Articles
<![CDATA[Strategi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Hukum Melalui Skema Sertifikasi Profesi ]]>
<![CDATA[Sugeng Sugeng]]>;
<![CDATA[Dwi Atmoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 14, No 1 (2020): MARCH EDITION ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.372 KB)
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2020.V14.163-182
<![CDATA[Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pembangunan bidang hukum adalah tidak sesuainya kompetensi lulusan pendidikan tinggi hukum dengan kebutuhan dunia industri dan masyarakat. Hal tersebut ditandai oleh masih banyaknya sumber daya manusia hukum yang menganggur, atau bekerja di bidang yang tidak sesuai. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya melakukan pembaruan kurikulum ilmu hukum melalui pengembangan skema sertifikasi profesi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumenter dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, melalui dokumentasi terpilih baik cetak maupun elektronik. Hasil penelitian menunjukkan, sertifikasi profesi di lembaga pendidikan tinggi hukum yang terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi masih terbatas ruang lingkupnya, sehingga tertinggal dibandingkan bidang ilmu lain. Untuk itu perlu dikembangkan skema sertifikasi baru sesuai dengan tuntutan industri dan masyarakat. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kurikulum untuk menjembatani proses pembelajaran dengan kebutuhan pengguna jasa.]]>
<![CDATA[PRINCIPLES OF HONESTY IN GOOD FAITH BUYING LAND ]]>
<![CDATA[Dwi Atmoko]]>
<![CDATA[ Awang Long Law Review Vol 4 No 2 (2022): Awang Long Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (867.368 KB)
|
DOI: 10.56301/awl.v4i2.395
<![CDATA[The land sale and purchase agreement does not rule out the possibility of a third party claiming that the land is his. Land issues often lead to long-term conflicts between communities and between communities and legal entities. Controversy about this land seems to be endless and always happens in this world, because human demand for land always increases along with population growth. In this study the author is interested in researching about how the application of the principle of good faith in the sale and purchase agreement of land? The type of research used is normative juridical and empirical juridical. The results of the study stated that the application of the principle of good faith in the sale and purchase agreement of an agreement. The parties who make the sale and purchase should adhere to the principle of good faith because the principle of good faith is very important in anticipating and minimizing buying and selling disputes. Because in this house sale there is a preliminary agreement that precedes the actual Sale and Purchase Agreement, then the PPJB still has binding power based on honesty.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM PRAKTEK BISNIS WARALABA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dwi Atmoko]]>
<![CDATA[ KRTHA BHAYANGKARA Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v13i1.14
<![CDATA[Di Indonesia aturan hukum mengenai Waralaba (Franchise) belum lengkap. Indikator hal ini dapat kita cermati dari ketentuan hukum yang mengatur bisnis waralaba, yang sampai saat ini baru diatur dalam satu (1) Peraturan Pemerintah dan satu (1) Peraturan Menteri, sebagaimana disebut di atas. Pengaturan melalui undang-undang belum tersentuh oleh pemerintah. Memang ada peraturan dari Departemen teknis yang bersangkutan, namun pengaturan ini sama sekali belum memadai mengingat bisnis melalui sistem waralaba ini selalu berkembang secara dinamis sesuai perkembangan dunia usaha, dan membentuk model-model baru dalam prakteknya.Padahal kalau terjadi sesuatu yang menyangkut perjanjian, maka para pihak memerlukan pranata hukum yang komperhensif sebagai panduan atau guide lines baik pra pembuatan perjanjian maupun pasca perjanjian. Hal ini diperlukan untuk menghindari pemegang dan penerima waralaba dari kerugian yang tidak diinginkan karena belum lengkapnya perangkat hukum yang melindungi kepentingan para pihak. Selain itu dalam tulisan ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan proses pelaksanaan perjanjian waralaba dalam praktek dalam rangka pengembangan kerja sama bisnis yang saling menguntungkan serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian waralaba.Pada dasarnya untuk perjanjian berlaku umum sebagaimana di atur dipasal 1320 KUH Perdata, yaitu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan dan tidak boleh melanggar kepentingan umum, akan tetapi lebih khususnya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Selanjutnya dalam rangka perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian waralaba dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42Tahun 2007 , terdapat beberapa konsep perlindungan hukum terhadap usaha waralaba, yaitu:Pasal 3 huruf f yang menyebutkan bahwa waralaba harus merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar sehingga terdapat kepastian hukum dalam bisinis waralaba serta menghilangkan keragu-raguan akan waralaba yang ditawarkan.]]>
<![CDATA[ENDORSEMENT AGREEMENTS ON INSTAGRAM SOCIAL MEDIA RELATED TO ARTICLE 7 OF LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION ]]>
<![CDATA[Dwi Atmoko]]>
<![CDATA[ Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 3 No 3 (2022): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (146.87 KB)
|
DOI: 10.56371/jirpl.v3i3.90
<![CDATA[The development of this technology is increasingly making people think more and more change, especially in economic activity. The form of economic activity that is affected is buying and selling activities in obtaining income or income or profits. In this day and age, after the presence of social media, there are many marketing techniques that can be used. One of the new marketing techniques is endorsements. This endorsement agreement is made in written form on direct massage Instagram, and it is legal according to Article 1320 of the Civil Code. The research method is carried out by descriptive analysis, with the approach used is a normative juridical approach. The results show that the form of legal protection in the endorsement agreement is that if there is a default or the implementation is not in accordance with the agreement, the celebgram as a business actor must replace the goods that have been sent and replace the money that has been sent, but in practice it is the online shop that is harmed.]]>
<![CDATA[STATUS DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DALAM PERSFEKTIF HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Dwi Atmoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/publika.v10i2.7793
<![CDATA[Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Sekarang ini perkawinan yang tidak dibatasi oleh batas negara adalah suatu yang biasa terjadi karena dunia sekarang sudah seperti desa kecil. Akan tetapi karena perkawinan bukan hanya urusan pribadi (privat) tetapi juga menjadi urusan negara (publik), sehingga negara berhak mengatur tata cara perkawinan warga negaranya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Â Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan yaitu Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1): Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaiman tertulis dalam Pasal 57 UUP, Â Ketiga, UUP tidak mengatur masalah perkawinan antaragama. Bentuk atau cara perkawinan antar agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia ini telah menimbulkan kontroversi bagi para ahli hukum.]]>
<![CDATA[RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTIVITIES IN ELECTRONIC TRANSACTIONS THROUGH THE INTERNET SITE VIEWING FROM THE LEGAL PERSPECTIVE OF CONSUMER PROTECTION ]]>
<![CDATA[Dwi Atmoko]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i2.7464
<![CDATA[At first the internet network could only be used by the educational environment (colleges) and research institutions. Then in 1995, the new internet can be used for the public. With the application can make it easier for people to access information on the internet. After the opening of the internet for the public interest, more and more business applications have sprung up on the internet. Users of electronic systems, also known as consumers, can quickly find out about information developments in various parts of the world. By relying solely on search engines such as Google and Yahoo, electronic system users around the world have easy internet access to various kinds of information. Compared to books and libraries, the internet symbolizes the spread (decentralization), knowledge (knowledge) of information and data to the extreme. The internet can also be used by the government in providing public services. The internet is the easiest means to meet the needs of finding information that consumers want.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan ]]>
<![CDATA[Dwi Atmoko]]>;
<![CDATA[Amalia Syauket]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 11 No 2 (2022): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v11i2.732
<![CDATA[Korupsi di Indonesia bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan masalah perkembangan korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Tindak pidana korupsi pada zaman dahulu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang karena dinamika yang berkembang dalam masyarakat, maka selanjutnya peraturan tersebut mengalami perubahan di mana lebih kepada bersifat khusus atau lex specialis yang selanjutnya kemudian diatur untuk pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perjalanannya kegiatan korupsi dilakukan oleh para pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki jabatan, yang mana jabatan tersebut kebanyakan merupakan hasil dari pemenang pemilu dalam suatu partai. Dalam UU PTPK. dinyatakan bahwa orang yang melakukan korupsi harus mengganti kerugian negara, dikarenakan dampak ekonomi dan sosial suatu wilayah yang ditimbulkannya pada keuangan negara. Pada perjalanannya penambahan vonis penjara bagi para koruptor yang berat tentu saja memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi, yang di mana dengan hal tersebut diharapkan tindak pidana korupsi dapat berkurang.]]>
<![CDATA[Kesiapan Sistem Hukum Indonesia Dalam Transformasi Masyarakat Dari 4.0 Menuju 5.0 ]]>
<![CDATA[Niru Anita Sinaga]]>;
<![CDATA[Dwi Atmoko]]>
<![CDATA[ KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 1 (2023): APRIL 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v17i1.2111
<![CDATA[Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang berhubungan secara erat, sebagai mana Cicero mengatakan, “Ubi Societas Ibi Ius” artinya, dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Peranan hukum dalam transformasi masyarakat dari 4.0 menuju 5.0 sangat penting. Kesiapan sistem hukum: Struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture) sangat penting. Transformasi diharapkan dapat mewujudkan regulasi yang tertib, sederhana dan responsif. Dilakukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi tanpa menanggalkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Bertumpu pada etika universal yang terkandung pada Pancasila dan UUD 1945. Dilakukan dengan langkah-langkah strategis mencakup: Legislasi, sumber daya manusia, kelembagaan, dan budaya hukum sehingga tujuan berbangsa dan bernegara dalam transformasi skala nasional, regional dan global dapat terlaksana. Sistem hukum harus bisa mengejar perkembangan teknologi sehingga penerapan hukum yang ideal dan dikehendaki dapat terwujud. Penelitian ini membahas: Bagaimana kesiapan sistem hukum Indonesia dalam transformasi masyarakat dari 4.0 menuju 5.0? dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif).]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan) ]]>
<![CDATA[Reza Ayu Pratiwi]]>;
<![CDATA[Ika Dewi Sartika Saimima]]>;
<![CDATA[Dwi Atmoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31316/jk.v7i1.4795
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini berfokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya perlindungan hukum oleh petugas kepolisian dalam melindungi korban kekerasan seksual anak di wilayah Kepolisian Metropolitan Jakarta Selatan. Penelitian ini juga meninjau perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Penelitian menemukan bahwa banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dilaporkan atau direkam karena sikap masyarakat yang menganggap masalah tersebut sebagai masalah keluarga yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada orang luar. Selain itu, penelitian menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak biasanya adalah kerabat dekat, tetangga, atau kenalan korban. Modus operandi pelaku seringkali melibatkan paksaan, intimidasi, atau manipulasi. Penelitian juga menemukan bahwa terdapat kekurangan dalam kejelasan prosedur hukum dan regulasi untuk melindungi korban kekerasan seksual anak. Penelitian menyarankan bahwa perbaikan dalam prosedur hukum dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mengurangi jumlah korban kekerasan seksual anak. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual, UU no 17 Tahun 2016]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM OPTIMALISASI UPAYA PENCEGAHAN KENAKALAN DAN KRIMINALITAS ANAK ]]>
<![CDATA[Apriyanto]]>;
<![CDATA[Lusia Sulastri]]>;
<![CDATA[Dwi Atmoko]]>
<![CDATA[ Abdi Bhara Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/abhara.v2i1.2266
<![CDATA[Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dengan Tema Optimalisasi Upaya Pencegahan Kenakalan dan Kriminalitas Anak yang dilaksanakan di SMKBina Karya Mandiri Bekasi Jawa Barat yang ditujukan kepada para siswa yang usianya masih remaja bertujuan untuk memberikan pemahaman tentangkenakalan remaja dan krimininalitas yang mungkin dilakukan oleh remaja, hal ini berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya hal tersebut. Metodeyang digunakan dalam penyuluhan ini adalah dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh daripengabdian kepada masyarakat ini yaitu para siswa dan guru lebih peka terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan kenakalan remaja saat ini. Selain itu, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua khususnya yang memiliki anak umur remajalebih memperhatikan dan lebih mengawasi kegiatan-kegiatan yang dianggap menyimpang. Karena remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak dan dewasa, pada masa ini ada juga keraguan terhadap peran yang akan dilakukan. Remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Remaja mulai mencoba-coba bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, misalnya merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks. Tindakan ini tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat.]]>
