Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review BINAMULIA HUKUM SIGn Jurnal Hukum UNES Journal of Swara Justisia Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Justice Voice Begawan Abioso Binamulia Hukum
Riastri Haryani
Universitas Krisnadwipayana
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Binamulia Hukum

 1 
Konsepsi dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Riastri Haryani
Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v6i2.287

Abstract

Secara konsepsi persoalan hak uji materiil dan lembaga yang berwenang melakukan hak uji materiil telah diawali sejak proses pembentukan UUD 1945 oleh para founding fathers, saat merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar tanggal 11 Juli 1945 sampai tanggal 13 Juli 1945. Menurut UUD 1945, yang memiliki pengujian peraturan perundang-undangan hanya 2 lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memuat konstruksi Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamendemen merupakan pilar-pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Di dalam ilmu hukum ada asas bahwa setiap peraturan perundang-undangan apapun bentuknya harus sesuai, tidak bertentangan, dan melaksanakan konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Peraturan perundang-undangan yang derajatnya berada di bawah konstitusi tidak boleh mengatur materi muatan konstitusi, apalagi menyimpangnya. Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai hukum yang tertinggi yang lebih bersifat mengikat daripada undang-undang biasa. Dengan dasar itu undang-undang tidak termasuk peraturan yang dapat diuji materiil oleh Mahkamah Agung. Meskipun disadari bahwa sangat mungkin suatu undang-undang dapat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (Konstitusi). Hak uji materiil Mahkamah Agung merupakan sarana pengendali semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang. Dalam penerapannya gugatan hak uji materiil dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui pemeriksaan tingkat kasasi atau langsung diajukan ke Mahkamah Agung.
Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu Riastri Haryani
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i1.347

Abstract

Dalam penegakan pelanggaran Pilkada oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menangani pelanggaran terstruktur, sistematisasi, dan administrasi massa dalam penerapan hukum di Indonesia. Dalam penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi juga memegang kepemilikan kewenangan ini. Perselisihan hasil pemilu seharusnya dalam mencapai kepastian hukum. Mengenai pelaksanaan kewenangan kedua lembaga itu diperjelas dan ditekankan. Peran Bawaslu dapat dipahami dari hasil temuan penelitian. Tahun 2015 melihat pelaksanaan Pilkada sejalan dengan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut bukti pelanggaran politik terkait uang yang terjadi pada tahun 2015. UU No. 15 Tahun 2011 tidak diberlakukan, tetapi masih memiliki tujuan. Selanjutnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemilihan Umum, peran Bawaslu dalam pengawasan dan pemberantasan politik uang tidaklah ideal karena memiliki hambatan yang mencegah dan menghukum politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Bawaslu perlu terus mengembangkan sumber daya manusianya. Pembentukan Bawaslu untuk meningkatkan efektivitas sebagai badan pengawas pemilu dan pengawasan anggaran rekrutmen.
Co-Authors Dennis Robby Hidayat Philips A. Kana Tanti Setia Ningrum