah 18 Tahun 2005 tentang IMB belum diimplementasikan secara efektif. Hal ini dipengaruhi oleh faktorfaktor yaitu adalah faktor peraturan perundang-undangan (Perda) yaitu lemahnya aspek sosiologis dalam peraturan daerah karena kurang sosialisasi, faktor aparat yaitu petugas penegak hukum sebagai lembaga penegakan hukum perda IMB belum berfungsi secara optimal, dan faktor kesadaran hukum masyarakat yaitu kurangnya taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di antaranya penjabaran Perda melalui peraturan teknis atau petunjuk pelaksanaan, aparatur pemerintah yang profesional, dukungan dari masyarakat dan terpenuhinya fasilitas yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut.

STRATEGI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DESA BOTUBARANI MASA PANDEMI COVID-19 Usman Moonti; Erman I. Rahim; Ardiansyah Ardiansyah
Jurnal Abdimas Terapan Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Abdimas Terapan (November)
Publisher : Jurnal Abdimas Terapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.835 KB)

Strategi pengembangan potensi kewirausahaan desa Botubarani masa pandemi covid-19 bertujuan untuk memberikan pemahaman wawasan tentang pendidikan kewirausahaan. Kegiatan pengabdian ini diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk berwirausaha dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa Botubarani. Masa pandemi covid-19 memberikan dampak pada masyarakat di berbagai sektor kehidupan termasuk pada sektor ekonomi. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi pada masyarakat untuk mengubah mindset pola pikir mereka sehingga tertarik berwirausaha dengan melakakan inovasi kewirausahaan untuk mengatasi keterbatasan akses selama masa pandemi Covid-19. Materi yang disampaikan terkait tentang stategi Pengembangan kewirausahaan pada masa pandemi Covid-19, Stategi pemasaran, dan jenis jenis kewirausahaan yang cocok di masa pandemi Covid-19. Hasil dari sosialisasi ini menumbuhkan keinginan yang sangat kuat dari masyarakat sehingga tergerak hatinya untuk merintis usaha secara mandiri dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki di Desa Botubarani. Hal ini juga akan berlanjut pada kegiatan pendampingan dan pelatihan inovasi kewirausahaan untuk lebih menggali potensi diri yang dimiliki oleh masyarakat di desa Botubarani.

Model Dispute Resolution Nomination in the Election of the Governor, Regents and Mayors the Pursuit of Democratic Elections Erman I. Rahim
PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) 2018: PROCEEDING ICTESS
Publisher : PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

One of the stages who often generates dispute between participantselection and organizers of an election in stage nomination the election ofthe governor, regents and mayors is the determination of candidate coupleparticipants election. Candidate couple were disadvantaged and objectionson the decision general election commission provincial or general electioncommission districts and city given the chance to suing the determination ofthe decision. The authority dispute resolution nomination done by monitorselection and the judiciary administrative can affect stage election. Evenharmful candidate couple and organizers of election. The resolutions ofdisputes nomination the election of the governor, regents and mayors is aprerequisite to embodying an democratic. Building on the approach takenthe writing of law normative can be conducted the perfecting ketentuanketentuanwhich regulates regional with the resolution of disputes thecandidacy of in the election of the governor , regents and mayors .Keywords : A model , the candidacy of dispute , the election of the governor , the cardcan be used and democratic

Penguatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Adat Desa Bongo Melalui Penyuluhan Terkait Pelestarian Kearifan Lokal Dan Hukum Adat Masyarakat Erman I Rahim
Jurnal Abdidas Vol. 3 No. 4 (2022): August Pages 612-784
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v3i4.639

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengabdian ini yaitu; Sosialisasi Hukum Adat terkait penguatan peran dan fungsi lembaga adat desa yang bertujuan agar masyarakat mengetahui regulasi berkaitan dengan hukum adat yang berlaku di negara ini. Melaksanakan pelatihan tarian adat bagi siswa-siswi SMP maupun SMA, serta pembentukan kelompok Sadar Budaya Desa Bongo. Tujuanya adalah memberikan ilmu khususnya bagi masyarakat dan generasi muda dalam memahami kedudukan dan pentingnya hukum adat di tengah masyarakat, baik dalam penyelesaian masalah adat maupun bekal dalam penyelenggaraan atau perayaan seni, bidang pendidikan dan aspek lain. Selain itu, memberikan manfaat dalam pengembangan kehidupan baik sosial maupun budaya masyarakat dalam penguatan dan pelestarian kearifan lokal yang ada di desa Bongo. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal menjaga adat dan budaya Gorontalo guna menunjang pembangunan di desa, serta penguasaan tarian adat oleh anak sekolah di desa Bongo. Selain itu, mengembangkan potensi desa sebagai bagian dari usaha mendukung Gorontalo sebagai salah satu daerah adat di Indonesia, serta terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Hukum Tentang Legalisasi Industri Rumah Tangga Di Desa Bendungan Erman I Rahim; Moh. Rusdiyanto Puluhulawa; Nuvazria Achir
Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Vol 11, No 6 (2022): Jurnal Sibermas (Sinergi Bersama Masyarakat)
Publisher : Univeristas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/sibermas.v11i6.17500

The development of the home industry is currently increasingly stretched and is important for economic growth for the country. The more businesses, the more jobs. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are also an important pillar in economic growth, so it is necessary to innovate to make it easier for MSMEs to carry out their roles and activities after the COVID-19 pandemic. However, its development still has obstacles, one of which is the difficulty in obtaining business legality and formality. The problem of MSMEs in the aspect of obtaining business permits and certification must be a serious concern, because the costs are relatively large and need assistance. Anticipating this requires a policy that is able to guarantee and protect business actors so that they can compete in the midst of global economic liberalization. This is experienced by MSMEs in Bendungan Village which consists of several business groups such as; Palm Sugar Producers, Pastries and Egg Nut Manufacturing Groups, who do not yet have legality such as a business license. Based on the existing problems, the solutions offered are specifically in Bendungan village, namely; Counseling on licensing and certification laws. The implementation of this counseling aims to provide understanding to the community, especially business actors to register their products so that they have legality and are recognized for their validity in the community. Not only that, training and Business Management Guidance were also carried out such as product packaging. Counseling was carried out in collaboration with the Office of Investment and Energy and Mineral Resources of Boalemo Regency as a resource person. The licensing process only needs to be done in a system (online) on the Online Single Submission (OSS) page by entering personal data in the form of the business owner's KTP and NPWP. Having a permit for this business makes it easier for people to market their products in supermarkets, and provides opportunities for people to get financial support from the government. While other activities are training in making packaging for community business products accompanied by students. Constraints faced by the community such as ownership of NPWP, it is suggested to the sub-district and village governments to hold a management and procurement program directly in the village to make it easier for the community. In addition, the village needs to map out the marketing locations for community business products and support packaging for the progress of the village, through economic empowerment in home industries.

The Problem of Fulfilling Voter Rights in Village Head Elections Is Based On E-Voting Erman I. Rahim; Nuvazria Achir
Jambura Law Review VOLUME 5 NO. 1 JANUARY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

The purpose of this writing is to discuss the paradigm of the electoral process which is now showing a new face, through technological sophistication, which in foreign terms is called E-Voting (Electronic Voting), and legitimized through Indonesian national laws and regulations. This model is used during the implementation of voting and counting through an electronic device and has begun to be used in several countries, including Brazil, India, Switzerland, and the United States (US), including the Boalemo District Government, which is the umpteenth time using this system in Simultaneous Village head elections implementation in the region. The writing method used is empirical, seeing how a rule works in society. The data obtained is systematically arranged and then processed using descriptive analytical techniques. The study results show that the Village Head Election through the E-Voting system has been carried out for the fourth time by the regional government of Boalemo with an electronic device intermediary based on its legal umbrella, namely Regulation of the Regent of Boalemo Regency Number 48 of 2015 concerning Procedures for Election, Appointment and Inauguration of Village Heads. In practice, there are problems related to the fulfillment of voter rights in the E-Voting Based Village head elections, which are influenced by several things, namely; Location, Time, and Distance of polling stations, Not Accommodating Voters Under Certain Circumstances, Convoluted Voting Systems, and Procedures, Lack of Availability of Human Resources and Infrastructure.

Tanggung Jawab Dan Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Pendidikan Bagi Anak Terlantar Di Kota Gorontalo Indah Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw; Erman I. Rahim; Abdul Hamid Tome
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.361

Penelitian ini di lakukan dengan tujuan mengetahui dan menganalisis tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam bidang Pendidikan bagi anak terlantar. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris, dengan mengunakan jenis data yang terdiri dari data primer dan sekunder, untuk tenik pengumpulan data di lakukan dengan Teknik wawancara, observasi dan kepustakaan. Kemudian data di analisis secara deskriptif dengan memberikan gambaran secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan atas jawaban yang akan di teliti. Hasil penelitian ini menjabarkan bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan Pendidikan kepadan anak terlantar serta apa saja faktor penghambat pemerintah dalam menjalankan program pemerintah untuk pemenuhan hak tanggung jawab pemerintah, mengatur juga tentang bagaimana regulasi serta hak-hak anak terlantar dan kerangka teori

Analisis Efektifitas Uu No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Pelestarian Kebudayaan Yang Ada Di Indonesia Lutfi Salam Damopolii; Nurvazria Achir; Erman I. Rahim
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.365

Pelestarian kebudayaan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas UU No 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dalam pelestarian kebudayaan yang ada di indonesia. Penelitian ini disusun mengguna kan metode penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi normatif berupa produk prilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi UU No. 5 Tahun 2017 harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan dapat terus tercapai dengan baik dan berkelanjutan.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search