Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Abdi Bhara Jurnal Keamanan Nasional
Lusia Sulastri
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
The Legal Protection on Reporters for Corruption Crime Lusia Sulastri
Jurnal Daulat Hukum Vol 5, No 2 (2022): June 2022
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v5i2.21024

Abstract

Nurhayati's report through a letter to the Head of BPD Citemu, became the turning point for the uncovering of the village fund corruption case that was detrimental to the state. It turned out that the person who had uncovered the village fund corruption case was also named a suspect. Based on this, the authors are interested in studying how legal protection for whistleblowers on corruption crimes is associated with the determination of Nurhayati's suspect status for corruption in Cirebon Regency. This research used literature study with the doctrinal approach. In addition, this study also examines the ideal legal protection for whistleblowers for corruption. The results of the study show that legal protection for whistleblowers for criminal acts of corruption is not running well, as evidenced by the determination of the status of the suspect Nurhayati for Corruption Crimes in Cirebon Regency. This happens because there is no common perception of the position of the Whistleblower on Corruption Crimes as a subject protected by law between the police and the Prosecutor's Office. The ideal legal protection for whistleblowers for criminal acts of corruption is to build legal protection for whistleblowers that is integrated and obeyed by law enforcement officers. The provision of witness protection must of course start from law enforcement who is the spearhead of law enforcement, namely the police.
Analisis Kewenangan Penyidikan Dalam Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia : Tinjauan Peran Penyidik PNS dari Kementerian Perhubungan dan TNI AU Lusia Sulastri
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 16 No. 2 (2022): DECEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v16i2.1411

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji kewenangan penyidikan serta peran Penyidik PNS dari Kementerian Perhubungan dan TNI AU dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia secara normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, kewenangan penyidikan dalam pelanggaran wilayah udara Indonesia tidak dapat secara letterlijek diartikan sebagai kewenangan atributif PPNS Kementrian Perhubungan. Berdasarkan penafsiran gramatikal dan autentik Pasal 399 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jelas tidak menutup kesempatan TNI AU menjadi Penyidik, hanya saja apakah TNI AU sudah memiliki PPNS menjadi indikator utama dapat bekerjanya penyidik dalam menangani pelanggaran kewilayahan udara. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Pasal 399 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, TNI AU memungkinkan menjadi penyidik atas pelanggaran wilayah udara, asalkan memiliki PPNS. Peran TNI AU dalam menanggulangi pelanggaran wilayah udara indonesia sebagai penyelidik melakukan operasi pertahanan udara aktif antara lain deteksi, identifikasi, dan penindakan berupa membayang-bayangi (shadowing), penghalauan (intervention), pemaksaan mendarat (force down) dan penghancuran (destruction). Peran PPNS dari Kementerian Perhubungan adalah sebagai penyidik dalam pelanggaran Wilayah Udara Indonesia. Namun demikian semua kasus tidak pernah sampai pada proses peradilan hanya penerbitan diplomatic complain kepada negara asal pelanggar.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Er Tanjung; Lusia Sulastri; Rabiah Al Adawiah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v9i1.2117

Abstract

Kejahatan pemerkosaan yang mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih di bawah umur. Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak. Anak yang mengalami tindak pidana persetubuhan dapat mengalami trauma yang mendalam dan gangguan psikologis maupun fisiknya karena pada hakikatnya anak harus dilindungi. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan dan mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori-teori hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan masih kurang. Perlindungan yang dilakukan baru sebatas pemberian hukuman yang setimpal terhadap pelaku, bahkan menurut penulis hukuman yang diberikan belum cukup setimpal terhadap pelaku, sementara anak sebagai korban mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial belum mendapatkan perhatian.
PENYULUHAN HUKUM OPTIMALISASI UPAYA PENCEGAHAN KENAKALAN DAN KRIMINALITAS ANAK Apriyanto; Lusia Sulastri; Dwi Atmoko
Abdi Bhara Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abhara.v2i1.2266

Abstract

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dengan Tema Optimalisasi Upaya Pencegahan Kenakalan dan Kriminalitas Anak yang dilaksanakan di SMKBina Karya Mandiri Bekasi Jawa Barat yang ditujukan kepada para siswa yang usianya masih remaja bertujuan untuk memberikan pemahaman tentangkenakalan remaja dan krimininalitas yang mungkin dilakukan oleh remaja, hal ini berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya hal tersebut. Metodeyang digunakan dalam penyuluhan ini adalah dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh daripengabdian kepada masyarakat ini yaitu para siswa dan guru lebih peka terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan kenakalan remaja saat ini. Selain itu, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua khususnya yang memiliki anak umur remajalebih memperhatikan dan lebih mengawasi kegiatan-kegiatan yang dianggap menyimpang. Karena remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak dan dewasa, pada masa ini ada juga keraguan terhadap peran yang akan dilakukan. Remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Remaja mulai mencoba-coba bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, misalnya merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks. Tindakan ini tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat.
Etika Autopsi: Pertanggungjawaban Dokter Forensik dalam Kasus Pembunuhan Lusia Sulastri
JURNAL KEAMANAN NASIONAL Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Keamanan Nasional, Volume IX, No. 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Forensic autopsy serves as the cornerstone for drawing conclusions in the Visum et Repertum concerning deceased bodies. The critical issue lies in whether a second autopsy can unveil further facts about the victim’s demise, particularly when post-mortem alterations, such as stitching and gluing, have occurred. This research aims to examine the role of autopsies in uncovering the criminal act of the murder of Brigadier Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Additionally, it scrutinizes the accountability of forensic doctors conducting autopsies with the intent of manipulating homicide cases. The study employs a normative research approach, encompassing legal perspectives and case analysis. The findings indicate that autopsy plays a crucial role in determining the exact cause of death. Only through forensic autopsy can the precise cause of death be unveiled. The autopsy revealed that the primary cause of death was gunshot wounds to the back left side of the head and an entry gunshot wound to the right chest, tearing the lungs and causing severe bleeding. The accountability of a forensic doctor conducting an autopsy with the intention of manipulating a murder case implies a violation of the Medical Code of Ethics and the Doctor’s Code of Ethics, specifically Article 3 paragraphs (1) and (2) letter r of the Indonesian Medical Council Regulation Number 4 of 2011 concerning Professional Discipline for Doctors and Dentists. Furthermore, it constitutes a criminal offense of obstruction of justice under Article 221 paragraph (1) numeral 1 of the Indonesian Penal Code.
Co-Authors Apriyanto Dwi Atmoko Er Tanjung Rabiah Al Adawiah