This Author published in this journals
All Journal JURNAL AKUNTANSI
Tauperta Siregar
Institut Bisnis dan Informatika kwik Kian Gie

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MEMAKNAI TANGGUNG JAWAB RENTENG DIREKTUR PERUSAHAAN ATAS PELUNASAN HUTANG PAJAK PERUSAHAAN Tauperta Siregar
Jurnal Akuntansi Vol 6 No 2 (2017): Edisi Agustus
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelusuran harta Penanggung Pajak (PP) berdasarkan pasal 32 ayat 2 Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) menjadi hal yang penting dalam pencairan piutang pajak. Peningkatan tunggakan pajak dan aktifitas usaha Wajib Pajak (WP) selaras dengan sulitnya memperoleh informasi mengenai objek sita yang dimiliki oleh PP dan terindikasi harta PP menggunakan nama pihak lain atau dititipkan di tempat lain serta sulitnya memperoleh bukti kepemilikan objek penyitaan dari PP atau pihak ketiga. Jurusita pajak mengaku sulit merampungkan penelusuran asset dan PP, karena harus melalui verifikasi seluruh dokumen. Penelitian ini menggunakan studi kasus atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT). Tujuan penelitian ini untuk memaknai tanggungjawab renteng direktur perusahaan atas pelunasan hutang pajak perusahaan.Kata kunci: Tanggungjawab Renteng, Pelunasan Hutang Pajak
PENGARUH PENETAPAN SINGLE IDENTITY NUMBER DALAM RANGKA PEMENUHAN KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN Tauperta Siregar
Jurnal Akuntansi Vol 6 No 1 (2017): Edisi Februari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penyampaian Nota RAPBN 2017 Presiden RI Joko Widodo mengemukakan bahwa kebijakan utama perekonomian adalah menyangkut kebijakan perpajakan yang diharapkan mendukung ruang gerak perekonomian. Pajak sebagai sumber penerimaan negara akan memberikan insentif stimulus perekonomian. Kebijakan strategis RAPBN 2017 terkait penerimaan negara lebih memberi kepastian dan memberikan momentum ruang gerak perekonomian. Sisi penerimaan perpajakan, peningkatan dilakukan melalui terobosan diimplementasikannya kebijakan amnesti pajak yang dilaksanakan tahun 2016. Kebijakan tersebut memperkuat fondasi perluasan basis pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang. Pemerintah tak akan memangkas alokasi anggaran belanja negara sampai akhir tahun, meskipun penerimaan pajak selama Januari-Agustus 2017 tergolong seret. Tercatat, penerimaan pajak baru mencapai Rp 685,5 triliun (53,5%) dari APBNP 2017 sebesar Rp1.283,57 triliun. Sedangkan, belanja pemerintah ditargetkan Rp2.133,29 triliun. Jalan terjal pemenuhan target yang meleset setiap tahunnya diharapkan melalui diberlakukannya implementasikan Single Identity Number (SIN) sebagai identitas tunggal penduduk Indonesia. Tujuan penulisan ini untk memberikan pengethauan bagi pembaca tentang arti penting SIN bagi pemenuhan kepatuahan kewajiban perpajakan. Kata kunci: Single Identity Number, kepatuhan kewajiban perpajakan.