Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Innovation Hub: Media Kolaborasi Menuju Pemerintahan Daerah Inovatif Herie Saksono
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7854

Abstract

The digital age is demanding local governments to become more innovative in their governance. Innovation is a necessity in the formulation of policies to be more qualified and implementative, service provision becomes more excellent, ultimate and optimal, accelerating public welfare, increasing investment, and creating regional independence in order to have excellence and competitiveness. The problem is, based on empirical facts there are still many local governments (LGs) that cannot be categorized as innovative LGs. What is the right strategy to change it so that local governments are more innovative? This study is an observation during the facilitation of regional innovation activities. The goal is to find solutions while simultaneously driving massive change. The method used is qualitative with descriptive-comparative analysis. Data collection is done by triangulation, while data analysis is inductive. Innovation hub (i-hub) is a solution that functions as a medium of collaboration between innovation actors, the Government, regional governments, as well as village governments, communities, and development stakeholders in the regions. Through the innovation hub, it is expected that an innovation spectrum will be held that includes leadership innovation, administrative innovation, management innovation, policy innovation, social innovation, technological innovation, and innovation disruption. In general, it can be emphasized that the innovation hub is a collaborative media that is able to shape the innovation ecosystem, accelerate innovation, create innovators, and build dynamic and sustainable local government. In due time, the innovation hub triggers innovation and changes in local government to become more dynamic, creative, adaptive, innovative, productive, futuristic, and prospective. It is recommended that each local government change immediately, encourage the institutionalization of i-hub, and manage it collaboratively to foster regional innovation.
Menavigasi Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton: Eksplorasi Posisi Strategis-Kompetitifnya dalam Pembangunan Kepulauan Herie Saksono
Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Balitbangda Kota Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46891/kainawa.2.2020.1-19

Abstract

Menavigasi pembentukan Provinsi Kepulauan Buton merupakan kontribusi pemikiran dalam Upaya penguatan sekaligus memastikan ketersediaan data (big data) untuk mendukung pembentukan Provinsi Kepulauan Buton. Kelak, Provinsi Kepulauan Buton akan mencakup enam (6) pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pemberlakuan moratorium pemekaran daerah menjadi momentum konsolidasi, berbenah, dan melengkapi hal ihwal yang masih memerlukan penyempurnaan. Kajian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Melalui navigasi yang tepat, dapat ditentukan arah, tujuan, dan sasaran yang mampu memperkuat argumentasi pentingnya Provinsi Kepulauan Buton. Eksplorasi posisi strategis kompetitif lebih berorientasi futuristik dengan paradigma era digital. Studi ini bersifat kualitatif menggunakan metode studi literatur yang dilakukan secara mandiri melalui pemanfaatan peluang disela-sela aktivitas kelitbangan di Kota Baubau. Studi ini bertujuan mengeksplorasi posisi strategis-kompetitif calon Provinsi Kepulauan Buton. Frasa Strategis-kompetitif dimaknai sebagai mendudukkan keberadaan Kepulauan Buton dan sumberdayanya. Hasil analisis menemukan dua kategorisasi sumberdaya, yakni: sumberdaya nyata (tangible) dan sumberdaya yang tidak nyata (intangible). Sumberdaya berwujud adalah modal yang terdiri atas 6 jenis antara lain: kewilayahan, manusia, sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi, sedangkan sumberdaya nirwujud meliputi 4 (empat) jenis yakni: kreativitas, inovasi, komunitas kreatif, dan IoT & digitalisasi. Hasil analisis menyimpulkan bahwa posisi strategis-kompetitif merupakan salah satu faktor penguat yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengukuhkan terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton. Eksistensi sumberdaya di Kepulauan Buton mengindikasikan kesiapan sekaligus wujud garansi bahwa melalui pembentukan Provinsi Kepulauan Buton akan tercipta perubahan, kemandirian, kecepatan merespons dan perbaikan mutu layanan, kesiapan penatakelolaan kepemerintahan yang baik, dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan. Kedua pertimbangan tersebut diharapkan dapat membangun rasa percaya (trust) Pemerintah bahwa memang sudah layak dan sepantasnya Provinsi Kepulauan Buton segera disahkan menjadi daerah otonom baru (DOB) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hak Kekayaan Intelektual sebagai Investasi Pembangunan Kota Baubau Marsudi; Herie Saksono
Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Balitbangda Kota Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46891/

Abstract

Free trade not only has opened market opportunities for domestic products to international markets, but also opened up opportunities to enter global products into the domestic market. This situation certainly impacts various domestic commodities, including intellectual property (IP) protection. The problem is, have we got to know our IP? This study aims to identify, identify, and map IP in the City of Baubau. The approach used is qualitative with descriptive analysis. Based on the analysis results, it was found that there are two potential intellectual property rights (IPR) in Baubau City. First, communal-based IP, such as traditional dance, folklore, traditional music, traditional rituals, traditional martial arts, traditional medicines, traditional woven fabrics, traditional culinary delights. Second, IP is based on culinary, product design, fashion, crafts, music, performing arts, and appropriate technology. It is also evident that five factors cause the minimum IPR protection in the City of Baubau, namely: (1) limited knowledge of the public and local governments about the importance of IPR protection; (2) limited information from the public and local governments about IPR; (3) community and regional governments still lack appreciation for the findings/creations of the community; (4) budget limitations for the management of IPR protection, both the budget owned by the inventors/creators and the budget provided by the local government to facilitate IP protection in the regions; and (5) limited supporting facilities in the management and management of IPR. It is recommended that the City Government of Baubau carry out improvements and manage potential IPRs in the City of Baubau accompanied by budget support.
Creative Hub: Upaya Menumbuhkan Kelas Kreatif dan Membangun Industri Kreatif di Kota Baubau Herie Saksono
Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Balitbangda Kota Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46891/

Abstract

Hingga saat ini, keberadaan komunitas kreatif di Kota Baubau belum tertuju kepada terbentuknya kelas kreatif. Padahal komunitas kreatif ini sangat produktif, berjumlah banyak, dan persebarannya relatif merata di delapan kecamatan Kota Baubau. Kondisi ini berimbas kepada perlambatan perkembangan industri kreatif yang sejatinya memiliki daya tahan tinggi terhadap krisis ekonomi. Bagaimana kondisi kelas kreatif di Kota Baubau? Sejauh mana upaya penumbuhan kelas kreatif yang mampu mendorong pertumbuhan industri kreatif? Studi ini merupakan observasi selama melakukan pendampingan dalam aktivitas kelitbangan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Baubau. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Narasumber/informan kontributor data/informasi adalah para pelaku ekonomi kreatif di Kota Baubau yang dipilih secara selektif (purposive). Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara mendalam dengan narasumber/informan. Hasil studi menemukan bahwa di Kota Baubau terdapat komunitas kreatif namun kelas-kelas kreatif belum terbentuk. Upaya pengelolaan bisnis pelaku ekonomi kreatif dikonsolidasikan secara berkelompok. Artinya, aktivitas komunitas kreatif telah mengarah kepada penumbuhan kelas-kelas kreatif, di mana Pemerintah Kota Baubau turut memfasilitasi cikal bakal creative hub. Direkomendasikan agar Pemerintah Kota Baubau lebih intensif mewujudkan kelas kreatif melalui sinergitas tri-partit dengan komunitas kreatif dan pelaku industri kreatif, sehingga kelas kreatif semakin bertumbuh dan pembangunan industri kreatif pun semakin berkembang di Kota Baubau.