Nani Almuin
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Hukum Tukar Guling Tanah Wakaf Ali Salama Mahasna; Nani Almuin
Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol 12 No 1 (2019): Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam
Publisher : Badan Wakaf Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47411/al-awqaf.v12i1.14

Abstract

Pengaturan terkait dengan pemanfaatan tukar guling tanah wakaf di Indonesia untuk kepentingan sosial sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 41 ayat (1) dan ayat (2). Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 dan pasal 49 dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 tahun 2008 mengatur bahwa larangan pertukaran harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dapat dikecualikan jika telah mendapat izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan pertimbangan BWI. Penelitian ini mengidentifikasi : Analisis Hukum dan efektifitas tukar guling tanah wakaf di Indonesia, sejak diberlakukannya Undang-undang wakaf Nomor 41 tahun 2004. dan Proses tukar guling tanah wakaf di Indonesia dalam pemanfaatan pasilitas umum dan pasilitas sosial. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan Hukum normative dan sumber utama perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Proses Tukar Guling Tanah Wakaf di Indonesia dalam pemanfaatan pasilitas umum dan pemanfaatan sosial lainnya saat ini tidak menjadi polemik karena proses dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf Nomor 41 tahun 2004, tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf, sementara dalam hukum agraria diatur beberapa kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalam yang menganut asas-asas sebagai berikut: asas Nasionalisme; asas dikuasai oleh Negara; asas Hukum adat yang disaneer; asas fungsi sosial; asas kebangsaan; asas non Diskriminasi; asas Gotong Royong; asas Unifikasi dan asas pemisahan Horizontal. Sementara dalam proses tukar guling tanah wakaf untuk pemanfaatan umum terdapat pada asas fungsi sosial, dimana tukar guling tanah wakaf untuk pemanfaatan sosial berupa jalan tol dan kepentingan umum lainnya. selama praktek tukar guling tanah wakaf untuk kepentingan yang bersifat positif maka perlu di dukung dan dikembangkan. Kata Kunci: Proses Tukar Guling tanah wakaf untuk Pasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Eksistensi Dan Akuntabilitas Nazhir Wakaf Di Kabupaten Bengkalis Muhammad Yaser; Nani Almuin
Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol 10 No 1 (2017): Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam
Publisher : Badan Wakaf Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47411/al-awqaf.v10i1.47

Abstract

Penelitian ini menunjukkan bahwa Nazhir wakaf di Kabupaten Bengkalis selayaknya mendapat perhatian dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama Pusat agar melakukan pembinaan dalam mengembangkan kapasitas pengetahuan dan kompetensi pengelolaan wakaf di Kabupaten Bengkalis. dan membuktikan bahwa eksistensi dan akuntabilitas nazhir berpengaruh terhadap kualitas wakaf di Kabupaten Bengkalis. Eksistensi dalam penelitian ini diwakili oleh variabel pemahaman dan kompetensi yang dihubungkan secara langsung terhadap variabel kualitas wakaf, maupun melalui variabel akuntabilitas nazhir. Hasil penelitian menemukan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas wakaf di Kabupaten Bengkalis, melalui akuntabilitas Nazhir. Sementara variabel lainnya tidak berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas wakaf di Kabupaten Bengkalis. Di kabupaten Bengkalis, wakaf belum terkelola dengan baik. Saat ini wakaf masih identik dengan tanah yang disediakan untuk fasilitas Masjid, Mushala, Madrasah dan tanah perkuburan. Potensi wakaf di kabupaten Bengkalis masih terhitung sangat kecil. Dari delapan kecamatan yang ada jumlah AIW/APAIW serta sertifikat wakaf yang tercatat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis hanya sebanyak 280 wakaf saja. Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dimana data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari angket yang disebar pada 8 Kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Analisis data menggunakan analisis jalur dengan aplikasi Lisrel. Penelitian ini merekomendasikan bahwa Nazhir wakaf di Kabupaten Bengkalis selayaknya mendapat perhatian dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama Pusat agar melakukan pembinaan dalam mengembangkan kapasitas pengetahuan dan kompetensi pengelolaan wakaf di Kabupaten Bengkalis. Kata kunci : Wakaf, Nazhir, Akuntabilitas, Eksistensi Wakaf