Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.48
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Journal Sampurasun : Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage International Journal for Educational and Vocational Studies JOURNAL OF ECONOMIC EMPOWERMENT STRATEGY (JEES) Jurnal Pengembangan Manajemen, Bisnis, Keuangan dan Perbankan VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan International Journal of Social Science East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) JISOS: Jurnal ilmu sosial Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Pengabdian Mandiri i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary JOEL: Journal of Educational and Language Research Journal of Social Science Journal of Smart Community Service
Yusep Mulyana
Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Journal of Innovation Research and Knowledge

 1 
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PEMEGANG JABATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK Yusep Mulyana
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 1 No. 5: Oktober 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.358 KB)

Abstract

Kerahasiaan itu diperlukan untuk kepentingan bank, dimana bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uang. Lingkup rahasia bank memang menyangkut simpanan nasabah. Ketentuan rahasia bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 berlaku bukan saja menyangkut keadaan keuangan dari nasabah penyimpan dana (pasiva bank), tetapi berlaku pula bagi kredit yang diperoleh oleh nasabah debitur dari bank tersebut (aktiva bank). Hal tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan informasi antara bank mengenai kredit. Kendala Penerapan Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Oleh Pemegang Jabatan Di Bagian Kredit Dihubungkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah rahasia bank pengaturannya belum mamadai. Akibatnya kurang memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat menimbulkan inefisiensi, karena banyaknya pertanyaan dan kasus-kasus pelaporan yang menyangkut rahasia bank.
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PEMEGANG JABATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK Yusep Mulyana
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 1 No. 7: Desember 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.622 KB)

Abstract

Kerahasiaan itu diperlukan untuk kepentingan bank, dimana bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uang. Lingkup rahasia bank memang menyangkut simpanan nasabah. Ketentuan rahasia bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 berlaku bukan saja menyangkut keadaan keuangan dari nasabah penyimpan dana (pasiva bank), tetapi berlaku pula bagi kredit yang diperoleh oleh nasabah debitur dari bank tersebut (aktiva bank). Hal tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan informasi antara bank mengenai kredit. Kendala Penerapan Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Oleh Pemegang Jabatan Di Bagian Kredit Dihubungkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah rahasia bank pengaturannya belum mamadai. Akibatnya kurang memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat menimbulkan inefisiensi, karena banyaknya pertanyaan dan kasus-kasus pelaporan yang menyangkut rahasia bank.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA APLIKASI TIKTOK CASH DI MEDIA SOSIAL Yusep Mulyana
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 3 No. 2: Juli 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v3i2.6166

Abstract

The regulation of users of the TikTok Cash application is regulated in laws and regulations, which are stated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, where in this aspect of consumer protection, users of the TikTok Cash application must obtain their rights, some rights are not fulfilled in the use the TikTok Cash application, namely, the right of consumers to get maximum service, the right to receive correct, clear, and honest information about the conditions and guarantees of goods and/or services from a product offered, the right of users to be treated fairly or served honestly and not discriminatory rights, the right to obtain compensation, compensation and/or replacement, if the product received is not in accordance with the agreement or not as it should be. Settlement of consumer disputes in electronic transactions that occur in Indonesia. Dispute resolution over the use of the TikTok Cash application can be resolved through non-litigation (not through court) with Alternative Dispute Resolution efforts in the form of Consultation and Negotiation, but if a solution is still not found, then you can take litigation (through the courts) even though settlement through litigation institutions is considered insufficient. efficient in terms of time, cost, and effort, but the results of problem solving will be very effective in restoring rights for losses incurred for users of the TikTok Cash application.
Co-Authors Juaidah Agustina, Juaidah Meti Zuliyana Nuryanti Permatasari Rachmawati, Diana Widhi Taufik Muhamad Oktavian Trinandari PN