<![CDATA[Abstrak. Konflik pasca G/30/S tahun 1965 merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang banyak menuai kontroversi di masyarakat luas bahkan hingga saat ini. Konflik ini menjadi perhatian luas bidang ilmu politik dan sejarah, namun dalam pengungkapannya dibutuhkan metode dan ilmu arkeologi untuk menjelaskan fenomena hasil konflik kontemporer di lapangan. Tiga permasalahan yang akan diajukan adalah sejauh mana keterlibatan arkeolog dalam konflik pascaG/30S, apakah etika dan kebijakan arkeologi menjadi pembatas keterlibatan arkeolog dalam kasus ini, dan bagaimana kebijakan serta etika arkeologi di luar negeri menanggapi kasus serupa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat alasan ketiadaan peran arkeologi terhadap kasus ini dan keterkaitannya dengan etika dan kebijakan arkeologi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dengan pengolahan data menggunakan analisis konten. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa ketiadaan peranan arkeologi dalam diskusi perkembangan narasi sejarah pascaG/30/S merupakan akibat dari kontradiksi kebijakan dan etika profesi arkeolog Indonesia dengan etika arkeologi secara luas. Penelitian ini berkesimpulan bahwa ketiadaan peran arkeolog dalam perkembangan diskusi narasi sejarah pascaG/30/S memiliki keterkaitan dengan penafsiran kebijakan dan etika profesi arkeologi di Indonesia yang dalam beberapa aspek bertolak belakang dengan etika ilmu arkeologi secara luas. Untuk mencapai peranan arkeologi yang diharapkan sebagaimana telah ditunjukan oleh negara lain dengan kasus serupa, dibutuhkan etika ilmu arkeologi yang lebih diprioritaskan dibandingkan kebijakan nasional dan etika profesi arkeologi. Abstract. The post-G/30/S conflict in 1965 is part of Indonesia's history, which has drawn a lot of controversy in the wide community even today. This conflict has received wide attention in the fields of political science and history. The disclosure requires archaeological methods and science to explain the phenomenon of contemporary conflict results in the field. this article will discuss the extent to which archaeologists are involved in the post-G/30S conflict, whether archaeology ethics and policies are a barrier to archaeologists' involvement in this case, and how foreign archaeological policies and ethics respond to a similar matter. This study aims to understand the reasons for the absence of archaeology's role in this case and its relationship to archaeology ethics and policies in Indonesia. This study uses library research methods collected through documentation techniques with content analysis data processing. The results obtained indicate that the absence of archaeology's role in the discussion of the development of post-G/30/S historical narratives is the result of the contradictions between the policies and ethics of the Indonesian archaeologist profession with archaeology ethics in general. Archaeological ethics need to be considered so that archaeology can play a better role in post-G/30/S historical narratives.]]>
