Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ACCESS TO JUSTICE FOR THE POOR DI PENGADILAN AGAMA BOGOR TAHUN 2021 Wella Regina Selviana; Desty Anggie Mustika
PKM-P Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : LPPM UIKA Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/pkm-p.v6i1.1154

Abstract

Salah satu hak dasar warga negara itu berhak memperoleh kepastian hukum yang adil (access to justice) ini berlaku untuk seluruh warga negara. Banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam proses berperkara, maka dari itu pemerintah mencoba untuk mengatasi dengan memberikan layanan berupa penyediaan dana yang dapat di akses melalui advokat. Untuk mencapai akses keadilan bagi masyarakat diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemerintah juga memberikan bantuan dana untuk rakyat miskin melalui Pengadilan Agama dengan melakukan pembebasan biaya perkara (prodeo), di dalam pasal 237 HIR Undang-undang no 48/20 jo no. 50/2009 secara tegas menyatakan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka negara berkewajiban memenuhi amanat undang-undang tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas tentang Accsess to Justice for The Poor mengenai Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) di Pengadilan Agama Bogor.
ACCESS TO JUSTICE FOR THE POOR AT THE RELIGIOUS COURT OF BOGOR IN 2021 Wella Regina Selviana; Desty Anggie Mustika
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 6 No 2 (2022): Juni 2022
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.854 KB) | DOI: 10.32832/abdidos.v6i2.1337

Abstract

One of the basic rights of citizens is the right to obtain fair legal certainty (access to justice) which applies to all citizens. The number of poor people who need Legal Aid Institutions (LBH) in the litigation process, therefore the government tries to overcome it by providing services in the form of providing funds that can be accessed through advocates. To achieve access to justice for the community, Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid was issued. The government also provides financial assistance for the poor through the Religious Courts by waiving court fees (prodeo), in Article 237 of HIR Law no. 48/20 jo no. 50/2009 explicitly states that the state bears the costs of the case for justice seekers who cannot afford it, so the state is obliged to fulfill the mandate of the law. Therefore, this study will discuss about Access to Justice for the Poor regarding the Exemption of Case Fees (Prodeo) at the Bogor Religious Court.