<![CDATA[Menavigasi pembentukan Provinsi Kepulauan Buton merupakan kontribusi pemikiran dalam Upaya penguatan sekaligus memastikan ketersediaan data (big data) untuk mendukung pembentukan Provinsi Kepulauan Buton. Kelak, Provinsi Kepulauan Buton akan mencakup enam (6) pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pemberlakuan moratorium pemekaran daerah menjadi momentum konsolidasi, berbenah, dan melengkapi hal ihwal yang masih memerlukan penyempurnaan. Kajian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Melalui navigasi yang tepat, dapat ditentukan arah, tujuan, dan sasaran yang mampu memperkuat argumentasi pentingnya Provinsi Kepulauan Buton. Eksplorasi posisi strategis kompetitif lebih berorientasi futuristik dengan paradigma era digital. Studi ini bersifat kualitatif menggunakan metode studi literatur yang dilakukan secara mandiri melalui pemanfaatan peluang disela-sela aktivitas kelitbangan di Kota Baubau. Studi ini bertujuan mengeksplorasi posisi strategis-kompetitif calon Provinsi Kepulauan Buton. Frasa Strategis-kompetitif dimaknai sebagai mendudukkan keberadaan Kepulauan Buton dan sumberdayanya. Hasil analisis menemukan dua kategorisasi sumberdaya, yakni: sumberdaya nyata (tangible) dan sumberdaya yang tidak nyata (intangible). Sumberdaya berwujud adalah modal yang terdiri atas 6 jenis antara lain: kewilayahan, manusia, sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi, sedangkan sumberdaya nirwujud meliputi 4 (empat) jenis yakni: kreativitas, inovasi, komunitas kreatif, dan IoT & digitalisasi. Hasil analisis menyimpulkan bahwa posisi strategis-kompetitif merupakan salah satu faktor penguat yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengukuhkan terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton. Eksistensi sumberdaya di Kepulauan Buton mengindikasikan kesiapan sekaligus wujud garansi bahwa melalui pembentukan Provinsi Kepulauan Buton akan tercipta perubahan, kemandirian, kecepatan merespons dan perbaikan mutu layanan, kesiapan penatakelolaan kepemerintahan yang baik, dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan. Kedua pertimbangan tersebut diharapkan dapat membangun rasa percaya (trust) Pemerintah bahwa memang sudah layak dan sepantasnya Provinsi Kepulauan Buton segera disahkan menjadi daerah otonom baru (DOB) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).]]>
Copyrights © 2020
