Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA KPPN PALEMBANG Nurmalia Hasanah; Sriyani Sriyani
Journal Publicuho Vol 4, No 3 (2021): August - October
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/jpu.v4i3.20116

Abstract

The Covid-19 pandemic necessitates a rapid change to the digital age. Currently, the Directorate General of Treasury continues to make policies that refer to the principles of E-government by developing the direction of transactions that occur in the government. One of them is the launch of SAKTI, which has been specifically designed to simplify and speed up the financial management process from planning to budget accountability, which consists of nine modules integrated into one database (single database) within the scope of the work unit. This study uses qualitative methods, data collection is done by interviewing parties related to the use of the SAKTI application and observations at KPPN Palembang. This research is expected to provide an overview of the implementation of SAKTI at KPPN Palembang. The result of this research is that the Expenditure Treasurer of KPPN Palembang as the operator of the Treasurer Module has implemented the SAKTI Treasurer Module properly according to the laws and regulations and does not mix with SILABI. Since the use of SAKTI desktop, switching to SAKTI Web has made it easier for treasurers to administer the money they manage online. However, the development of increasingly sophisticated technology must be a challenge and motivation in developing SAKTI. In addition, the quality and competence operator SAKTI is also very important and necessary in achieving the successful implementation of SAKTI.
PENERAPAN PSAP NOMOR 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA LUBUKLINGGAU Norman Hadi; Sriyani Sriyani
Journal Publicuho Vol 4, No 3 (2021): August - October
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/jpu.v4i3.20937

Abstract

The reform of state financial management in 2003 was aimed at realizing transparent and accountable government financial reporting. Reform of state financial management is the first step in improving the quality of state finances. In the government environment, fixed assets play an important role in government operations and also benefit the community. The problem studied is how the suitability of accounting for fixed assets at the Lubuklinggau Police with PSAP number 07 concerning Accounting for Fixed Assets from the point of view of recognition, measurement, presentation, and disclosure of Fixed Assets in Financial Statements. The research method used is a qualitative method, the method of data collection is carried out by means of observation and interviews with parties related to accounting at the Lubuklinggau Police Station. The results of this study are the Lubuklinggau Police Station has implemented Fixed Asset Accounting in accordance with PSAP 07, namely Assets are recognized when future economic benefits have been obtained and their value can be measured reliably, Fixed Assets are measured at cost, depreciation is carried out using a straight line and presented in Balance sheet according to PSAP 07.
IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA Sriyani Sriyani; I Ketut Bhawa Samudra; Bernadine Dwi Arrya Syahputra
Jurnal Manajemen Retail Indonesia (JMARI) Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Manajemen Retail Indonesia (JMARI)
Publisher : UNIVERSITAS RAHARJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.468 KB) | DOI: 10.33050/jmari.v3i1.2166

Abstract

Pemanfaatan teknologi terbukti efisien dan efektif dalam membantu melakukan aktifitas organisasi.Semua sektor memanfaatkan adanya teknologi untuk mempermudah aktivitas, tak terkecuali sektorkeuangan pemerintah. Saat ini pemerintah Indonesia sudah menerapkan kartu plastik dalam pelaksanaanpembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu penggunaan kartu plastikpada pemerintah adalah kartu kredit pemerintah (KKP). Penelitian ini menggunkan metode kualitatif,pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pengelolaan KKP padaKPPN Amlapura. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran implementasi KKP pada KPPNAmlapura. Berdasarkan hasil tinjauan yang telah penulis lakukan terhadap implementasi Kartu KreditPemerintah pada KPPN Amlapura telah dilaksanakan dengan baik dan cukup optimal yaitu pada prosespengajuan, penagihan, dan penyelesaian tagihan KKP. Untuk penatausahaan bukti-bukti masih belumsesuai peraturan yang berlaku. Dampak positif dari implementasi KKP antara lain bendahara pengeluarantidak harus memegang banyak uang karena sudah berbentuk kartu kredit, sehingga pengelolaan UP lebihefektif karena mengurangi adanya idle cash. Kedua, transaksi UP lebih transparan karena seluruhtransaksi sudah termuat dalam tagihan/billing statement yang dikirimkan secara periodik ke emailadministrator KKP. sehingga percepatan penyerapan anggaran dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.Namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi KPPN Amlapura terkait penyediaan Elektronik DataCapture (EDC) dan pemenuhan SDM dan secara kuantitas maupun kualitas.
PENYAJIAN LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO Sriyani Sriyani; Aisyah Oktantiasari; Chyntia Claudia
Jurnal Manajemen Retail Indonesia (JMARI) Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Manajemen Retail Indonesia (JMARI)
Publisher : UNIVERSITAS RAHARJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.2 KB) | DOI: 10.33050/jmari.v3i1.2167

Abstract

Paper ini meninjau kesesuaian penyajian laporan operasional terhadap Standar AkuntansiPemerintah (SAP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yangsignifikan penyajian laporan Operasional KPPN Sidoarjo terhadap SAP. Hasil penelitian inidiharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dalam menyusun laporan operasional untukmeningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalahkualitatif dimana data dikumpulkan menggunankan studi kepustakaan dan studi lapangan dengancara wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil dari penelitian ini secara umum laporanoperasional KPPN Sidoarjo sudah sesuai dengan SAP. KPPN Sidoarjo sudah menggunakan basisakrual dalam penyusunan laporan operasionalnya. Pengakuan, pengukuran, serta penyajian danpengungkapan Pendapatan dan beban sudah sesuai dengan PMK No. 225/PMK.05/2019 tentangKebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan operasional di KPPN Sidoarjo tidakmengalami kendala sudah menggunakan aplikasi SAKTI. Masih terdapat beberapa kekeliruandalam pengungkapan yang ada pada CaLK yaitu kesalahan perhitungan sehingga menyebabkanpenyajian informasi pada CaLK tidak sesuai dengan informasi yang tersedia pada LaporanOperasional.
Efektivitas Penggunaan Dana Desa Taufik Raharjo; Agus Sunarya Sulaeman; Sriyani Sriyani
Bisman (Bisnis dan Manajemen): The Journal of Business and Management Vol. 1 No. 2 (2018): Agustus 2018
Publisher : Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit, Jawa Timur, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the use of village funds in Tangerang District. Descriptive method is used to interpret realization data of the use of village funds in 2015 and 2017. It finds that the use of village funds still emphasize its use in physical development of the village and still a little concentrate on community empowerment for strengthening the community economy such as the establishment and development of BUMDesa. Keywoord: effectiveness, village funds
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MODUL BENDAHARA PADA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA Sriyani Sriyani; Nufus Nufus2; Nur Azizah
Jurnal Manajemen Retail Indonesia (JMARI) Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Manajemen Retail Indonesia (JMARI)
Publisher : UNIVERSITAS RAHARJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33050/jmari.v3i2.2428

Abstract

Perkembangan sistem informasi menjadi tantangan baru bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan digitalisasi pengelolaan keuangan negara. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) menjadi komponen terbesar reformasi sistem informasi pengelolaan keuangan negara. SPAN merupakan sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga dalam mendukung pelaksanaan SPAN pada tingkat Instansi dibangunlah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang pengimplementasiannya dimulai pada tahun 2016. Implementasi SAKTI diharapkan menjadi wujud tata kelola keuangan negara yang lebih efektif dan efisien.Modul Bendahara SAKTI menjadi salah satu modul utama yang tersedia dalam aplikasi SAKTI saat ini. Modul Bendahara merupakan modul yang digunakan oleh bendahara, baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran satuan kerja yang memiliki integrasi dengan modul-modul lain yang tersedia pada aplikasi SAKTI. Modul Bendahara memiliki banyak fungsi yang pada dasarnya sangat bermanfaat dan juga mempermudah seluruh proses bisnis pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di era digital saat ini.Penelitian ini menggunkan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pengelolaan pengguanaan Aplikasi SAKTI pada DJBC Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian secara umum implementasi Modul Bendahara SAKTI pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku walaupun beberapa fitur tidak digunakan di DJBC Jakarta. Permasalahan dan kendala yang terjadi terkait dengan implementasi Modul Bendahara SAKTI di Kantor Wilayah DJBC Jakarta sudah dapat tertangani dengan baik oleh seluruh pihak yang terkait. Semua permasalahan diselesaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur penggunaan aplikasi SAKTI.
Penyusunan Modul Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi UMKM di Palembang Sumatera Selatan Ria Dewi Ambarwati; Nina Andriana; Sriyani Sriyani
KUAT : Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan Vol 5 No 2 (2023): Edisi November
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/kuat.v5i2.2256

Abstract

Kegiatan pengabdian ini ditujukan untuk menghasilkan output berupa modul UMKM dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam rangka program pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dengan tajuk Beli Kreatif Sumatera Selatan (BKSS) yang dicanangkan oleh Kemenparekraf, serta dalam rangka mengimplementasikan instruksi presiden nomor 2 tahun 2022. Metode pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan pengabdian ini yaitu dengan menggunakan metode FGD dan pengamatan simulasi. Kegiatan dilaksanakan baik secara daring maupun luring (tatap muka) selama enam bulan. Modul yang dihasilkan dari pengabdian ini, dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan UMKM mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, serta dipatenkan dengan Hak Cipta. Diharapkan modul ini menjadi acuan bagi satuan kerja dan UMKM lainnya dalam peningkatan pemahaman terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan dapat menyukseskan implementasi instruksi presiden Nomor 2 tahun 2022.