Garuda - Garba Rujukan Digital

SANKSI BAGI PENGUSAHA YANG TERLAMBAT MEMBAYAR TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Lelly Muridi Zham-Zham
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v2i1.49-80

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia membawa dampak yang sangat besar diberbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam segi perekonomian. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang pengertian upah yaitu hak yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh menurut perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan atas suatu pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan. Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tambahan kepada pekerja/buruh seperti pengeluaran tambahan pada saat merayakan hari keagamaan. Tunjangan Hari Raya Keagamaan ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Berkaitan dengan hal ini, faktanya banyak perusahaan yang terlambat membayar tunjangan hari raya yang disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga membuat resah para pekerja karena merasa dirugikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau studi kepustakaan dan dokumen yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan sanksi yang tegas kepada pengusaha untuk melakukan kewajibannya dalam memenuhi hak pekerja/buruh, yakni berupa sanksi administratif sebesar 5% dihitung dari total tunjangan hari raya keagamaan yang harus dibayarkan. Upaya yang ditempuh apabila permasalahan antara pekerja/buruh dengan perusahaan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah yakni melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KETENTUAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU PELAKSANA VAKSINASI YANG DIPALSUKAN DAN VAKSIN TIDAK BERIZIN PADA MASA DARURAT PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA Lelly Muridi Zham-Zham; Slamet Sugiyono; Akhmad Touwil Firdaus
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kesehatan merupakan modal utama bagi perkembangan dan pembinaan sumberdaya manusia dalam mengukur laju pertumbuhan suatu bangsa. Kesehatanmempunyai peranan mendasar yang diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsaIndonesia. Indonesia sedang diguncang oleh pandemi yang juga telah menyebar keberbagai negara yaitu Corona Virus Disease 2019 atau dikenal dengan sebutanCovid-19. Gejala yang ditimbulkan oleh virus ini bermacam-macam seperti flu, sesaknafas, atau infeksi yang serupa dengan SARS dan MERS. masyarakat juga selaluditekankan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru berupa menerapkan 3M yaituMemakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan dengan sabun. Dalam perkembangannya, pemerintah telah memfasilitasi masyarakat untuk melakukanvaksinasi covid-19 secara gratis yang disediakan pada tiap-tiap daerah tempattinggal, namun terdapat oknum-oknum yang melakukan pelanggaran berupamendistribusikan vaksin yang tidak berizin sehingga ini membuat pemerintahsemakin sulit mendisiplinkan oknum pelaksana vaksin covid-19 di masa keadaannegara sedang darurat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulis ini adalahmetode penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yaitu metodepenelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahansekunder belaka dan juga untuk kelengkapan data digunakan sumber hukum berupabahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian saran yang dapat diberikankepada pemerintah selain kebijakan pemerintah yang harus tanggap juga perlumempertegas kinerja petugas pelaksanan vaksin agar tidak terjadi diluar kendalipemerintah di masa kondisi darurat ini, tidak hanya sampai disitu pemerintah jugaperlu menindak tegas para oknum-oknum yang membandel dengan memproduksi,mengedar dan mendistribusikan vaksin tidak berijin.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MALAKA (Studi Kasus Di Desa Maktihan) Lelly Muridi Zham-Zham; Marcelina Muti Moruk; Ahmad Fatoni
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Keberadaan hukum dimasyarakat sangat dibutuhkan ,khususnyadalam memberi perlindungan untuk masyarakat serta Negara itu sendiri.Hal ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sering dilakukanoleh para pemegang kekuasaan dalam sistem pemerintahan sehinggaperlu adanya penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi.Seperti yang dibahas dalam skripsi ini mengenai penegakan hukum bagipelaku tindak pidana korupsi dimana yang melakukan korupsi adalahkepala desa yang dengan wewenangnya menyalahgunakan dana desayang seharusnya itudiperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat didesaitu sendiri. Karena sering terjadi hal demikian, sehingga penulis tertarikuntuk menulis skripsi tentang “ PENEGAKAN HUKUM TERHADAPPENYALAHGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MALAKA (Studi Kasus di Desa Maktihan). Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi iniadalah tentang faktor- faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan danadesa serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa.tujuan yang ingin dicapai adalah secaraumum adalah untuk mengetahuiapasaja faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dana desaserta penerapan hukum bagi pelaku penyalahgunaan dana desa tersebut.Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatannormatif yang artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dandiuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidahkaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalahpenelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada. Selain iyu penulisjuga akan melengkapinya dengan pendekatan konseptual. Pada bahanhukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yang salingmenunjang, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder. Pada analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakandeskriptif kualitatif.

TANGGUNG JAWAB HUKUM SEKUTU FIRMA (Fa) DALAM KEPAILITAN Ferika Nurfransiska; Didik Budiharto; Lelly Muridi Zham-Zham; Sutiyani Sutiyani
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Firma sebagai sebuah badan usaha pada dasarnya merupakan sebuahperkumpulan, dimana firma dalam menjalankan memiliki para sekutu (anggota) yangmemiliki kewenangan untuk bertindak keluar atas nama firma. Dalam menjalankankegiatan usahanya tersebut tidak jarang menimbulkan utang bagi firma, dimanaberdasarkan ketentuan hukum kepailitan adanya utang merupakan salah satusyarat pernyataan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan firma dan kepailitan, putusan pengadilan niagamengenai perkara kepailitan, serta dokumen-dokumen maupun tulisan-tulisan yangberkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Ferika Nurfransiska; Lelly Muridi Zham-Zham; Sutiyani Sutiyani
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapatmenyebabkan timbulnya sertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketaserifikat ganda hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara, sertaakibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda tersebut.Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknikpengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yangtelah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan deskriptifkualitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnyasertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketa serifikat ganda, sertaakibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1).Faktor-faktor yang dapatmenyebabkan tejadinya Sertifikat Ganda adalah : Kesalahan dari pemilik tanah itusendiri yang tidak memanfaatkan tanahnya dengan baik, atau pada saatpengukuran pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanahdan batas tanah yang salah, serta Adanya kesengajaan dari pemilik tanah untuk mendaftarkan kembali sertifikat yang sebenarnya sudah ada. Selanjutnya dariBadan pertanahan Nasional karena tidak adanya basis data yang baik, atau karenaketidak telitian Pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah. Faktorpemerintah setempat, kelurahan atau desa yang mempunya data tidak valid danUntuk wilayah bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya. 2) Bentukpenyelesaian sengketa sertifikat ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara samadengan proses penyelesaian gugatan lainnya. Aspek yangmempengaruhi hakim menentukan pilihan tindakan dalam penyelesaian suatusengketa sertifikat ganda yaitu dari segi Pembuktiannya, karena fakta danperistiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat buktiyang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Kalau pembuktian pihakPenggugat bagus gugatannya akan dikabulkan, dimana suatu gugatan dikabulkanadakalanya pengabulan seluruhnya atau menolak sebagian lainnya. Isi putusanpengadilan yang mengabulkan gugatan pihak penggugat itu, berarti tidakmembenarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional (Tergugat) atau tidak membenarkan sikap tidak berbuat apaapa yang dilakukan oleh tergugat padahal itu sudah merupakan kewajibannya.Maka dalam putusan gugatan dikabulkan tersebut ditetapkan kewajiban yangharus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) berupa pencabutanKeputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. 3). Akibat Hukum denganadanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah adalah :Menimbulkan Ketidakpastianhukum, Kerugian dan Pembatalan atau pencabutan sertifikat.

IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HASIL PILKADA Maryuliyanto Maryuliyanto; Lelly Muridi Zham-Zham; Wahyu Mustariyanto; Redyana Lutfianidha
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewenangan sementarayang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikansengketa hasil pilkada. Selain itu juga untuk mengetahui dampak danefektivitas penerapan regulasi penyelesaian Pilkada mengenai ketentuanambang batas selisih suara yang kontradiktif dengan asas kepastian hukum.Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yangdikolabirasikan dengan metode pengamatan atau observasi prosespenyelesaian sengketa hasil pilkada pada persidangan di MK menggunakantinjauan literature resmi yang dipublikasikan oleh lembabga MahkamahKonstitusi tersebut. Dengan argumentasi dan putusan hakim yang telah tercatatatau terkodifikasi dengan baik seiring berjalanya pelanggaran. Prosespenyelesaian sengketa didominasi perkara yang gugur akibat tidak memenuhi ambang batas selisih penghitungan suara yang terdapat pada pasal 158Undang-Undang Pilkada.Jumlah perkara yang teregistrasi ke MahkamahKonstitusi yakni 53 perkara sedangkan yang lolos hingga melaju ke prosessidang hanya 7 perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanyapelanggaran terstruktur sistematis dan masif dijadikan dalil utama oleh pihakyang berperkara demi mengesampingkan ketentuan ambang batas.Implementasi dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaiansengketa tersebut berkiblat pada keadilan yang substansial dengan tetaptunduk terhadap konstitusi, serta sebagai upaya perlindungan terhadap hakkonstitusional warga negara. Namun di sisi lain unsur kepastian hukum dalammenjalankan amanat Undang-Undang Pilkada bagi pihak yang bersengketatidak terpenuhisecara maksi

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN Lelly Muridi Zham-Zham; Ferika Nurfransiska; Maryuliyanto Maryuliyanto; Demu Apriyani Livinea
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bermula dari upaya pencarian keadilan oleh Petrus KopongEban Atakelan ditempuh melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.Kapolda NTT menyanksi Petrus Kopong Eban Atakealan dengan hukumanPemberhentian Tidak Dengan Hormta (PTDH) terhadapnya. Petrus Kopong EbanAtakelan dan tim kuasa hukumnya menggugat keputusan Kapolda NTT saat itu,karena dianggap melakukan kewenang-wenangan. Hal ini terjadi, karena PetrusKopong Eban Atakelan tidak pernah di sidang pengadilan pidana umum. PetrusKopong Eban Atakelan mengganggap cacat administrasi karena Kapolda NTTmenjalankan rekomendasi sidang banding Komisi KEPP, tanpa ada putusan pengadilan pidana umum. Oleh sebab itu, rumusan masalah penelitian iniadalah: Pertama, bagaimana proses penerapan hukum dan pelaksanaankeputusan kapolda NTT terjadi pada kasus pemberhentian dengan tidak hormatanggota polri dalam perkara nomor 30/G/2021/PTUN.KPG? Kedua, Apa yangmenjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sengketa Tata UsahaNegarapemberhentian tidak dengan hormatkepada anggota polri yangmengalami gangguan kejiwaan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisproses PTDH dalam institusi Polri, sekaligus untuk melihat mekanisme hukumdi Institusi Polri dalam perspektif Sistem Peradilan di Indonesia. Penelitian inimenggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan analisis deskripsi melaluiberbagai putusan sidang yang telah terjadi. Penelitian ini memperoleh hasilbahwa: Pertama, Upaya Proses Pencarian keadilan oleh Petrus Kobong EbanAtakelan dan upaya proses hukum di Institusi Polri telah sesuai dengan proseshukum administrasi negara. Dalil gugatan Petrus Kopong Eban Atakelan ditolak,dan jawaban tergugat diterima di segala jenis persidangan. Kedua, proseshukum sudah memenuhi ketentuan hukum administrasi negara, baik secaraformil maupun materiil sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia.

KEBERLAKUAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW PADA PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA Lelly Muridi Zham-Zham; Redyana Lutfianidha; Ervira Kemalasari; Achmad Touwil Firdaus
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

“Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannyadi dalam hukum. Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusinegara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapanhukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukumdan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengannilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, Namun menegakkan equality beforethe law bukan tanpa hambatan. Equality Before the Law adalah konsep yang sangatuniversal (berlaku dimana saja) dan tekstual bagi hukum. Secara universal EqualityBefore the Law sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkanadanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang. Sedangkan tekstual, Equality Beforethe Law tertulis dalam dokumen hukum yang induk aturan hukum yang menegaskanbahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang ditempat hukum tersebut berlaku.Sebaliknya, dari sisi hukum, bisa dilihat bahwa hukum tidak membiarkan dirinya hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah dimuka hukum. Penelitianini menggunakan metode tipe penelitian Yuridis normatif atau doctrinal denganmemberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu,menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan, dan mungkinmemprediksi pembangunan masa depan. Dengan membahas tentang dasar hukumkonsep Equality Before the Law dalam peradilan di Indonesia dan praktik peradilan diIndonesia yang tidak menunjukkan jaminan atas Equality Before the Law terpenuhi bagisetiap orang di Indonesia.

KAJIAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN CLOSE CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN TINDAK PIDANA Wahyu Mustariyanto; Wahyu Setyo Nugroho; Lelly Muridi Zham-Zham; Supono Supono
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan pembuktian tidaksekedar berbicara tentang alat bukti sebagaimana ditegaskan pada Pasal184 ayat (1) KUHAP maupun barang bukti sebagaimana disebut dalam HIR.Teknologi yang semakin canggih dan mutakhir melahirkan berbagai terobosan yangdapat membantu dalam menemukan dan memperjelas kebenaran tentang suatuperistiwa. Dewasa ini pembuktian telah mengggunakan alat bukti berupa dokumeneletronik seperti rekaman suara, pesan singkat, dan rekaman CCTV untukmenemukan kebenaran materil suatu peristiwa pidana. Close Circuit TelevisionRecorded (Rekaman CCTV) adalah teknologi yang paling menonjol jika digunakan dalam proses pembuktian di Pengadilan. Kemampuan rekaman close circuit televisionrecorded (rekaman CCTV) dalam menampilkan dengan utuh secara visual tentangsuatu peristiwa, menjadikannya sabagai sarana yang memiliki kedudukan pentingdalam pembuktian. Beberapa produk undang-undang tentang tindak pidana khususyakni undang-undang Terorisme, Undang-undang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Undang-undang Informasi dan Transaksi Eletronik dan berbagai Undangundang khusus lainya telah menempatkan close circuit television recorded (rekamanCCTV) sebagai alat bukti sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuikedudukan Close Circuit Television Recorded (Rekaman CCTV) dalam Pembuktianpada Sidang Pengadilan Tindak Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan proses Pembuktian pada SidangPengadilan Tindak Pidana.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search