<![CDATA[Isu tentang perlunya penguatan kapasitas kelembagaan di daerah termasuk di dalamnya penguatan aparaturnya telah mencuat sejak mulai diberlakukannya sistem pemerintahan desentralistik. Otonomi daerah belum diimb angi dengan kemampuan sumber daya manusia aparatur sebagai pengelola pemerintahan, pembangunan, serta layanan publik yang masih banyak dikeluhkan warga. Pengelolaan daerah dapat berjalan dengan optimal bila didukung dengan kapasitas aparatur yang memadai. Peningkatan kapasitas aparatur memerlukan kriteria standar kompetensi yang diakui secara global, yang saat ini telah terjadi perubahan sangat cepat yakni revolusi industri 4.0 yang memerlukan berbagai skill yang memadai yang sebelumnya kurang diperhitungkan. Berbagai strategi/model yang tepat untuk penguatan kapasitas aparatur bisa diterapkan sesuai dengan karakteristik daerah maupun kondisi sdm yang ada. Dalam implementasi penguatan kapasitas aparatur daerah sangat diperlukan peran kepemimpinan birokrasi yang kuat, terutama dalam upaya pemberian keteladanan dalam melakukan perubahan sikap/perilaku, mental yang mencerminkan kapasitas professional dalam diri aparatur. Kepemimpinan harus membangun “jiwa” dan “raga” dengan berbagai cara yang efektif: melatih, memotivasi, menginspirasi, penanaman budaya kuat yang mendukung optimalisasi tugas. Upaya penguatan kapasitas aparatur menjadi aparatur yang professional tidak mudah, perlu waktu, kesabaran, biaya, tenaga ahli, dan banyak resistensi dari pihak yang diberi penguatan. Namun demikian, pekerjaan itu terus dilakukan dan dijaga kesinambungannya agar hasil penguatan kapasitas terlihat hasilnya. Untuk itulah peran kepemimpinan sangat diperlukan]]>
