Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TRANSIENT: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Journal of Indonesian Law (JIL)
Karnoto Karnoto
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Strategi Normativitas Pembatasan Terpidana dalam Proses Pemilihan Umum di Indonesia Karnoto Karnoto
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v1i1.53-74

Abstract

The polemic of ex-convict candidates for legislative members has given special attention to academics and the general public. In this case, the polemic lies in the overlap between regulations number 7 of 2017 about General Elections and Regulation of Election Commission number 20 of 2018 about the nominations of DPR, provincial DPRD and Regency / city DPRD members. The core problem in the regulation is the limitation of political rights for ex-convicts (Croupier of Drugs, Sexual Crimes against Children and Corruption). Whereas the higher level regulation does not limit this. This research is a library research. Namely research that uses all sources of research from books, journals, articles, research, laws, and from the internet. After the sources are obtained and then analyzed using related theories. This research focuses on the normativity strategy that should have been carried out and applied by the general election commission in limiting former convicts in the 2019 general election. The normativity strategy that should be carried out by the general election commission on the limitation of convicted persons in general elections in Indonesia is the making of regulations relating to the submission of honesty to the public that those who nominate themselves as prospective legislative candidates are ex-convicts. One of the strategies that must be regulated in the regulation is, Submission to the public through social media, in this case the delivery must be regulated more stringently and in more detailed procedures, because it is feared that political actors whose status as ex-convicts only pay to one television station and get a certificate or proof. However, the provision of information is not broadcast on the television station, and so forth.
OPTIMASI PERENCANAAN PLTS ON GRID SYSTEM DI GOR JATIDIRI SEMARANG MENGGUNAKAN SOFTWARE HOMER Siti Zumrotun Khoiroh; Bambang Winardi; Karnoto Karnoto
Transient: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro TRANSIENT, VOL. 8, NO. 4, DESEMBER 2019
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/transient.v8i4.289-297

Abstract

Kawasan Jatidiri Semarang memiliki arena olahraga yang terdiri dari Stadion jatidiri untuk olahraga outdoor dan Gor Jatidiri untuk olahraga indoor. GOR Jatidiri merupakan gedung yang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana olahraga seperti futsal, volly, basket, dan olahraga lainnya. GOR Jatidiri memiliki kapasitas 5.187 penonton dan memiliki area parkir seluas 5960,34 M2 . Area parkir tersebut yang akan direncanakan untuk pemasangan PV pada perencanan PLTS ini. Secara Geografis Lokasi GOR Jatidiri berada di wilayah Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur Semarang Jawa Tengah. Menurut National Aeronautics and Administration (NASA), Lokasi GOR Jatidiri memiliki rata-rata intensitas radiasi sebesar 5,539 Kwh/m2/hari. Hasil perhitungan perancangan PLTS didapat jumlah kapasitas panel surya sebesar 261 x 320 Wp, dan Inverter sebesar 100.000 Watt . HOMER berfungsi untuk membandingkan beberapa opsi konfigurasi yang berbeda dari sudut pandang teknis dan ekonomis. HOMER diharapkan dapat mengetahui konfigurasi sistem PLTS yang optimal. Hasil simulasi menggunakan HOMER menjelaskan bahwa konfigurasi PLTS yang optimal untuk GOR jatidiri Semarang adalah konfigurasi photovoltaic -grid dengan daya yang dihasilkan oleh panel surya sebesar 115,009 kWh/tahun. Hasil energi yang berlebih dari PLTS akan dijual ke PLN untuk kemudian menjadikan keuntungan sistem dari sisi teknis dan ekonomi. 
Efektivitas Pelaksanaan Panduan Teknis Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama RATNA RATNA; Karnoto Karnoto
GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Vol 2 No 1 (2023): Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Mamuju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengambil judul efektivitas pelaksanaan panduan teknis pembentukan pengelola kegiatan masyarakat Eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi badan usaha milik desa Bersama. Mengkaji dan menganalisis permasalahan Sejauh mana efektivitas panduan teknis pembentukan badan usaha milik desa bersama (BUMN Desma) dari pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM Mpd) dalam implementasinya di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Pemerintah daerah belum memanfaatkan otonomi daerah seluas-luasnya sebagaimana penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dibuktikan dengan belum adanya himbauan atau rigulasi baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten yang mendukung kegiatan tersebut. 2. Unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing serta dalam mematuhi waktu tahapan belum maksimal berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan InvestasiDesa, daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 191/PRI.02/IV/2022 Tanggal 06 April 2022 hal Penyampaian panduan teknispembentukan badanusaha milik desa bersama pengelola kegiatandana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan. 3. Belum adanya pemahaman yang sama terkait regulasi mulai dari UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 15 tahun 2021 tentang Tata CaraPembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Surat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan InvestasiDesa, daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 191/PRI.02/IV/2022 Tanggal 06 April 2022 Kata Kunci: efektivitas pelaksanaan, teknis pembentukan, dana bergulir
Co-Authors Bambang Winardi Ratna Ratna Siti Zumrotun Khoiroh